Megapolitan

Pengusaha Bogor Persoalkan One Way

Redaktur: Syaripudin
Pengusaha Bogor Persoalkan One Way - Megapolitan

SATU ARAH - Pemberlakukan one way di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, menuai kritik pengurus PHRI. Foto: Sofiansyah/radar bogor/indopos group

indopos.co.id - Polres Bogor diminta mengkaji kembali tata cara pemberlakuan sistem satu arah (one way) di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Permintaan itu disampaikan pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor.

Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo mengatakan, pemberlakukan one way yang dilakukan tidak sesuai kesepakatan antara pengusahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga.

”Kesepakatannya dulu tidak seperti sekarang. Tidak sesuai dengan jam dan ketentuan yang sudah diatur bersama,” keluhnya akhir pekan lalu kepada Radar Bogor (INDOPOS Group), Minggu (12/5/2019). Ia menjelaskan, pemberlakuan one way sebenarnya sudah diatur dalam kesepakatan bersama pada tahun 2010.

PHRI, Polres Bogor dan pihak bersangkuatan lainnya menetapkan pemberlakuan one way hanya diterapkan hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.00 WIB. ”Pemberlakuaknya juga hanya dua jam. Kalau sekarang kan pemberlakuanya justru situasional, gak seperti perjanjian yang dibuat,” katanya.

Berkaitan dengan pemberlakuan secara situasional, lanjut Dia, kebijakan one way yang tidak mendasari kesepakatan tersebut justru kerap merugikan pengusaha hotel maupun pariwisata di Puncak Bogor.

Budi mengatakan, pihaknya juga telah meminta Satlantas Polres Bogor untuk mengkaji kembali tata cara pemberlakuan one way tersebut. ”Kita sudah bertemu dengan Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Fadli Amri untuk mengajukan keberatan one way yang tidak terjadwal itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Fadli Amri mengakui kebijakan one way yang kini diterapkan tidak mengikuti kesepakatan yang sempat disepakai. Menurutnya, arus lalu lintas Puncak Bogor saat ini tidak bisa lagi menggunakan kesepakatan yang telah terjalin antara Pemkab Bogor dengan Jasa Marga pada 2010.

”Kesepakatan tersebut sudah tidak relevan dipergunakan. Pertumbuhan kendaraan 2010 dan 2019 itu juga berbeda. Kalau kita menggunakan jam yang sama sesuai dengan kesepakatan tahun 2010, kita harus berkaca dengan pengalaman yang sudah ada saat ini, melihat fluktuasi arus lalu lintas yang ada,” ungkapnya.

Selain itu, jika arus lalu lintas Puncak Bogor dalam kondisi normal, namun sesuai kesepakatan yang ada, harus diberlakukan one way justru akan mubazir.

”Misalkan normal arus lalu lintasnya, terus buat apa ada one way. Kasian justru kendaraan yang melintas gak tau harus apa, tiba-tiba jalur ditutup. Padahal arusnya lancar. Itu juga akan merugikan,” tukasnya. Jika benar-benar harus dievaluasi, ia mengajak semua unsur terlibat juntuk merumuskan kebijakan one way. (drk/c)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Cegah Kemacetan, Terapkan ’One Way’

Headline / 40 Persen Pemudik Belum Balik, Klaim Laka Turun


Baca Juga !.