Hukum

KPK Ingatkan Hakim Jangan Bertemu Pihak yang Berperkara

Redaktur: Ali Rahman
KPK Ingatkan Hakim Jangan Bertemu Pihak yang Berperkara - Hukum

KPK menggelar jumpa pers terkait operasi OTT Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu sore (4/5/2019). Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS

indopos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan hakim untuk jangan bertemu dengan kuasa hukum terdakwa yang disidangkannya. Menurut Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, salah satu yang dilarang dalam pedoman perilaku hakim betemu yang berperkara.

"Bahkan bertemu dengan jaksa dilarang. (Dengan, red) bukti itu, KY (Komisi Yudisial) bisa menjatuhkan sanksi. Itu bukan grey area. Zona abu-abu. Tapi zona merah, tidak boleh dilakukan. Apalagi bertemu dan ada uangnya lagi," ujar Laode.

Pihaknya berharap sistem peradilan pidana kita jauh lebih baik lagi. Sebab ini sangat mempengaruhi indeks persepsi korupsi juga," ujarnya.

Sementara itu, KPK pada Sabtu sore (4/5/2019) menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. KPK menetapkan KYT, hakim di PN Balikpapan, Kalimantan Timur, gang terkema OTT sebagai tersangka. Selain itu KPK juga menetapkan pengacara JS dan pengusaha SDM, sebagai tersangka.

Menurut Laode, setelah melakukan permintaan keterangan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi. Yakni memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018.

"Meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan. Dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yang diduga menerima suap, KYT Hakim di PN Balikpapan. Juga dua orang sebagai pihak yang diduga pemberi, SDM dan JHS," pungkasnya. (dai)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / KPK Sebut Gratifikasi Tersangka BSP dari Tiga Sumber

Headline / KPK Geledah Ruangan Anggota DPR Komisi VII

Hukum / KPK Tangkap Kepala Daerah di Kepulauan Talaud, Sulut

Hukum / Susi Pudjiastuti Dukung Program Pencegahan Korupsi


Baca Juga !.