Politik

Panas soal Pansus Pemilu

Redaktur: Riznal Faisal
Panas soal Pansus Pemilu - Politik

TAK SATU SUARA - Suasana rapat paripurna DPR di Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

indopos.co.id - Hujan interupsi mewarnai jalannya rapat paripurna pembukaan masa persidangan V di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Rabu (8/5/2019). Agendanya terkait banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia setelah bertugas pada Pemilu 2019.

"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan, saya menyatakan bela sungkawa yang sangat mendalam atas meninggalnya para pahlawan demokrasi yang telah menjalankan tugas dengan tulus, sehingga mengorbankan jiwa dan nyawanya," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 itu ditandatangani sebanyak 281 anggota dari 560 anggota DPR. Selain Fadli Zon, Bambang Soesatyo didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Utut Adianto dan Agus Hermanto. 

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya lantaran sistem pelaksanaannya yang dilakukan secara serentak baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg). DPR mencatat setidaknya ada 144 anggota KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2014 tanpa diberi santunan.

Fakta itu menjadi catatan bagi Komisi II sampai akhirnya jumlah pemilih di setiap TPS pada Pemilu kali ini dikurangi menjadi 300 pemilih.

Dia mendapatkan informasi beragamnya penyebab anggota KPPS tersebut meninggal dunia. "Selain faktor umur, riwayat kesehatan, beban kerja serta tekanan psikologis di mana semua pihak ingin menang juga ikut memberi andil salah satu penyebab petugas di lapangan meninggal dunia," ujar Bamsoet – sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Usai pidato Bamsoet, sejumlah anggota dewan mengajukan interupsi, salah satunya anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifah. Dia mengajak seluruh anggota DPR untuk membuat panitia khusus (Pansus) guna mengusut penyebab banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia.

"Hak angket dapat dilakukan untuk menyelidiki suatu kasus yang selanjutnya dapat dibentuk Pansus, dalam hal ini F-PKS mengajak untuk membentuk Pansus terkait penyelenggaraan Pemilu," ujarnya.

Ledia berpendapat, DPR memiliki fungsi pengawasan, sebagaimana dalam Pasal 20 A ayat (2) dan (3) UUD 1945. Untuk itu, menurutnya DPR harus segera membuat Pansus Pemilu. "DPR patut mengawasi kinerja KPU. DPR patut membuat Pansus Pemilu untuk menyelidiki kinerja KPU yang saat ini sangat buruk," ucap Leida.

Kinerja KPU yang buruk tersebut, kata dia, bisa dilihat dari ratusan anggota KPPS yang meninggal dunia. Untuk itu, pihaknya mengajak untuk menggali lebih jauh perihal kasus tersebut lewat Pansus Pemilu.

"Pemilu yang telah berlangsung merenggut korban sebanyak 554 jiwa yang meninggal dunia dan 788 yang sakit. Hak angket dapat dilakukan untuk menyelidiki suatu kasus yang selanjutnya dapat dibentuk Pansus. Dalam hal ini F-PKS mengajak untuk membentuk Pansus terkait penyelenggaraan Pemilu," tuturnya.

Ajakan itu direspons anggota Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryo. Menurutnya, Pansus sangat dibutuhkan untuk mengungkap persoalan yang ada selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kami dari Fraksi Gerindra setuju dengan kita segera membentuk Pansus Pemilu di mana sangat dibutuhkan, kalau perlu adanya investigasi hal-hal seperti kecurangan dan kecelakaan yang terjadi di Pemilu saat ini," ungkapnya.

"Kami sangat mendukung Pansus Pemilu dan mohon dapat segera dibentuk, sehingga tidak terus-menerus terjadi kecelakaan seperti sekarang," katanya.

Namun, tawaran tersebut mendapat penolakan dari partai koalisi pemerintah. Anggota Fraksi Nasdem DPR Johnny G Plate menilai, DPR harus menunggu dengan mengawasi rekapitulasi hasil Pemilu hingga selesai. Menurutnya, apabila ada pendapat yang menyebut perihal kecurangan, hal itu sebagai satu yang sangat prematur.

"Pemilu kali ini berlandaskan asas legislasi primer yang dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPR. Semua kekurangan yang ada dalam Pemilu ini merupakan hasil pembahasan bersama yang telah kita lakukan. Pemilu yang kita selenggarakan ini harus berlandaskan asas Jurdil (jujur dan adil, Red). Saya harap tidak ada langkah-langkah politik yang digalangkan dalam proses Pemilu ini," paparnya.

"Oleh sebab itu, saya menolak pembentukan tim Pansus Pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," tambahnya.

Pendapat senada dilontarkan anggota Fraksi Golkar DPR Misbakhun. Dia meminta DPR saling bantu mengawal Pemilu serta menunggu hasil resmi KPU pada 22 Mei.

"Saya rasa Pansus Pemilu ini tidak perlu dibuat. Adapun mengenai masalah kemarin petugas KPPS akan kita evaluasi nanti akan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di Pemilu berikutnya," tutupnya. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / DPR Tolak Empat Calon Hakim Agung

Nasional / DPR Uji Kelayakan Empat Hakim Agung

Nasional / Adies Kadir: Golkar Resmi Tolak Pansus Pemilu

Politik / Enam Fraksi Serentak Menolak Pansus Pemilu

Nasional / Rencana Pemindahan Ibu Kota, DPR Bentuk Pansus


Baca Juga !.