Headline

Pertamina di Ambang Kerugian

Redaktur: Juni Armanto
Pertamina di Ambang Kerugian - Headline

PEMBANGUNAN - Para pekerja saat mengangkat bahan material pembangunan Amarta Apartement di Sleman, Yogyakarta.

indopos.co.id - Ada apa dengan laporan keuangan PT Pertamina? Hingga kini, BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia itu belum berhasil merilis laporan keuangan 2018. Padahal, sesuai aturan, Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) paling lambat 15 Februari setiap tahunnya.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan nomor 23/PMK.01/2007 dan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2007. Isinya tentang Penyampaian Ihtisar Laporan Keuangan  Perusahaan Negara, tertulis bahwa BUMN paling lambat LKPN pada 15 Febuari setiap tahunnya.

Menurut catatan Center of Energy Resource Indonesia (CERI), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada akhir Februari 2019 sempat berjanji akan merilis laporan keuangan pada 9 Maret 2019 lantaran sedang menunggu hasil audit. Tapi, hingga waktunya tiba, laporan itu belum juga dirilis.

’’Dia bilang saat itu sudah selesai verifikasi dana PSO untuk subsidi Solar dan Biosolar serta LPG. Sekarang gak ada realisasinya,’’ ungkap Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman kepada INDOPOS.

’’Jadi, jangan-jangan kepergiannya (Nicke Widyawati) ke Paris bersama petinggi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK termasuk akan melobi adanya perbedaan formula basis MOPS untuk BBM antara perhitungan pihak Pertamina dengan KESDM,” lanjut Yusri.

Pada 2 Mei lalu, Nicke Widyawati diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN itu dimintai keterangan terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1. Dalam pusaran kasus ini pun Nicke sudah pernah diperiksa. Tapi, bukan untuk Sofyan Basir yang saat ini dinonaktifkan sebagai Direktur Utama PT PLN.

VP Corporate Communication PT Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, terlambatnya laporan keuangan Pertamina karena masih ada yang perlu dilakukan audit oleh BPK.

’’Kita tunggu hasil auditnya dari BPK,’’ jawab dia singkat kepada INDOPOS belum lama ini.

Sementara itu, anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr Achsanul Qosasi akhirnya angkat bicara atas permasalahan yang dihadapi PT Pertamina. Dia mengungkapkan, ada beberapa yang harus ditindaklanjuti dari hasil audit BPK. Salah satunya terkait pembelian apartemen yang menggunakan anggaran PT Pertamina.

Seperti diketahui, pembelian apartemen itu berasal dari dana PT Pertamina. Dana Pertamina itu dikucurkan ke PT Patra Jasa sebagai anak perusahaan. Selanjutnya, dana dari PT Patra Jasa dikucurkan ke PT Patra Land untuk mengakuisi aset PT Wijaya Karya (Wika). Apartemen ini berada di Bekasi dan Jogja. Pembelian apartemen senilai Rp 1,4 triliun itu menguras keuangan PT Pertamina yang saat itu  mengalami kesulitan anggaran. Namun, para petinggi PT Pertamina tetap menggunakan anggaran untuk memiliki dua apartemen tersebut.

’’Jangan sampai investasi yang begitu besar di dua apartemen itu justru menyulitkan keuangan Patra Jasa,’’ ungkapnya saat ditemui INDOPOS di ruang kerjanya, Kamis (2/5/2019).

Pria kelahiran 1966 ini juga mengingatkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk perhitungan-perhitungan yang menurutnya belum matang dilakukan saat ingin berinvestasi apartemen milik Wika.

’’Ini kan belinya dari Wika. Sedangkan, Wika ini terlibat dalam beberapa hal yang diminta BPK. Salah satunya jumlah orang yang sudah booking dan ternyata membatalkan pembelian apartemen,’’ jelasnya.

Dia mengungkapkan, temuan hasil pemeriksaan yang dilakukannya setelah terjadi transaksi antara pembeli dan Patra Jasa. Namun terjadi pembatalan. Sehingga, alasan pembatalan dan pengembaliannya menjadi perhatiannya.

’’Itu yang ingin kita ketahui. Karena pembeli dihitung untuk mengurangi harga, karena sudah laku,” ungkap alumnus Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran, ini.

Tidak hanya itu. Achsanul juga menemukan adanya temuan pembayaran perizinan yang harus dipenuhi PT Wijaya Karya (Wika) ke Patra Jasa. Pasalnya, pembayaran tersebut belum dapat diklasifikasikan. ’’Ada goodwill yang termasuk dalam izin-izin itu dibayar paket sekian miliar dan belum dapat diklasifikasi oleh mereka. Sehingga kita minta dibereskan (dikembalikan, Red) uang itu dari Wika ke Patra Jasa,’’ terangnya.

’’Biar mereka bisa survive. Memang susah, apakah pembelinya itu orang luar atau Wika. Tetapi yang jelas setelah transaksi dibatalkan. Kalau orang luar tidak masalah, tapi kalau orang Wika sendiri pintar-pintarnya mereka memainkan pola bisnisnya. Ini yang harus ditindaklanjuti,’’ sambungnya.

Achsanul mengakui, pihaknya tak mempersoalkan pembelian apartemen tersebut. Sebab, sebagai anak perusahaan PT Pertamina, memang menjadi bagian dari rencana Patra Jasa untuk memperluas jaringan bisnisnya.

’’Anggaran itu uang dari Pertamina. Patra Jasa sebagai anak perusahaan Pertamina wajar saja mendapatkan suntikan modal dari Pertamina. Artinya, Patra Jasa mengirimkan business plan ke Pertamina, dan Pertamina memberikan uang. Itu hak prerogatif Pertamina yang ada sahamnya,’’ terangnya.

Terkait pembelian dua apartemen, Pertamina sedang mengalami kesulitan keuangan. Pihaknya juga tak mempermasalahkan. Namun yang menjadi fokus perhatiannya adalah pelaksanaan kerja dari penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, dia juga memastikan, pembelian dua apartemen sudah dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina.

’’Biar saja itu menjadi keputusan Pertamina. Pemeriksaan di Pertamina yang kita akan lihat nanti. Saya memeriksa Patra Jasa untuk melihat investasinya seperti apa? Ya, pelaksanaannya. Dan ada beberapa temuan yang saya minta untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.

Menanggapi keterlambatan rilis laporan keuangan PT Pertamina, Achsanul menjelaskan, seharusnya laporan keuangan dirilis setiap 15 Februari. Tetapi, 2 April lalu, Kementerian ESDM mengeluarkan surat yang mengubah formula perhitungan subsidi. Dengan mengubah formula perhitungan subsidi, maka Pertamina mengirim surat ke BPK untuk dilakukan penghitungan ulang subsidi. Sehingga, BPK harus menghitung ulang subsidi, dinyatakan telah selesai.

’’Kemungkinan 15-17 Mei nanti, hasil auditnya diserahkan. Memang Pertamina menunggu dari BPK,’’ terangnya.

Dia menyatakan, perhitungan subsidi dari perubahan formula tersebut berlaku mundur dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Padahal, idealnya pemeriksaan subsidi sudah selesai dan mereka sudah bisa mempublikasikan.

’’Jadi, BPK menghitung lagi. Ini tidak hanya Pertamina, PLN juga. Makanya dua BUMN ini terlambat publikasinya. Karena ada koreksi itu yang membuat terlambat, bukan apa-apa,’’ ujar pria Alunmnus Jose Rizal University, Manila ini.

Achsanul menuturkan, PT Pertamina saat ini berada di ambang kerugian setelah global bond yang seharusnya menjadi subsidi dicabut pemerintah. Sehingga pihaknya harus menghitung kerugian Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah.

“Kalau tidak, rugi Pertamina. Pertamina sekarang menalangi BBM satu harga. Di mana-mana daerah pelosok BBM itu kan mahal. Dan itu yang seharusnya diganti pemerintah,” tuturnya.

Sebelum mengubah formula, kata dia, Pertamina mengumumkan keuntungan sekitar Rp 40 triliun. Dari adanya perubahan formula keuntungan Pertamina justru berkurang. Akibatnya, hal tersebut yang menyebabkan tidak berani melakukan publikasi. ’’Yang melakukan publikasi keuntungan kan dari Kementerian BUMN. Sedangkan, Kementerian ESDM sedang mengatur formulanya. Ini karena perubahan formula,” tutupnya.

Sementara itu, Komisaris Utama (Komut) Pertamina Tanri Abeng akhirnya buka suara. PT Pertamina (Persero) tak kunjung memaparkan kondisi keuangan perusahaan punya alasan. Ini terkait penugasan dan subsidi. Perlu ada sinkronisasi dengan BPK dan pemangku kepentingan lain. Dalam laporan keuangan, terutama untuk penugasan dan subsidi, sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit, perlu lebih dulu mendapatkan pesetujuan. Soal penetapan besaran subsidi.

’’Kan harus ada persetujuan Menteri Keuangan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Menteri BUMN,’’ ujar Tanri kepada INDOPOS melalui What’s Up (WA), Senin (6/5/2019).

Tanri menjelaskan, usai laporan keuangan tersebut dicek tiga Menteri, baru BPK memeriksa secara paralel. Khusus untuk besaran dan penetapan subsidi pekan lalu, Menteri Keuangan baru saja menyetujui.

’’Menteri Keuangan harus mengeluarkan persetujuan persisnya berapa. Itu yang mesti ditunggu. Saya kira semestinya pekan lalu sudah selesai. Audit BPK masih berjalan, tapi Menteri Keuangan sudah setuju,’’ tutur Tanri.

Pekan ini semestinya audit BPK sudah bisa diselesaikan. Apabila dalam pekan ini BPK sudah bisa menyelesaikan audit, maka perusahaan akan segera memaparkan ke publik. ’’Sudah ada surat. Barangkali seminggu ini mudah-mudahan (laporan keuangan) keluar,’’ ujarnya. (aan)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Daerah / Kedapatan Gunakan Alat Tambahan, SPBU di Indramayu Disegel

Ekonomi / Hiswana DKI Jakarta Berbagi Bersama Ratusan Anak Yatim

Headline / Komisaris Pertamina Saling Lempar

Nasional / Ini Tips Aman Gunakan LPG dari Pertamina

Headline / Desak BPK dan KPK Turun

Nasional / Didemo, PT GUN Akhirnya Realisasikan Bantuan


Baca Juga !.