Headline

Alasan Sekjen Kemenag Self Blocking Anggaran, KPHI Tidak DiIibatkan Persiapan Haji 2019

Redaktur: Heryanto
Alasan Sekjen Kemenag Self Blocking Anggaran, KPHI Tidak DiIibatkan Persiapan Haji 2019 - Headline

Jamaah Haji. Foto: internet

indopos.co.id - Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) tidak akan melakukan pengawasan praoperasional haji pada 2019 mewakili hak konstitusional calon jamaah haji. Untuk itu, KPHI meminta jamaah haji Indonesia mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyediaan fasilitas yang kurang maksimal.

Tidak terlibatnya KPHI karena Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) menerbitkan surat yang isinya tidak meneruskan permintaan KPHI kepada Mensesneg tentang Persetujuan Perjalanan Dinas ke Arab Saudi untuk melakukan pengawasan praoperasional persiapan haji tahun 2019 pada 1-11 Mei 2019.

Ketua KPHI Samidin Nashir mengatakan, padahal, kegiatan ini sudah direncanakan dan masuk DIPA Tahun 2019. Tanpa pengawasan independen, berpotensi terjadi maladministrasi dan penyediaan fasilitas jamaah di Saudi kurang layak, seperti ditemukan KPHI pada pengawasan tahun lalu.

“Alasan Sekjen Kemenag, efisiensi dan self blocking anggaran tanpa keterangan resmi pemegang otoritas keuangan negara, yakni Menteri Keuangan. Lagi pula KPHI bukan organisasi di bawah Kemenag,” ungkap Samidin dalam rilisnya diterima wartawan di lingkungan Kemenag, Senin (13/5/2019).

KPHI adalah lembaga negara mandiri yang keanggotaannya telah melewati fit and proper test di DPR RI, selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. “Pengawasan praoperasional sangat penting yang selama ini rutin dilakukan KPHI setiap tahun sejak 2013 selain pengawasan pada masa musim haji,” tulisnya.

Pengawasan praoperasional sangat spesifik dan krusial karena di masa ini, lanjut dia, Panitia Penyelenggara Haji Indonesia yang mandatori dilaksanakan Menteri Agama melakukan proses seleksi/tender, pemilihan, dan penilaian fasilitas yang akan digunakan serta harganya.

Dari proses itu akan dilakukan penetapan atas pilihan akomodasi, transportasi, katering, fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Selain itu, pengecekan persiapan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang fungsinya sebagai rumah sakit untuk pelayanan di Makkah, Madinah dan Arafah-Mina, serta fasilitas pelayanan keamanan dan perlindungan jamaah.

Kesiapan fasilitas pelayanan ini sangat penting bagi setiap jamaah haji dan itu hak jamaah yang harus ditunaikan oleh penyelenggara. “Jamaah yang sudah lama menunggu kesempatan berangkat haji dan sudah memenuhi kewajiban membayar ongkos naik haji dan memenuhi persyaratan kesehatan harus dipastikan mendapat fasilitas pelayanan,” katanya.

Seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan keamanan serta kesehatan yang baik, sehingga jamaah merasa aman, nyaman dan mandiri dalam beribadah, jauh dari risiko ancaman sakit.

Komisioner KPHI unsur Pemerintah bidang Kesehatan Abidinsyah Siregar mengatakan, sangat berkepentingan dengan fase pengawasan praoperasional. Tidak hanya memastikan organisasi pelayanan kesehatan sudah siap fisik, peralatan medik, obat-obatan dan rencana ketenagaan serta penempatannya pada jejaring pelayanan yang direncanakan.

“Namun, juga aspek nonkesehatan yang mempengaruhi kesehatan jamaah yang disebut sebagai beyond health, seperti hotel atau pondokan apakah jaraknya dekat dari Masjidil Haram di Makkah atau Masjid Nabawi di Madinah, kebersihkan lingkungan, kapasitas kamar tidur, nyaman dan tidak sesak, ketersediaan air bersih dan air minum, serta jumlah lift yang cukup,” imbuh Abidin dirilis yang sama. (ers)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Kemenag Mudahkan Jamaah Lewat Aplikasi Haji Pintar

Kesra / Sapuhi Berikan Solusi  Gunakan Kuota Haji Tambahan

Headline / Sekjen Kemenag Diperiksa KPK

Nasional / Panitia Seleksi Jabatan Kemenag Diperiksa KPK


Baca Juga !.