Ekonomi

Energi Panas Bumi untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Energi Panas Bumi untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat - Ekonomi

TANTANGAN-Ilustrasi fasilitas energi panas bumi.FOTO:IST

indopos.co.id - Peluncuran buku berjudul Pengembangan Panas Bumi Sebagai Energi Kearifan Lokal Indonesia karya Marwan Batubara, bertempat di Ruang Seminar 2.1 Kantor Pusat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, Kamis (25/4/2019).

Peluncuran buku berlangsung dalam acara diskusi “GamaTalks” oleh Indonesian Resources Studies (IRESS) yang berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa UGM. Acara dilaksanakan dengan konsep Talkshow yang membahas isi buku. Hadir Deendarlianto PhD selaku Kepala Pusat Studi Energi UGM, Arie Gumilar selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB), Drg. Ugan Gandar dan Syamsul Bachri Yusuf selaku Peneliti Ketahanan Energi.

Acara GamaTalks dan launching buku dihadiri oleh mahasiswa dari UGM, wartawan media, serta perwakilan BEM dari Universitas Negeri Manado (Unima), Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Negeri Jogjakarta (UNY), dan Universitas Muhammadiyah Jogjakarta (UMY). Secara umum acara peluncuran buku mendengarkan penjelasan ringkas tentang isi buku oleh Direktur Ekesekutif IRESS Marwan Batubara, serta berbagai tanggapan dan ulasan dari para pembicara. Tak lupa para peserta talkshow pun mendapat kesempatan untuk bertanya dan berdialog dengan penulis.

”Saya berharap buku Pengembangan Panas Bumi dapat berfungsi menjadi salah satu sumber informasi, sekaligus sebagai sarana mengajak pembaca atau siapa pun, untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang pentingnya mempromosikan pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia,” ungkap Marwan. Selain itu, buku tersebut juga diharapkan dapat menjadi alat untuk melakukan advokasi atas masih adanya berbagai permasalahan konstitusional dan hukum yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam strategis tersebut, agar hasilnya dapat bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Marwan menjelaskan, sebagian masyarakat telah mengetahui Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, yakni sekitar 40 persen dari total potensi panas bumi dunia. Namun dalam hal pengembangan, ternyata kita masih jauh tertinggal, karena hanya sekitar 7 persen (1.948,5 MW) dari seluruh potensi sumber daya dan cadangan panas bumi (28,5 GW) yang telah dimanfaatkan menjadi energi listrik. ”Agar pemanfaatan tersebut meningkat, berbagai hal perlu dilakukan, termasuk mendukung pemerintah dalam memperbaiki dan menjalankan kebijakan, regulasi dan program yang sesuai konstitusi, sehingga target pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat dicapai,” ungkapnya.

Marwan mengingatkan, salah satu aspek penting yang diamanatkan konstitusi, UUD 1945, dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia adalah tentang penguasaan negara. Di mana aspek pengelolaannya harus berada di tangan BUMN. Saat ini ketiga BUMN yang mengelola sumber daya panas bumi kita, yakni Pertamina Geothermal Energi (PGE), Geo Dipa Energi (GDE) dan PLN Geothermal, hanya menguasai sekitar 38,2 persen produksi PLTP nasional. Sisanya dikelola oleh perusahaan swasta nasional dan asing. ”Hal ini tentu masih jauh dari kondisi ideal konstitusional yang didambakan sehingga pengelolaan SDA tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi sebesar-besar kemajuan rakyat,” ucapnya.

Marwan menyatakan bahwa buku tersebut juga dimaksudkan untuk mengadvokasi hal yang terkait dengan aspek kearifan lokal. Sudah cukup sering terjadi, bahwa rakyat suatu daerah luput dari perhatian pemerintah untuk ikut menikmati eksploitasi sumber energi di daerahnya. Hal ini tidak boleh terulang pada sektor energi panas bumi. Masyarakat sekitar PLTP, bukan saja harus ikut menikmati energi yang dihasilkan, tetapi juga harus dilibatkan dalam setiap kesempatan memperoleh manfaat ekonomi-bisnis, sosial-budaya dan lingkungan, termasuk juga dalam mempertahankan dan meningkatkan berbagai aspek kearifan lokal.

Dengan berbagai manfaat pengembangan PLTP yang diperoleh masyarakat sekitar di sejumlah daerah saat ini, seperti terjadi di sekitar Lahendong, Ulubelu dan Kamojang, maka perbaikan terkait aspek kearifan lokal perlu terus dilakukan. Di samping program intensifikasi guna menyasar lebih banyak populasi masyarakat di suatu PLTP, ekstensifikasi dan inovasi program-program CSR dan penerapan skema kearifan lokal perlu pula dikembangkan di PLTP lain yang belum menjalankan, termasuk di wilayah-wilayah yang akan dikembangkan.(srv)

Baca Juga


Berita Terkait

Ekonomi / Desak Garuda Kalkulasi Biaya

Ekonomi / Bukti Komitmen BUMN untuk Negeri

Ekonomi / Empat BUMN Masuk Daftar Perusahaan Publik Terbesar di Dunia

Megapolitan / Pemudik Terbantu dengan Adanya Mudik Gratis

Nasional / UGM Tak Pernah Cabut Jabatan Guru Besar Amien Rais


Baca Juga !.