Headline

Berpotensi Lemahkan Kedaulatan NKRI, KPK Mewanti-wanti BUMN

Redaktur: Juni Armanto
Berpotensi Lemahkan Kedaulatan NKRI, KPK Mewanti-wanti BUMN - Headline

indopos.co.id - Tiongkok kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya soal tenaga kerja asing. Tapi soal investasi. KPK mewanti-wanti BUMN terhadap investasi dari Negeri Naga. Sebab, Tiongkok masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat improper payment alias pembayaran tidak benar tertinggi dan tidak memiliki standar yang baik dalam lingkungan dan hak asasi manusia. 

’’Good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu mereka menempati tempat yang pertama fraud improper payment,’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung penunjang KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Syarif mengatakan, jika ada investasi dari negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, atau Uni Eropa, maka ada pengawasan ketat dari pemberi investasi. Karena buruknya tata kelola korporasi di Tiongkok, BUMN harus berhati-hati.

’’Kalau China invest di sini, you have to be very, very careful. Environment, what, human right, what, nggak ada. Safe guard mereka nggak seketat seperti perusahaan dari Eropa barat atau Amerika Serikat dan mereka invest banyak di sini. Oleh karena itu, tidak salah ketika kami, PLN itu, dari mana mereka? Dari China. Saya coba kasih contoh saja. Ini memang statistik, tapi ada benarnya. Laporan ke kami makin banyak laporan, saya makin percaya," ucapnya.

Wanti-wanti ini salah satunya terkait kasus proyek PLTU Riau-1. Saat ini, sebanyak lima saksi diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir. KPK mencari tahu proses penunjukan perusahaan asal China, CHEC (China Huadian Engineering Company Limited) dan PT Samantaka Batubara dalam itu..

’’Penyidik mengonfirmasi terkait proses pengadaan PLTU Riau-1 lebih tepatnya proses pengambilan keputusan di PLTU Riau-1 terkait penunjukan perusahaan CHEC, perusahaan di China dan PT Samantaka Batubara,’’ kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, (13/5/2019).

CHEC hanyalah salah satu perusahaan Tiongkok di Indonesia. Masih banyak perusahaan dari Negeri Lampion yang menginvestasikan dananya di Indonesia. Salah satunya proyek high speed train atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG). Berdasarkan catatan, pada 4 April 2017, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menandatangani kerja sama dengan High Speed Railway Construction Consortium (HSRCC). Kerja sama tersebut dalam hal kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) untuk proyek Kereta Cepat JKT-BDG.

Direktur Utama PT KCIC saat itu Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan kerja sama kontrak EPC yang ditandatangani merupakan tindak lanjut dari proyek prestisius tersebut. Nilai kontrak EPC yang ditandatangani mencapai USD 4,7 miliar. Kontrak EPC merupakan salah satu persyaratan untuk mencairkan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Dari data Kemenperin, Tiongkok merupakan penanam modal asing sektor manufaktur urutan ketiga dengan nilai USD 2 miliar. Ini tersebar pada 594 proyek. Nilai ini meningkat 839 persen dibanding periode yang sama pada 2015.

Investasi Tiongkok terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat kecurigaan sejumlah pihak. Kerjasama ekonomi itu ditengarai dapat melemahkan kedaulatan Indonesia. Khususnya bidang ekonomi dan politik.  

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, investasi dengan Tiongkok itu misalnya penandatanganan 23 nota kesepahaman terkait proyek One Belt One Road (OBOR) atau kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative (BRI).

Penandatanganan kerja sama yang disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.

’’Setidaknya ada tiga alasan kenapa perjanjian-perjanjian itu tak pantas dilakukan dan perlu ditinjau ulang. Pertama, hampir semua yang disebut sektor swasta di China pasti berafiliasi dengan BUMN ataupun Pemerintah RRC. Sehingga, dalih perjanjian yang diteken skemanya 'Business to Business' (B to B), bukan 'Government to Government' (G to G), dengan sendirinya jadi mentah,’’ kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5).

Kedua, sambung Fadli, proyek itu terkait geopolitik dan geostrategis yang tak bisa digampangkan sebagai semata urusan bisnis dan investasi. Perjanjian semacam itu mestinya mendapatkan supervisi dari pemerintah dan dikonsultasikan kepada DPR karena ada soal politik, pertahanan, dan keamanan yang perlu dikaji di dalamnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, sesuai Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000, setiap perjanjian internasional yang menyangkut enam bidang, yaitu politik, (a) perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara, (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara, (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup, (e) pembentukan kaidah hukum baru, serta (f) pinjaman dan atau hibah luar negeri, semuanya wajib mendapatkan persetujuan Parlemen.

Apalagi sesudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-XVI/2018. Seluruh perjanjian internasional harus diinventarisasi terlebih dulu oleh Pemerintah bersama Parlemen. ’’Jadi perjanjian-perjanjian terkait OBOR atau BRI tak boleh dilepas begitu saja seolah itu persoalan swasta. Sebab, ada isu geopolitik, geostrategi dan isu pertahanan keamanan di dalamnya,’’ tandas Fadli.

Ketiga, masih menurut Fadli, saat ini Indonesia berada pada periode transisi kekuasaan dalam siklus lima tahunan. Menurut Fadli, sangat tidak pantas hal-hal terkait isu strategis seperti OBOR atau BRI diputuskan di masa akhir kekuasaan semacam ini. Keputusan-keputusan itu selain potensial ceroboh juga rawan ditunggangi kepentingan pribadi segelintir elite.

Fadli mengingatkan, dunia saat ini berada di tengah ketegangan baru, baik akibat konflik bersenjata antarnegara seperti terjadi di Suriah, Lebanon, Yaman, atau konflik yang bersifat laten sebagaimana masih menghantui Semenanjung Korea dan Laut China Selatan. Juga akibat konflik ekonomi yang melahirkan perang dagang dan gelombang baru proteksionisme.

’’Jika pada masa Perang Dingin konfliknya bersifat bipolar, hari ini konfliknya bersifat plural dan multipolar,’’ tutur Fadli.

Fadli menambahkan, di tengah situasi tersebut, Indonesia butuh strategi diplomasi cerdik, bukan diplomasi asal-asalan, apalagi disetir kepentingan segelintir elite. ’’Itu sebabnya meskipun Wakil Presiden dan Menko Kemaritiman berdalih perjanjian-perjanjian itu dilakukan swasta, menurut saya kesepakatan-kesepakatan itu harus ditinjau kembali pemerintah,’’ tandasnya.

Dia mengatakan, diplomasi Indonesia, baik diplomasi politik maupun dagang seharusnya diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Bukan menempatkan negara kita sebagai subordinat dari blok-blok dominan yang sedang bertarung dan berebut pengaruh di tingkat global.

Apalagi, kata dia, Indonesia negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang potensial menjadi arena konflik yang rumit. Diplomasi dagang Indonesia mestinya mempertimbangkan soal pertahanan dan keamanan.

’’Mestinya kita memperkuat kerjasama dengan negara-negara Selatan, mendorong terbentuknya blok dagang baru yang berkomitmen terhadap perdamaian, untuk menciptakan politik perimbangan. Kita tentu harus menghormati RRC yang kini menjadi negara adidaya baru. Namun, di sisi lain, kita juga harus mewaspadai segala politik ekspansionis yang merugikan kepentingan nasional,’’ tuturnya.

Bagaimanapun, proyek OBOR pertama-tama mewakili kepentingan China yang berambisi membangun jalur sutera baru di abad ke-21, baik di jalur darat, maupun maritim. Meskipun kemudian istilah OBOR telah diperhalus menjadi BRI, karena telah memancing reaksi serius di negara-negara Barat, tetap saja inisiatif BRI masih dilihat para pengamat Barat sebagai kuda troya untuk mengukuhkan dominasi Tiongkok dalam jaringan perdagangan global, termasuk potensial menjadi alat ekspansi militer mereka.

Menurut Fadli, Indonesia perlu mempertimbangkan semua perspektif. Apalagi Indonesia memiliki pengalaman tak menyenangkan dengan model kerjasama Turnkey Project yang memberi karpet merah bagi pekerja kasar China masuk ke Indonesia.

Dia menegaskan, ada beberapa alasan kenapa nota-nota kesepahaman itu perlu ditinjau kembali dan disupervisi Pemerintah. Pertama, meski disebut kerja sama “Business to Business” (B to B), bukan “Government to Government” (G to G), kerja sama ini tidaklah gratis.

Proyek-proyek tersebut, kata dia, mensyaratkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, juga menggunakan alat-alat, barang-barang serta tenaga kerja dari Tiongkok. ’’Nilai tambah kerja sama ini hanya menguntungkan China,’’ ujarnya.

Kedua, kata dia, adanya potensi jebakan utang yang kemudian terkonversi jadi penguasaan sumber daya. Becermin dari pengalaman Sri Lanka, atau Djibouti di Afrika Timur, proyek-proyek infrastruktur yang gagal bayar pada akhirnya jatuh ke penguasaan Tiongkok. ’’Kita tentu tak ingin kawasan-kawasan strategis atau infrastruktur-infrastruktur strategis yang kita bangun nantinya dikuasai asing,’’ katanya.

Sebagai catatan, kata Fadli, selain Sri Lanka dan Djibouti, saat ini ada delapan negara yang telah terlilit jebakan utang Tiongkok. Yaitu, Pakistan, Maladewa, Montenegro, Laos, Mongolia, Kyrgyzstan, dan Tajikistan.

Sejauh ini Pakistan korban jebakan utang paling parah. Negara tersebut terikat perjanjian China-Pakistan Economic Corridor senilai USD 62 miliar atau sekitar Rp 900 triliun. Pemerintah Tiongkok mengambil 80 persen dari seluruh proyek. Sebagian besar berupa proyek pembangkit listrik.

Fadli memaparkan, penolakan dan koreksi perjanjian dagang dengan Tiongkok telah dilakukan pemerintah Malaysia di bawah Mahathir Mohammad. Mereka berhasil merevisi perjanjian terkait proyek pembangunan jaringan kereta api pantai timur (ECRL). Proyek ini dianggap merugikan kepentingan nasional Malaysia. Sebelumnya diteken pemerintahan Najib Razak yang korup dan penuh skandal.

 Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, proyek kereta api tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 225 triliun. Sesudah diancam akan dibatalkan Mahathir, nilai investasi proyek itu bisa dipangkas tinggal Rp 151 triliun saja.

Fadli berharap Pemerintah berani memberikan tekanan serupa kepada Tiongkok. Bukan membiarkan kepentingan Indonesia yang ditekan Tiongkok.

’’Kita ingat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya. Awalnya mereka komit akan membangun dalam skema B to B. Belakangan, sesudah proyek tersebut diberikan pada mereka, mereka menuntut pemerintah Indonesia memberikan jaminan keuangan. Ini kan tak benar. Jangan sampai hal-hal semacam itu terulang lagi pada kasus dan proyek lain,’’ tuturnya.

Menurut Fadli, soal utang Tiongkok tak bisa dianggap kecil. Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, status terakhir posisi utang luar negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah Tiongkok sebesar USD 17,7 miliar, atau setara Rp 248,4 triliun dengan kurs Rp 14.000.
Dari jumlah tersebut, yang dikelola pemerintah sebesar Rp22,8 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 225,6 triliun dikelola swasta. Perlu diketahui dalam pencatatan data utang, utang BUMN dicatatkan sebagai utang swasta.

BPN Dukung KPK

Juru Bicara Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, setuju pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Riza, sudah banyak contoh negara yang terjerat utang Tiongkok. Lalu, berujung pada krisis ekonomi dan penderitaan seperti Nigeria dan Zimbabwe.

Politisi Gerindra ini mengatakan, pada dasarnya Gerindra sangat mendukung pembangunan. Namun, pembangunan tersebut harus disesuaikan kemampuan keuangan yang dimiliki negara. Ini untuk menghindari agar negara tidak membebani rakyatnya dengan utang.

’’Karena utang-utang yang dilakukan pemerintah pada akhirnya yang harus membayar adalah rakyat juga,’’ kata Riza.

Pemerintah harus mendengarkan peringatan KPK ini. Jangan menganggap enteng, karena pasti KPK memiliki data yang bisa dipercaya.

’’Segera antisipasi dan kaji mendalam investasi China,’’ tandasnya.

Selektif Dalam Kerja Sama

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia akan selektif dalam melakukan kerja sama pada berbagai bidang dengan Tiongkok. Hal itu untuk mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Sebab, KPK menyebut perusahaan-perusahaan Tiongkok tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik. 

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya tak bisa melakukan kerja sama tanpa direkomendasi NDRC (National Development and Reform Commission) atau Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Republik Rakyat Tiongkok.

’’Untuk menghindari suatu yang tak diinginkan. Karena sudah jadi tanggung jawab negara ini yang menjadi biasanya yang berhubungan dengan China. Jadi mana yang bagus mana yang tidak,’’ ujaf Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Jakarta, Senin (13/5).

Maka dengan kerja sama ini, BUMN menjadi rujukan setiap kementerian lain. Dengan jangka waktu kerja sama yakni selama lima tahun.

Dalam melakukan kerja sama tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, bila perusahaannya setuju tapi pemerintahnya tidak setuju, maka perjanjian kerja sama tidak bisa dilanjutkan. 

’’Mereka pada saat tertentu suruh stop ya stop. Jadi ini tanggung jawabnya ke negara masing masing. Beda kalau bekerja sama dengan perusahaan itu. Kita ingin lebih hati-hati. Termasuk dalam hal negosiasi proses kita jelas, sama risiko kita pertimbangkan,’’ terangnya. 

Saat disinggung soal lemahnya negosiasi Indonesia terhadap Tiongkok seperti proyek Belt and Road Initiative (BRI), Gatot mengatakan perusahaan pelat merah harus tahu risiko.

’’Kalau di BUM kita harus tahu risiko yang kita hadapi. Ya kita tidak pengen mempertaruhkan BUMN kita yang neko-neko tidak. Kita tetap Merah Putih. Jadi jangan khawatir,’’ ucapnya.

Sejak KPK mengingatkan BUMN tak sembarang dalam menerima investasi, khususnya dari Tiongkok, pihaknya menyambut baik.

’’Bagus seperti itu bagus. Kita sudah memitigasi risiko. Memang banyak perusahaan China yang nakal-nakal itu banyak. Kita mengindari itu dengan cara kita kerja sama dengan NDRC,’’ ungkapnya. 

Sementara untuk pengawasaan internal di sejumlah perusahaan BUMN dinilai sudah bagus. Tapi sebagian kecil belum. Mengingat BUMN membawahi ratusan perusahaan. ’’Tentu kita tingkatkan. Kan kalau perusahaan besar sudah cukup bagus. Kalau yang menengah ke bawah masih perlu perbaikan. Itu sudah pasti kita tingkatkan kualitas kompetensi. Ini masalah kompetensi,’’ tuturnya. (dan/aen/wok) 

Berita Terkait

Megapolitan / Sejuknya Ulama 01 dan 02 Bersatu Sambut Ramadan Bersama

Headline / Investor Bakal ‘Tancap Gas’ Usai Pemilu

Headline / Rupiah Lanjutkan Tren Positif

Internasional / Intip Pertunjukan LED di Kota Terlarang China

Internasional / Sepertiga Gletser di Himalaya Terancam cair karena Perubahan Iklim

Headline / Keluarga Ustad Ba’asyir Tuntut Penjelasan Presiden


Baca Juga !.