Nasional

Aturan Pembayaran THR dan Gaji ke-13 PNS Direvisi

Redaktur: Darul Fatah
Aturan Pembayaran THR dan Gaji ke-13 PNS Direvisi - Nasional

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta adanya perubahan pasal 10 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 35/2019 dan Peraturan Pemerintah No 36/2019. Tujuannya, agar pemberian gaji Pengawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan dan Tunjangan Hari Raya (THR) dapat dipercepat.

Permohonan itu tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal: 13 Mei 2019 No 188.31/3746/SJ mengenai Permohonan Revisi PP No 35 dan 36/2019. Ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

PP 35/2019 merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No 29/2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indoenesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Sementara PP No 36/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam surat tersebut, Tjahjo meminta perubahan pada pasal 10 ayat 2. Sehingga pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan THR bisa tepat waktu. "Pasal 10 ayat 2 kedua PP dimaksud yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan daerah akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dan THR tidak tepat waktu. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, mengingat penyusunan perda butuh waktu yang cukup lama," tulis Tjahjo dalam suratnya.

Adanya surat ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bachtiar. Ia menyebut, persoalan ini sudah dibahas dan sudah menemukan solusi. "Rapat Kemarin di Kemenpan RB, disepakati perubahan redaksi pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun 2019 dan pasal 10 ayat 2 PP 36 tahun 2019 melalui distribusi II. Di mana perubahan redaksi dari peraturan daerah (perda) diubah menjadi peraturan kepala daerah (perkada)," kata dia kepada INDOPOS, Selasa (14/5/2019). (yah)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Aturan Zonasi, Wilayah Tangkap Ikan Makin Sempit

Megapolitan / Permukiman Nelayan Rawan Tersingkir

Megapolitan / Didukung Dewan, Perda Pengelolaan Sampah bakal Direvisi

Nasional / Kata Bamsoet, Jangan Ada Celah Dalam Revisi Aturan Narkotika

Nasional / Penanggulangan Narkoba Dinilai Gagal


Baca Juga !.