Megapolitan

Masih Koordinasi Nilai Pajak Bus Listrik

Redaktur:
Masih Koordinasi Nilai Pajak Bus Listrik - Megapolitan

BELUM JELAS-Penumpang turun dari bus listrik usai mengikuti uji coba di halaman Balai Kota, Jakarta, Senin (29/4/2019) . Foto: Aprilio Akbar/ANTARA

indopos.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan koordinasi terkait pajak bus listrik. Koordinasi dilakukan karena belum ada payung hukum. Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko, menerangkan, saat ini prosesnya sedang dilakukan ”Sekarang lagi on progress,” kata di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Sigit menerangkan koordinasi itu dilakukan oleh Pemprov DKI dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menentukan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). ”Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk penentuan pajaknya,” terangnya.

Dia pun memastikan Pemprov DKI akan tetap menjalankan regulasi yang berlaku. Terkait dengan pengujian bus listrik, menurut Sigit, dilakukan untuk melihat kesamaan dengan tipologi kendaraan di Jakarta. ”Apakah sama dengan tipologi Jakarta, pola perilaku pengendara di Jakarta,” ujar Sigit.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, penerbitan STNK menjadi wewenang pemerintah pusat. Saat ini peraturannya tengah dibahas. “Kita tunggu aturan resmi mengenai penerbitan STNK bus listrik,” ujar Agung Wicaksono di Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Dia menyebutkan, biasanya dalam STNK kendaraan berisi ukuran kapasitas mesin dan CC kendaraan. Tetapi pada bus listrik, STNK berisi tentang kapasitas daya listrik. Tentu, menurut dia, pembahasan peraturan tersebut juga terkait nilai pajak hingga emisi dan KIR bus listrik. “Yang bahas di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan. Nanti ada Peraturan Presiden (Perpres),” kata dia.

Agung juga menegaskan, pihaknya bersama Pemprov DKI tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub). “Bila STNK bus listrik sudah diterbitkan, kita akan segera uji coba,” ucap dia.

Menurut Agung, pihaknya akan melakukan uji coba bus listrik selama enam bulan. Uji coba meliputi koridor satu dengan rute Blok M-Kota, dan koridor enam yang melayani rute Ragunan-Dukuh Atas. “Kita akan lihat berapa besar efisiensi dari penggunaan bus listrik ini,” kata dia.

Agung menyebutkan, sembari menunggu penerbitan STNK pihaknya akan melakukan pra uji coba. Rencananya, uji coba dilakukan di kawasan wisata salah satunya di Monas. “Kita akan uji coba saat libur sekolah mendatang,” katanya.

Kini, tiga bus listrik yang tersedia untuk dilakukan pra uji coba oleh transjakarta. Bus listrik tersebut merupakan dua bus listrik produksi BYD Company Ltd asal Tiongkok. Masing-masing memiliki kapasitas tempat duduk 18 kursi dan 31 tempat duduk. Satu lagi bus listrik produksi dalam negeri dari PT Mobil Anak Bangsa dengan kapasitas tempat duduk 39 kursi. (nas)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Raperda Pengelolaan Sampah Diserahkan ke DPRD

Megapolitan / SKPD Segera Dirampingkan

Megapolitan / Drama Baru Pemilihan Wagub DKI, Pansus Bantah Terjadi Money Politic

Megapolitan / Mendagri Soroti Kekosongan Kursi Wagub DKI Jakarta


Baca Juga !.