Politik

Enam Fraksi Serentak Menolak Pansus Pemilu

Redaktur: Riznal Faisal
Enam Fraksi Serentak Menolak Pansus Pemilu - Politik

PROTES PEMILU-Eggy Sudjana menghadiri unjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Polisi membubarkan unjuk rasa tersebut karena tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan unjuk rasa. Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

indopos.co.id - Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Pemilu terus bergulir. Sekretaris Fraksi PPP DPR Arsul Sani memastikan, enam fraksi dari partai politik koalisi pemerintah menolak usulan yang diajukan Fraksi Gerindra dan PKS itu. 

"Kalau kami fraksi-fraksi di koalisi pemerintahan ada enam akan menolak," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/5/2019). 

Arsul mengatakan, tahapan-tahapan Pemilu yang harus dilakukan masih panjang. Dia meminta semua pihak menghormati jalannya tahapan pemilu yang ada seperti rekapitulasi yang sedang berjalan, penetapan dari KPU pada 22 Mei. hingga jika ada pengajuan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Apa yang sudah disepakati dalam UU Pemilu ya karena UU itu dibuat semua fraksi, tidak hanya di koalisi pemerintahan ya itu saja diikuti. Bahwa kalau kemudian ada temuan dan dugaan kecurangan, yaitu digunakan saja di MK. Itu nanti bisa di persidangan MK bisa diungkapkan dengan seluas-luasnya," imbuh Arsul. 

Dia juga mempertanyakan maksud dari persoalan kecurangan Pemilu dibawa dalam ranah DPR. Mengingat, saat ini banyak pekerjaan terutang dari DPR. 

"Kalau dibelokkan jadi persoalan di DPR apa juga targetnya apa? Kan nggak bisa ada target apa-apa, justru DPR disibukkan dengan hal yang tidak perlu. Sementara DPR itu pekerjaan terhutang banyak. Dalam rapur (rapat paripurna, Red) disampaikan banyak kerja legislasi yang dalam lima bulan ini diselesaikan," kata Arsul. 

Menurut Arsul, masih banyak tugas penting atau pekerjaan rumah DPR yang perlu diselesaikan daripada membentuk Pansus.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga senada. Dia mengatakan, pembentukan Pansus ada mekanisme yang harus diikuti. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, khawatir usulan Pansus ini bakal kandas karena tak mendapat dukungan.

"Pengalaman kita, berbagai semangat daripada hak angket segala macam, akhirnya kandas juga karena tidak ada yang mendukung," jelasnya kemarin.

Dia juga menilai, usulan Pansus Pemilu prematur karena saat ini proses tengah berlangsung dan sekitar dua pekan lagi hasilnya akan diumumkan KPU. "Jadi masih prematur kita bicara soal hak angket karena tanggal 22 ini kan Pilpresnya (diumumkan, Red). Jadi masih prematur kalau kita langsung tancap gas," tutupnya.

Sementara itu, kemarin Komisi II DPR juga tidak membahas soal pembentukan Pansus Pemilu meski pada sidang paripurna sehari sebelumnya, usulan fraksi PKS dan Gerindra itu, sempat memanas. Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali memastikan dalam rapat internal tersebut sama sekali tidak membahas soal wacana pembentukan Pansus Pemilu.

"Tidak ada. Kami tidak membahas apapun soal Pansus," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/5/2019).

Menurut Amali, Pansus itu diusulkan perorangan. Kalau memenuhi persyaratan, akan dirapatkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus menjadwalkan paripurna. Setelah paripurna setuju baru bisa jalan dan sebaliknya. "Kalau tidak setuju ya tidak jalan," tegasnya.

Jadi, ujar politikus Partai Golkar itu, Komisi II DPR menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana biasa saja, tidak terkait dengan wacana pembentukan Pansus.

Amali mengaku, selain menetapkan jadwal untuk masa sidang ini, rapat juga menyikapi perkembangan tentang Pemilu. Komisi II akhirnya menjadwalkan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat dijadwalkan 23 Mei 2019.

"Setelah tahapan selesai sekaligus evaluasi secara keseluruhan. Perkiraannya 23 Mei, tetapi apakah memungkinkan atau tidak, kami jadwalkan tanggal 23 Mei," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron juga senada. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menyatakan, fraksinya belum menentukan sikap terkait wacana Pansus Pemilu, juga belum memberikan arahan untuk menyikapi wacana tersebut.

"Secara umum rasanya memang Pansus bisa jadi mekanisme pendalaman karena itu bisa lintas sektoral, lintas instusi. Tetapi, sampai saat ini saya juga belum ada arahan dari fraksi terkait dengan apakah mendorong dibentuknya pansus ataukah kami tetap akan mendalami dulu di Komisi II," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/5).

Menurut dia, Komisi II sedang mendalami seluruh proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Yang menjadi perhatian yakni peristiwa meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di berbagai daerah di Indonesia. Sebab itu, mereka telah mengagendakan rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). 

"Dalam rapat internal (Komisi II, Red) kami bersepakat melakukan evaluasi menyeluruh dengan penyelenggara Pemilu terkait berbagai aspek yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019," kata Herman.

Herman mengatakan, hasil pembahasan di internal Komisi II DPR dan rapat dengan pemangku kepentingan terkait tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Demokrat untuk menyikapi wacana pembentukan Pansus Pemilu. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Adies Kadir: Golkar Resmi Tolak Pansus Pemilu

Politik / Panas soal Pansus Pemilu


Baca Juga !.