Nasional

Rencana Pemindahan Ibu Kota, DPR Bentuk Pansus

Redaktur: Riznal Faisal
Rencana Pemindahan Ibu Kota, DPR Bentuk Pansus - Nasional

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali. Foto: Dok/ANTARA

indopos.co.id - Rencana pemindahan ibu kota sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025. Bahkan, DPR RI berencana membentuk panitia khusus (Pansus) terkait hal tersebut. 

"Sudah masuk dalam RPJMN, nanti ketika sudah jelas kapan pelaksananya kami akan sesuaikan untuk masuk pada RKP (rencana program kerja, Red) tahun bersangkutan," ungkap Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di acara Musrembangnas, Jakarta, Kamis (9/5/2019). 

Bambang menegaskan, pemindahan ibu kota merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi beban yang selama ini ditanggung oleh Jakarta. Sebab, saat ini Jakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis Indonesia. Akibatnya, penduduk di Jakarta sangat padat dan kemacetan parah terjadi hampir setiap hari. 

Selain itu, kata Bambang, pemindahan ibu kota juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang lebih cepat. Sehingga  pemerataan antara Jawa dan luar Jawa yang sekarang cukup tajam kesenjangannya bisa dikurangi. 

"Kami kan sudah belajar dari kesalahan dan kekurangan untuk menangani kota dari seluruh daerah termasuk pelajari keberhasilan dan kegagalan pemindahan ibu kota di beberapa negara yang jumlahnya cukup banyak," kata Bambang.  "Jadi belajar dari keberhasilan dan kegagalan itu kita akan mencari upaya yang terbaik," ujar dia.

Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain. Pembentukan Pansus dibutuhkan karena hal wacana itu bukan hanya menjadi urusan komisi yang dipimpinnya saja. 

"Pasti (akan ada pansus pemindahan ibu kota, Red)," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/5/2019).

Terkait konsep ibu kota yang baru, politikus Golkar itu menyerahkan pada pemerintah untuk membuat kajiannya, terutama menyangkut masalah teknis. Komisi II belum bisa memberikan penilaian apapun karena pemindahan ibu kota baru sebatas wacana yang disampaikan oleh pemerintah hingga saat ini. 

"Ini baru wacana-wacana, ada di sekitar Jakarta, Jawa, luar Jawa. Kami belum bisa menyampaikan penilaian seperti apa karena kami belum terima juga. Akhirnya jadi wacana ke sana ke mari sementara jangan-jangan enggak seperti itu usulannya," tutupnya. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / DPR Tolak Empat Calon Hakim Agung

Nasional / DPR Uji Kelayakan Empat Hakim Agung

Nasional / Navigasi Ibu Kota Baru Ada di Presiden Joko Widodo

Nasional / Ibu Kota Baru, Akan Ada Satu Juta PNS Pindah


Baca Juga !.