Nasional

Muhamad Ali Ditunjuk sebagai Plt Dirut PLN

Redaktur: Ali Rahman
Muhamad Ali Ditunjuk sebagai Plt Dirut PLN - Nasional

indopos.co.id - Dewan Komisaris PT PLN menunjuk Direktur Human Capital Management PLN, Muhamad Ali sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN. Selain itu, Dewan Komisaris perusahaan BUMN tersebut juga menonaktifkan sementara Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

"Kami meyakini bahwa keputusan ini merupakan bentuk dan upaya dalam mendukung penyelesaian kasus hukum yang dialami pimpinan PLN. Dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah," ujar SVP Hukum Korporat PLN Dedeng Hidayat, dalam keterangan persnya, Kamis (25/4/2019).

Dia menambahkan, jajaran management PLN memastikan kegiatan penyediaan energi listrik tetap berjalan. Sebagaimana amanah yang diberikan oleh pemerintah. "Perusahaan meyakini pelayanan listrik kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Dan memastikan seluruh operasional serta kinerjaa perusahaan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/4/2019) telah menetapkan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, sebagai tersangka baru dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Orang nomor satu di PLN itu diduga membantu Eni Maulani Saragih Cs menerima hadiah atau janji dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

"Dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Yakni tentang dugaan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap Penyidikan dengan tersangka SFB, Direktur Utama PT PLN (Persero)," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat konferensi pers, Selasa (23/4/2019).

Tersangka SFB, kata Saut, diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih, selaku Anggota DPR-RI dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1;

"Tersangka SFB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," pungkasnya. (dai)

 

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.