Nasional

Banyak Komisaris BUMN Nama Doang, Nggak Bisa Apa-Apa

Redaktur: Folber Siallagan
Banyak Komisaris BUMN Nama Doang, Nggak Bisa Apa-Apa - Nasional

indopos.co.id - Kuatnya bau politik balas budi dalam perekrutan sejumlah komisaris BUMN memancing komentar mantan komisaris PT Amarta Karya, Sahat Saragi. Dia mengakui bahwa banyak komisaris BUMN yang ditunjuk bukan karena keahliannya tetapi lebih ke politik balas budi.

”Saya dulu ketika menjadi komisaris BUMN Amarta Karya, ada ketimpangan antara komisaris dengan direksi. Komisaris yang seharusnya membantu dan mengawasi program kerja kedireksian, pada kenyataannya beberapa komisaris hanya nama doang. Terima gaji nggak bisa ngapa-ngapain,” katanya. Dia mengatakan, banyak komisaris yang justru tidak paham dengan apa yang seharusnya dia kerjakan. Tambahnya, komisaris-komisaris tersebut ditempatkan di posisinya sekarang hanya sekadar untuk politik balas budi. Bahkan lebih parahnya, ada juga komisaris ditunjuk untuk mengamankan posisi pejabat tertentu.

“Hal seperti ini tidak boleh, perekrutan komisaris seharusnya terbuka dan transparan. Tetapi yang terjadi sekarang, perekrutan secara transparan dan terbuka hanya di atas kertas saja,” tegasnya. Jika fenomena tersebut dibiarkan, hanya itu akan merugikan BUMN tersebut. Selain itu, kerja direksi juga akan terganggu. Karena direksi harus mengikuti pola pikir komisaris yang lebih mementingkan urusan politik dibanding urusan kinerja perusahaan. “Bahkan bisa jadi perusahaan BUMN itu malah digerogoti dan dijadikan sapi perah,” tegas Menurut Ketua Alumni Pascasarjana Konstruksi UI ini.

Diberitakan sebelumnya, terkuaknya kasus Sahala Lumban Gaol merangkap jabatan di sejumlah perusahaan BUMN seperti membuka kotak Pandora. Setelah kotak itu terbuka, rangkap jabatan yang selama ini tersembunyi rapi, mulai menjadi sorotan publik. Tidak hanya terjadi pada satu dua tiga orang. Melainkan banyak orang. Sorotan tajam pun datang. Tidak hanya dari pengamat dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun ikut risih. Praktik ini tidak hanya dinilai memboroskan anggaran dan melanggar etika. Tapi juga berpotensi terjadi konflik kepentingan dan rawan korupsi.

Seperti diketahui, Sahala Lumban Gaol menjabat Komisaris PT Pertamina. Selain di BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, Sahala juga menjabat Komisaris di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PT PSBI perusahaan yang bertanggung jawab mengerjakan proyek kereta cepat Indonesia-China. PT PSBI ini menaungi empat perusahaan. Yaitu, PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga. Tapi di sisi lain, berdasarkan laporan RUPS PT Wika 28 April 2016, dia ternyata juga menjabat Komisaris di PT Kereta Cepat Indonesia-China (PT KCIC).

Tidak cukup di situ. Sahala juga menjabat Staf Khusus Kementerian BUMN yang ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno. Bahkan, Sahala Lumban Gaol juga menduduki jabatan Komisaris PT Garuda Indonesia. Ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (24/4).

Namun belakangan ini, RUPS PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk memberhentikan dua orang dari dewan komisaris. Mereka adalah Sahala Lumban Gaol dan Ahmad Bambang.

”Kalau ada komisaris rangkap jabatan di beberapa BUMN itu jelas melanggar aturan, tidak boleh itu,” kata Sahat Saragi. (fol)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Ekonomi / Desak Garuda Kalkulasi Biaya

Ekonomi / Bukti Komitmen BUMN untuk Negeri

Ekonomi / Empat BUMN Masuk Daftar Perusahaan Publik Terbesar di Dunia

Megapolitan / Pemudik Terbantu dengan Adanya Mudik Gratis

Ekonomi / Gairahkan Ekonomi Jalur Selatan


Baca Juga !.