Presiden Diminta Bentuk Pansel KPK

indopos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membentuk tim Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya menurut Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane, pada Desember 2019, masa bakti komisioner habis.

“Presiden segera membentuk pansel. Untuk merekut calon-calon komisioner. Yang tidak takut dalam pemberantasan korupsi,” ujar Neta, saat diskusi menyoal kisruh Internal KPK yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi (Kompak), di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dia berharap komisioner terpilih bisa membawa KPK ke arah yang lebih baik. “Jangan sampai KPK dikendalikan kelompok-kelompok tertentu yang merasa full power,” ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan mengenai komisioner yang akan datang, pihaknya tidak optimistis banget. Serta menyerahkan mekanisme tersebut kepada pemerintah. “Biasa saja. Samalah. Korupsi itu polanya dua yakni suap dan mark up,” ujarnya.

Margarito menambahkan, saat ini banyak yang bertanya apakah KPK berpolitik. Kalau KPK bermain politik busuk, menurut dia sayang sekali. “Tapi kalau main politik untuk bangsa ini bagus. Menurut saya semakin hebat KPK bermain politik makin bagus. Cuman main politik untuk bangsa dan negara. Bukan untuk kelompok ini dan itu,” tuturnya.

Anggota DPR RI Komisi III, Nasir Djamil mengatakan, KPK harus menyasar korupsi-korupsi berskala besar. Serta membongkar dan menuntaskan kasus-kasus yang pernah dan sedang ditangani.

Sementara itu, Wadah Pegawai KPK, dalam siaran persnya menanggapi terkait Pansel Pimpinan KPK. Menurut Ketua WP KPK Yudi Purnomo, kewenangan Pembentukan Pansel KPK adalah kewenangan Pemerintah. Dimana sesuai UU KPK unsur Pansel Pimpinan KPK terdiri dari unsur Pemerintah dan Masyarakat.

“Bahwa kami percaya Pemerintah akan memilih orang-orang yang selama ini dikenal masyarakat sebagai tokoh berintegritas dan antikorupsi,” jelasnya.

Bahwa Wadah Pegawai KPK berharap siapapun yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK akan transparan dalam menjalankan tugasnya untuk menyeleksi calon pimpinan KPK yang akan dipilih oleh DPR.

“Salah satu transparansi tersebut yaitu membuka akses yang luas kepada masyarakat terlibat dalam seleksi mulai dari pendaftaran hingga proses nama-nama calon diserahkan kepada Presiden. Sehingga anggota Pansel mau mendengarkan setiap masukan masyarakat terkait calon yang akan mendaftar,” pungkasnya. (dai)

Komentar telah ditutup.