Daerah

Korban PHK Freeport Tuntut Kejelasan Nasib

Redaktur: Jakfar Shodik
Korban PHK Freeport Tuntut Kejelasan Nasib - Daerah

TUNTUT - Ratusan buruh dari berbagai serikat melakukan aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional May Day di depan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (1/5). ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

indopos.co.id - Sekitar 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan subkontraktor menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas. Pasalnya, para pekerja mendapat perlakuan sepihak dari PT Freeport. Itu setelah aksi mogok kerja (moker) berbuah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2017 lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP KEP) SPSI Mimika Aser Gobay mengatakan selama dua tahun 8.300 karyawan permanen Freeport dan perusahaan subkontraktor terus berjuang. Mengadukan nasib ke sejumlah pemangku kepentingan baik Kabupaten Mimika, Provinsi Papua hingga pemerintah pusat di Jakarta. ”Sejak Mei 2017, kami karyawan permanen PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktor menuntut keadilan atas tindakan sepihak perusahaan. Tindakan kami berdasar aturan. Namun, sampai sekarang negara tidak hadir dan lebih mementingkan negosiasi dengan pemilik modal,” tutur Aser di Timika, Rabu (1/5/2019).

Memperingati May Day 2019, karyawan moker PT Freeport hanya menggelar doa bersama dan ibadah di sekretariat Pengurus Unit Kerja (PUK). Adapun tuntutan akan kejelasan nasib disuarakan perwakilan karyawan moker Freeport dan perusahaan subkontraktor di Jayapura dan Jakarta.

Sementara itu, kisruh karyawan dengan manajemen Freeport juga ikut memukul ekonomi Timika. Sebab,  daya beli masyarakat menurun drastis dibanding sebelum terjadi PHK masal tersebut. ”Kami berharap kondisi ketenagakerjaan di Freeport, terutama rekan-rekan karyawan dulu terlibat dalam moker bisa kembali pulih,” ujar Aser.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah mengultimatum manajemen PT Freeport dan berbagai perusahaan subkontraktor supaya mempekerjakan kembali sebanyak 8.300 karyawan. Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Papua Melkianus Bosawer mengatakan telah mengirim pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terkait kisruh karyawan dengan manajemen PT Freeport. ”Hasil kajian kami moker karyawan PT Freeport dan berbagai perusahaan subkontraktor pada Mei 2017 adalah sah,” ucap Bosawer.

Menyusul rekomendasi pengawas ketenagakerjaan Disnaker Papua itu, manajemen PT Freeport telah diberi kesempatan selama tujuh hari untuk melakukan klarifikasi. Namun, hingga kini data-data terkait permasalahan ketenagakerjaan itu tidak kunjung diserahkan Freeport. Berdasar itu, Gubernur Lukas Enembe telah mengeluarkan surat keputusan (SK) berisi tiga poin yaitu memerintahkan manajemen PT Freeport dan perusahaan subkontraktor segera membayar upah dan hak-hak seluruh karyawan pelaku moker sebagaimana termuat dalam buku Perjanjian Kerja Bersama/PKB 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial (PHI).

Freeport juga diminta segera mempekerjakan kembali seluruh karyawan pelaku moker dan dilarang melakukan rekrutmen karyawan baru sebelum permasalahan ketenagakerjaan itu tuntas. Tidak ada lagi negosiasi dengan manajemen Freeport terkait permasalahan karyawan tersebut. ”Korban sudah terlalu banyak. Sudah ada 41 orang karyawan pelaku moker meninggal dan akses karyawan untuk mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan sudah diblokir perusahaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sikap tegas Gubernur Lukas Enembe terhadap permasalahan karyawan moker Freeport lantaran terdorong rasa kepedulian kemanusiaan. Maklum, selama lebih dua tahun, 8.300 karyawan moker tidak menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang mereka hadapi. ”Gubernur tidak menginginkan ada pengangguran di Papua, apalagi kalau yang menganggur itu anak-anak asli Papua. Jumlah 8.300 itu tidak sedikit, belum terhitung isteri, anak-anak, dan keluarga. Keputusan manajemen Freeport memberhentikan pekerja sama saja dengan membunuh secara tidak langsung,” seru Bosawer. (ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Ekonomi / Freeport Buru Pinjaman USD 3 Miliar

Nasional / Obama dan Trump Tak Pernah Singgung Freeport

Nusantara / Polisi Investigasi Kecelakaan Tambang Bawah Tanah PT Freeport

Ekonomi / Tahun Ini Freeport Hentikan Pertambangan Terbuka

Nasional / Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dengan Bos Freeport

Nasional / Divestasi Freeport Bakal ke KPK


Baca Juga !.