Daerah

Gerak Cepat, Siapkan 300 Ribu Hektare

Redaktur: Jakfar Shodik
Gerak Cepat, Siapkan 300 Ribu Hektare - Daerah

MATANG - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada pers mengenai rencana pemindahan Ibu Kota negara di Jakarta, Selasa (30/4). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

indopos.co.id – Rencana pemindahan Ibu kota terus menggelinding. Beragam tanggapan mengemuka. Baik bernada miring, nyinyir, positif, dan mendukung tidak kalah santer. Seakan-akan semua berlomba untuk menyuarakan dan mengawal pendapatnya masing-masing.

Di tengah arus deras wacana itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak mau ketinggalan. Dalam diam, Pemprov Kalteng tengah menyediakan lahan seluas 300 ribu hektare (ha) tersebar di tiga kabupaten. Lahan tersebut tentu untuk lokasi pembangunan berbagai fasilitas kalau Ibu Kota baru pemerintahan negara benar dipindah ke daerah itu.

Selain Kota Palangka Raya menyediakan sekitar 119 ribu ha, Kabupaten Katingan juga menyiagakan lahan seluas 81 ribu ha, dan Kabupaten Gunung Mas sekitar 98 ribu ha lebih. ”Jadi, dari tiga daerah itu berjumlah sekitar kurang lebih 300 ribu ha untuk pembangunan fasilitas Ibu Kota pemerintahan baru nanti,” tutur Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Plangka Raya, Rabu (1/5/2019).

Menurut Fairid, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga telah melakukan kajian-kajian sekaligus mengukur daya tampung wilayah. Kalau Ibu Kota pemerintahan Indonesia benar dipindahkan ke Palangka Raya, pemerintah daerah sudah siap. ”Apa-apanya sudah kami siapakan. Lahan jangan tanya lagi,” ucapnya.

Fairid menyambut baik niat pemerintah pusat memboyong Ibu Kota pemerintahan baru ke Palangka Raya. Sebab, banyak keuntungan akan didapatkan daerah setempat apabila rencana tersebut benar-benar terwujud. Salah satu keuntungan yang didapat yaitu pembangunan daerah itu akan berjalan cepat. Karena tidak hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ”Saya menyambut positif. Hanya, jangan sampai pemerintah pusat menghilangkan budaya daerah kami,” seru Fairid.

Kendati Ibu Kota pemerintahan dipindah ke Palangka Raya, budaya daerah wajib dipertahankan supaya kebiasaan suku daerah tidak pudar ditelan perkembangan zaman. Mengenai 119 ribu ha lahan yang sudah disediakan pemkot sesuai dengan data base. Sudah dicek dan tidak akan terjadi persoaaln dikemudian hari.

Selain itu, juga sudah dilakukan kajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian ATR. Dengan begitu, tidak mungkin lahan tersebut bermasalah atau ada permasalahan dikemudian hari. ”Semua persoalan legalitas tanah itu sudah tuntas dan tidak ada masalah dengan masyarakat dan lain sebagainya,” garansi Fairid. (ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Navigasi Ibu Kota Baru Ada di Presiden Joko Widodo

Nasional / Ibu Kota Baru, Akan Ada Satu Juta PNS Pindah

Nasional / Rencana Pemindahan Ibu Kota, DPR Bentuk Pansus

/ Pemindahan Ibu Kota Bukan Hal yang Mustahil

Nasional / Pusat Pemerintahan yang Terpisah


Baca Juga !.