Headline

Hakim Tolak Praperadilan Rommy

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Hakim Tolak Praperadilan Rommy - Headline

DIBORGOL- Tersangka Romahurmuziy alias Rommy di Gedung KPK.FOTO:IST

indopos.co.id - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agus Widodo menyatakan tidak dapat diterima permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) non-aktif Romahurmuziy alias Rommy terhadap KPK.

"Menetapkan, menyatakan permohoan praperadilan yang diajukan oleh pemohon (Romahurmziy) tidak dapat diterima," kata hakim Agus Widodo di PN Jaksel, Selasa (14/5/2019). Menurut Agus, seluruh gugatan yang diajukan Romahurmuziy alias Rommy ditolak seluruhnya.

"Menolak permohonan untuk seluruhnya," tambah Agus. Sebaliknya, dirinya menyetujui seluruh tanggapan dan bukti-bukti yang diajukan KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama 2018-2019.

Keberatan Rommy terutama mengenai operasi tangkap tangan (OTT) karena surat perintah penyelidikan adalah terhadap tersangka lain perkara tersebut, yaitu Muhammad Muafaq Wirahadi. KPK sendiri juga sudah menyatakan penetapan tersangka terhadap Rommy sah. Penetapan tersangka itu, disebut KPK, sudah sesuai dengan prosedur.

Menurut KPK, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Rommy adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sebab, dalam hal tertangkap tangan, KUHAP telah menentukan bahwa penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, KPK melakukan OTT sesuai dengan informasi dan komunikasi yang diperoleh selama tahap penyelidikan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidik atas diterimanya suatu informasi.

Tindakan tangkap tangan tersebut merupakan realisasi dan tindak lanjut segera dari penyelidik atas dari data, informasi, dan komunikasi yang baru saja diperoleh tanpa menunggu perintah dari penyidik," imbuh Evi.

Contohnya, pada saat KPK menemukan peristiwa telah terjadi 'perbuatan aktif' berupa penerimaan uang sebesar Rp 50 juta oleh pemohon Rommy dari Muh Muafaq Wirahadi pada 15 Maret 2019 di Hotel Bumi Surabaya City Resort terkait Seleksi Jabatan pada Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

Selain itu, KPK menyebut telah memiliki bukti yang cukup untuk melakukan proses penyidikan karena penetapan tersangka pada awal penyidikan yang didasari bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.(ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Dua Rektor UIN Banda Aceh Diperiksa KPK

Nasional / Kasus Rommy, KPK Periksa Rektor UIN

Megapolitan / PPP DKI Ajak Masyarakat Lupakan Perbedaan

Politik / PKB, PPP, dan PDIP pun Ikut Menggugat ke MK

Hukum / Rommy Curhat soal Fasilitas Rutan hingga Buku Yoga


Baca Juga !.