Opini

Menang Nirkuasa

Redaktur: Juni Armanto
Menang Nirkuasa - Opini

Dahlan Iskan

Oleh Dahlan Iskan

 

Dua hari lalu KPU akhirnya mengumumkan hasil pemilu. Hasilnya,  partai penguasa kalah karena hanya mendapat 115 kursi. Jumlah itu tetap dicurigai sudah lewat penggelembungan suara. Partai oposisi memperkirakan, partai itu hanya mendapat 97 kursi.

Tapi partai penguasa itu tampaknya akan tetap berkuasa,  Partai Palang Pracharat. Partai ini memang berada di belakang militer yang melakukan kudeta lima tahun lalu. Yang dikudeta adalah seorang perempuan,  Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Ia adik kandung Taksin Shinawatra, perdana menteri sebelumnya.

Partai yang didukung keluarga Shinawatra inilah yang menang. Mereka dapat 136 kursi. Namanya Partai Pheu Thai. Menurut hitungan internal, partai itu mendapat 137 kursi. Pemenang ketiga ternyata juga partai oposisi,  Partai Future Forward di bawah pimpinan idola anak muda,  konglomerat muda, Thanathorn. Ia mendapat 80 kursi. Masih ada empat partai kecil lagi yang akan bergabung ke oposisi.

Menurut hitungan internal mereka,  oposisi bisa menguasai 255 kursi dari 500 kursi di DPR. Berarti cukup untuk menjadi mayoritas. Dan bisa membentuk pemerintahan baru. ‘’Ini bersejarah,’’ kata mereka.  ‘’Tumbanglah junta militer,’’ pikir mereka.  ‘’Hiduplah demokrasi,’’ teriak mereka.  Ternyata tidak.  Hitungan mereka ternyata tidak sama dengan hitungan KPU.

Di Thailand cara menghitung hasil pemilu juga sangat ruwet, terutama sejak rezim militer mengubah sistem perolehan kursi. Di bawah kekuasaan militer, UU Pemilu diperbaharui pada 2016. Kini,  partai yang gagal di semua dapil pun bisa dapat kursi asalkan suara kecil-kecil di semua dapil itu dikumpulkan di tingkat nasional. Begitu suara itu mencapai 30.000,  partai tersebut bisa dapat 1 kursi.

'Harga' satu kursi pun juga diturunkan.  Dari semula 71.000 suara menjadi hanya 30.000 suara. Dengan cara itu,  kini ada 26 partai kecil yang bisa mendapat kursi di DPR. Pihak oposisi sejak awal sudah curiga. Cara baru ini dinilai sengaja diciptakan untuk mengadang partai besar. Tujuannya,  mempertahankan kekuasaan junta militer lewat pemilu yang seolah-olah demokratis.

Dan jangan lupa. Kalaupun gabungan oposisi bisa mendapat 255 kursi, mereka masih belum tentu juga bisa berkuasa. Mengapa? Bukankah 255 kursi sudah melebihi separo kursi di DPR? Bukan.  Sekarang, pemilihan perdana menteri tidak hanya berlangsung di DPR.  Ternyata juga harus dapat mengesahan DPD (senat) yang anggotanya 250 kursi.

Padahal yang mengusulkan calon anggota senat itu pemerintah untuk dimintakan persetujuan raja.

Usulan pemerintah itu sudah diajukan sebelum penobatan raja minggu lalu. Daftarnya sudah di tangan raja. Mereka adalah utusan daerah, utusan suku,  dan utusan golongan. Aspirasi mereka  dianggap tidak terwakili dalam partai-partai.

Di zaman Orde Baru,  saya pernah diangkat jadi anggota MPR utusan golongan seperti itu. Saya tidak begitu tahu prosesnya. Syaratnya banyak. Salah satunya harus terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nama saya harus ada dalam DPT.  Saya mengakui terus terang.  Saya tidak terdaftar karena tidak pernah mendaftar. Tidak pernah ikut Pemilu. Saya selalu ikut gerakan golputnya mahasiswa waktu itu. Ternyata sudah telat. Waktu pendaftaran pemilih sudah lama ditutup.

Tapi tiba-tiba semua persyaratan saya terpenuhi. Entah siapa yang mengurusnya. Jadilah saya anggota MPR.  Jadilah saya satu-satunya yang tidak pakai jas saat mengikuti sidang umum MPR.  Saya selalu memilih tempat duduk paling belakang. Saya sadar hari itu saya hanya akan jadi stempel demokrasi. Karena itu saya merasa tidak pantas  ambil fasilitas mobil. Juga tidak ambil gaji. Tapi juga tidak berani interupsi saat secara aklamasi Pak Harto ditetapkan jadi presiden lagi.

Hanya, di hari terakhir lima tahun  kemudian,  seseorang datang ke kantor saya. Kala itu masih di Jalan Prapanca,  Jakarta. "Saya tahu Pak Dahlan tidak pernah ambil gaji. Ini gaji bapak selama lima tahun. Kalau tidak diambil hangus. Ambil saja. Sumbangkan ke pesantren atau masjid," katanya.

Saya tahu maksud kedatangannya untuk menyerahkan uang itu. Ia minta tanda tangan saya. Juga ia minta bagian.  Bayangan saya semua utusan daerah, suku,  dan golongan di Thailand itu mirip dengan yang saya alami saat muda dulu. Mudah sekali.  Penguasa militer Thailand hanya perlu 126 saja dari 250 yang diangkat itu.

Satu-dua hari ini raja sudah akan mengeluarkan persetujuan daftar anggota senat itu. Berarti perdana menteri Thailand yang sekarang terpilih lagi. Lalu bisa segera membentuk pemerintahan baru sambil berusaha memadamkan gejolak oposisi yang merasa 'menang pemilu tapi kalah di kuasa'. Oposisi yang bertekad mulai bergerak minggu depan. (Dahlan Iskan)

Berita Terkait

Opini / Tidak Level

Opini / Long H-March

Opini / Humor Beneran

Opini / Gulai Cham

Opini / Patriot Bercincin

Opini / Alasan Sabotase


Baca Juga !.