Headline

Presiden Terpilih Harus Evaluasi Total Rangkap Jabatan di BUMN

Redaktur: Juni Armanto
Presiden Terpilih Harus Evaluasi Total Rangkap Jabatan di BUMN - Headline

indopos.co.id - Terkuaknya kasus Sahala Lumban Gaol merangkap jabatan di sejumlah perusahaan BUMN seperti membuka kotak Pandora. Setelah kotak itu terbuka, rangkap jabatan yang selama ini tersembunyi rapi, mulai menjadi sorotan publik. Tidak hanya terjadi pada satu dua tiga orang. Melainkan banyak orang.

Sorotan tajam pun datang. Tidak hanya dari pengamat dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun ikut risih. Praktik ini tidak hanya dinilai memboroskan anggaran dan melanggar etika. Tapi juga berpotensi terjadi konflik kepentingan dan rawan korupsi.

Seperti diketahui, Sahala Lumban Gaol menjabat Komisaris PT Pertamina. Selain di BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, Sahala juga menjabat Komisaris di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PT PSBI perusahaan yang bertanggung jawab mengerjakan proyek kereta cepat Indonesia-China. PT PSBI ini menaungi empat perusahaan. Yaitu, PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga. Tapi di sisi lain, berdasarkan laporan RUPS PT Wika 28 April 2016, dia ternyata juga menjabat Komisaris di PT Kereta Cepat Indonesia-China (PT KCIC).

Tidak cukup di situ. Sahala juga menjabat Staf Khusus Kementerian BUMN yang ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno. Bahkan, Sahala Lumban Gaol juga menduduki jabatan Komisaris PT Garuda Indonesia. Ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Namun belakangan ini, RUPS PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk memberhentikan dua orang dari dewan komisaris. Mereka adalah Sahala Lumban Gaol dan Ahmad Bambang.

Rangkap jabatan kerap terjadi di instansi pemerintahan. Hampir semua pejabat eselon I merangkap sebagai komisaris. Seperti halnya pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menduduki posisi dewan komisaris pada perusahaan pelat merah. (Baca grafis)

Tim Kampanye Nasional (TKN) meminta presiden terpilih pada pemilu 2019 menertibkan soal rangkap jabatan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

’’Ada pejabat di lingkungan BUMN yang merangkap jabatan di kementerian terkait. Saya kira ini pengelolaan yang salah karena berbahaya,’’ ungkap Meutya Viada Hafid, Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) saat dihubungi, Rabu (8/5/2019).

Politikus Partai Golkar itu juga meminta kepada Kementerian BUMN mengevaluasi secara menyeluruh sistem rekruitmen direksi BUMN karena banyaknya direksi BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut Meutya, direksi BUMN harus diseleksi secara transparan. Kemudian, penempatan fungsi pengurusan BUMN secara kelembagaan tidak dalam bentuk kementerian yang dipimpin menteri. Tapi, dalam bentuk yang lebih sesuai dengan budaya korporasi sebagai upaya debirokratisasi BUMN.

’’Jadi siapapun yang menjadi direksi ataupun komisaris di BUMN harus melalui seleksi transparan,’’ imbuhnya. 

Politikus Partai Golkar Sarmuji menambahkan, soal rangkap jabatan di lingkungan BUMN sudah diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU BUMN). 

’’RUU BUMN ini akan segera disahkan. Draf tersebut penambahan atau revisi dari UU No 19/2003 tentang BUMN,’’ terang Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/5/2019).   

Selain penentuan direksi, sambung Sarmuji, dalam RUU BUMN juga menilai penempatan jajaran komisaris BUMN sering kali kental kepentingan politik. Bongkar pasang direksi dan komisaris menimbulkan pertanyaan publik. Tidak dilakukan tanpa alasan kuat. Sehingga, dalam rancangan RUU tersebut, kontrol publik terhadap BUMN akan jauh lebih ketat.

’’Kalau cara mengelola tidak mengindahkan prinsip manajemen dan cenderung hanya mengikuti kepentingan politik dari setiap pemerintahan, yang ada maka bisa kacau itu BUMN. Saya kira bagi yang tidak setuju rancangan aturan ini perlu juga melihat aspek tersebut,’’ tambahnya. 

Wakil Ketua TKN, Arsul Sani, menuturkan, ada beberapa yang merangkap jabatan di lingkungan BUMN. Namun, hal itu itu melalui proses seleksi.

’’Yang jelas itu, semuanya kan memakai proses seleksi,’’ tukasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5/2019). 

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, masuknya mereka untuk merangkap jabatan baik sebagai direksi maupun komisaris BUMN itu, bukan hanya pajangan.

’’Tidak, yang jelas semuanya harus bekerja. Semuanya lewat seleksi, diseleksi,’’ ujarnya.

BPN Sesalkan Rangkap Jabatan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyesalkan maraknya kasus rangkap jabatan di BUMN. Kondisi ini membawa banyak dampak negatif. Mulai kinerja BUMN yang buruk hingga masalah pelanggaran etika.

’’Kami tidak setuju dengan rangkap jabatan di BUMN,’’ ujar Juru Bicara Bidang Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, kemarin.

Andre mengatakan, rangkap jabatan di satu atau dua BUMN saja sudah menimbulkan pertanyaan. Apalagi hingga di banyak BUMN. Tentu sangat tidak baik.

’’Praktik-praktik seperti inilah yang membuat BUMN kita saat ini menjadi tidak sehat, banyak yang mengalami kerugian, serta berbagai hal buruk lainnya,’’ kata dia.

Andre mengatakan, rangkap jabatan di tubuh Dewan Komisaris BUMN sudah selayaknya segera dievaluasi. Hal ini sangat penting sesuai peraturan yang ada. ’’BUMN kita harus profesional,’’ ucap dia.

Jika nanti Prabowo-Sandi memimpin, kata Andre, akan menerapkan peraturan yang ketat terhadap BUMN. ’’Dengan begitu, BUMN kita akan sehat dan mampu menjadi penopang perekonomian nasional,’’ tandasnya.

Sementara itu, Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) Priyono Tjiptoharijanto mengatakan KASN tidak mengawasi pejabat rangkap jabatan. Terkait  terbongkarnya pejabat yang merangkap jabatan di banyak BUMN, Priyono tak ingin menanggapi terlalu jauh.

’’Kayaknya melampaui kewenangan Menpan. KASN tidak melakukan pengawasan hal itu,’’ ujar dia kepada INDOPOS, (8/5/2019).

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, berdasarkan peraturan menteri BUMN, calon komisaris BUMN dapat diisi pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah. 

Mengacu aturan itu, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah diatur secara tegas mekanisme pengangkatan dan tugas dari direksi dan komisaris.
Integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan fungsi manajemen, serta memiliki pengetahuan memadai di bidang usaha persero, menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota komisaris dan direksi.

"Aturannya sudah lama. Puluhan tahun sudah seperti itu. Tidak mengganggu pelayanan di perseroan," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Bahkan Menteri BUMN ingin menambah jajaran komisaris. Seperti pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero). Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK 89/MBU/05/2019 mengangkat Didit Herdiawan sebagai Komisaris Utama serta Achmad Syukrani sebagai Komisaris Independen. Keputusannya mulai berlaku sejak ditetapkan pada 7 Mei 2019. ’’Engga mempermasalahkan, malah menambah untuk pengawasaan itu sendiri," jelas Edwin Hidayat Abdullah.

Ia termasuk dalam jajaran pejabat Eselon I. Kini menjabat sebagai Wakil Utama Komisaris Pertamina. Adapun nama Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Wahyu Kuncoro dan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo yang menjabat Komisaris Bank BNI.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro yang menjabat Komisaris PT PLN Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra di dewan komisaris PT Semen Indonesia. Serta Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri. "Saya kan tiap tahun ganti-ganti," ucapnya. 

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara Prasetyo menyatakan, peraturan Kementerian BUMN belum secara tegas menyampaikan mengenai pengangkatan jabatan struktualnya mengisi jabatan komisaris. Justru yang dikhawatirkanya pejabat yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) cenderung memiliki konflik kepentingan.

Disebutkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Pasal 27 ayat (3) menyebut syarat Anggota Komisaris, yaitu Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan. 

"Saya belum pernah mendengar ada keputusan Menteri BUMN yang mewajibkan pegawainya di Eselon I hingga IV. Untuk merangkap jabatan sebagai komisaris itu tujuannya apa sebenarnya. Kita harus menelisuri dari dasar mengapa harus pejabat BUMN musti dijadikan komisaris," terang Prasetyo. 

Menurutnya, jika asasnya profesional. Tentu jangan diambil dari orang politik atau diambil dari relawan. Karena seseorang yang rangkap jabatan menjadi sesuatu yang kurang lazim. Terlebih negeri ini tak kekurangan sumber daya manusia yang terbaik. 

"Inti komisaris itu kan mengawasi jalannya perusahaan. Gitu kan dan sebagai wakil pemegang saham dalam hal ini pemerintah. Bila yang mewakili pemerintah ini PNS statusnya. Itu kan banyak modusnya suap proyek. Nah ini kita takutkan seperti itu," ucapnya. 

Setiap proyek pemerintah, BUMN tentu mengetahui informasi banyak tentang proyek. Nantinya biasanya mengkhawatirkan konflik kepentingan. ’’Jangan sampai terjadi konflik kepentingan. Jangan sampai dia bekerja sebagi pegawai negeri di Kementerian BUMN. Sedangkan yang dijadikan komisaris itu adalah pejabat struktural. Nah kita takut ada konflik kepentingan,’’ tuturnya. 

Berdasar Ombudsman dan KPK menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi konflik kepentingan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pun melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah. 

Pasal 17 UU Nomor 25 tahun 2009 menyebutkan: Pelaksana Pelayanan Publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.  (wok/yah/dan/aen/bar)

Baca Juga


Berita Terkait

Ekonomi / Bukti Komitmen BUMN untuk Negeri

Ekonomi / Empat BUMN Masuk Daftar Perusahaan Publik Terbesar di Dunia

Megapolitan / Pemudik Terbantu dengan Adanya Mudik Gratis

Ekonomi / Gairahkan Ekonomi Jalur Selatan

Ekonomi / Tujuh BUMN Raih Teropong BUMN Award


Baca Juga !.