Hukum

Laporan Gratifikasi Lebaran Menurun

Redaktur: Sumber Rajasa Ginting
Laporan Gratifikasi Lebaran Menurun - Hukum

indopos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa data pelaporan penerimaan gratifikasi terkait hari raya dalam dua tahun terakhir menunjukkan penurunan jumlah. Lembaga yang menerima gratifikasi tersebut terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (13/5/2019) menyatakan pada momen Lebaran 2017, lembaganya menerima 172 laporan terdiri atas 40 laporan dari kementerian/lembaga, 50 laporan dari pemda, dan 82 laporan dari BUMN.

”Total nilai pelaporan gratifikasi terkait dengan hari raya Idul Fitri tersebut senilai Rp 161.660.000. Dengan rincian Rp 22.730.000 dari kementerian/lembaga, Rp 66.250.000 dari pemda dan Rp 72.680.000 dari BUMN,” ucap Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan barang-barang pemberian gratifikasi yang dilaporkan tersebut beragam bentuknya mulai dari parsel makanan, barang pecah belah, uang, pakaian, alat ibadah, dan voucher belanja. ”Nilainya juga beragam mulai dari parsel kue senilai Rp 50 ribu hingga parsel barang senilai Rp 39,5 juta,” kata dia,

Sedangkan, kata dia, pada momen Hari Raya Idul Fitri 2018 terjadi penurunan laporan sekitar 11 persen menjadi 153 laporan terdiri atas 54 laporan dari kementerian/lembaga, 40 laporan dari pemda, dan 58 laporan dari BUMN.

”Namun, total nilai barang gratifikasi yang dilaporkan meningkat menjadi Rp 199.531.699. Meskipun jumlah pelaporan menurun, nilai barang gratifikasi yang dilaporkan dari pemda meningkat menjadi Rp 96.398.700,” ungkap Febri.

Di peringkat kedua, kata dia, nilai pelaporan gratifikasi dari kementerian/lembaga sebesar Rp 54.142.000, dan dari BUMN senilai Rp 48.490.999. ”Barang gratifikasi yang dilaporkan masih berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, uang, pakaian, hingga voucher belanja dengan nilai terendah Rp20 ribu sampai uang senilai Rp 15 juta,” tuturnya.

Sementara itu hingga 10 Mei 2019, KPK belum menerima pelaporan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 2019. KPK mengingatkan pejabat negara agar sejak awal menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dari pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan tugas yang dilaksanakan.

”KPK mengimbau agar menolak pemberian gratifikasi pada kesempatan pertama. Bila, karena kondisi tertentu pejabat tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK,” ujar Febri.

Menurutnya, pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi dengan kesadarannya terbebas dari ancaman pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

”Yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” kata Febri.

Namun, kata dia, jika laporan gratifikasi baru disampaikan setelah ada proses hukum penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maka KPK dapat tidak menindaklanjuti laporan tersebut dan menyerahkannya pada proses hukum yang berjalan sehingga tindakan yang terbaik adalah menolak gratifikasi sejak awal.

Terkait kebiasaan pemberian parsel dari bawahan ke atasan atau dari pihak vendor ke pejabat atau berdasarkan hubungan pekerjaan lain, kata Febri, hal tersebut dapat dikategorikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban.

”Akan lebih baik keinginan untuk berbagi saat Ramadhan atau Idul Fitri ini disalurkan pada pihak-pihak yang lebih membutuhkan seperti rumah yatim, panti asuhan, atau tempat-tempat lain yang lebih membutuhkan,” kata Febri.

Sementara Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai, menurunnya tingkat kepatuhan laporan gratifikasi yang diterima pejabat negara dalam dua tahun terakhir ada dua kemungkinan. Pertama  keadaan semakin baiknya. Namun kedua, justru sebaliknya gratifikasi maupun suap semakin gencar dilakukan.

”Seseorang tidak berani lagi memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara baik dalam bentuk sumbangan maupun sengaja sebagai suap," ujar Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar kepada INDOPOS saat diwawancara melalui telepon di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Akan tetapi, penerima suap atau gratifikasi enggan melaporkan kepada KPK. Dengan demikian hal itu yang membuat praktik koruptif tak bisa diketahui oleh penegak hukum. "Baik pemberi maupun penyelenggara negaranya tidak mau melaporkannya ke KPK sepanjangt tidak ketahuan," ucapnya.

Ia pun mencontohkan seperti kasus yang menimpa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Setelah dia kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu perihal dugaan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. "Menteri Agama melaporkan uang gratifikasinya setelah Rommy Ketua PPP kena OTT KPK," tuturnya.

Artinya sepanjang tidak diketahui para penerima gratifikasi tidak akan pernah melaporkanya kepada KPK. Ini juga bisa terjadi karena Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara belum digunakan sebagai dasar menuntut penyelenggara negara yang tidak bisa mempertanggung jawabkan hartanya. "Biasanya dicover dengan istilah berasal dari hibah. Karena pembuktian terbalik mutlak belum berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia," ucapnya.

Menurutnya selama LHLPN dilakukan belum berdasar kesadaran. Melainkan karena ada keterpaksaan. Tentu praktik korupsi masih terus muncul. "Karena itu OTT KPK tidak pernah berhenti meskipun lebih banyak ikan teri yang terjaring. Karena itu juga semakin penting merangsang wissel brower untuk menjaring ikan ikan besar," cetusnya. (dan)

Berita Terkait

Nasional / KPK Sita 12 Kendaraan Abdul Latif

Hukum / KPK Panggil Sekda Kabupaten Tulungagung

Hukum / KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Headline / KPK Panggil Dua Pejabat PLN


Baca Juga !.