Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemda se-Banten Sinergi dengan BJB

indopos.co.id – Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Wilayah Provinsi Banten dan BJB menandatangani perjanjian kerja sama tentang optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Menariknya, kerja sama tersebut dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Gubernur Banten,  Senin (13/5/ 2019).

Hal tersebut dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan daerah diseluruh Pemerintah Daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Banten. KPK mengajak pemerintah daerah dan BJB sebagai bank daerah untuk turut serta meningkatkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak.

Baca Juga :

Sarapan Pagi Bantu Fokus Bekerja

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi sarana pemanfaatan jasa layanan perbankan BJB serta pemasangan alat monitoring transaksi pajak daerah.Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim, Pimpinan KPK Alexander Marwata, Komisaris BJB , Direktur Keuangan BJB Nia Kania, Direktur Konsumer dan Retail BJB Suartini serta seluruh kepala daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Banten.

”Sebagai salah satu perbankan yang telah menasional dan termasuk dalam jajaran 15 bank terbesar dari 115 bank di Indonesia, dimana BJB saat ini telah melengkapi dirinya dengan 2.011 jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Sulawesi. BJB telah memiliki 65 Kantor Cabang, 312 Kanto Cabang Pembantu, 342 Kantor Kas, 162 Payment Point dan 1430 ATM yang tersebar diseluruh Indonesia,” ujar Direktur Keuangan BJB Nia Kania.

Baca Juga :

13 Orang di Kota Bekasi Dimakamkan dalam Sehari

Menurut Nia, BJB sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Wilayah Jawa Barat dan Banten terus berupaya melakukan peningkatan layanan dengan meluncurkan berbagai inovasi layanan. Hal tersebut untuk lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Di mana sistem layanan penerimaan setoran Pajak Daerah Kota dan Kabupaten Wilayah Jawa Barat dan Banten terintegrasi dengan sistem BJB secara real time online.

”Wajib pajak dapat membayar pajak daerah melalui seluruh Jaringan Kantor dan Jaringan Elektronik BJB di seluruh Indonesia sehingga tujuan target pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” ungkapnya.

Dalam rangka optimalisasi dan transparansi Penerimaan Pajak Daerah, saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten telah melakukan inovasi bersama BJB dengan menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak daerah. Sistem pajak online ini mencakup, sistem pelaporan (SPTPD online), sistem payment online, dan sistem monitoring (pengawasan) transaksi usaha secara online wajib pajak, administrasi perpajakan daerah dan sistem perijinan yang terintegrasi.

Salah satu dari inovasi tersebut yaitu penyelenggaraan monitoring terhadap data transaksi usaha wajib pajak diperuntukkan kepada wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. Mekanisme kerja sistem ini adalah berupa pemasangan alat monitoring data transkasi usaha secara online (tapping box). Alat ini bertujuan untuk merekam dan menyimpan setiap data transaksi usaha wajib pajak, serta dimonitoring melalui dashboard (sistem monitoring) yang berada di Badan Pendapatan Daerah. Pemasangan sistem ini disesuaikan dengan kondisi sistem yang dimiliki oleh wajib pajak.

Komitmen BJB sebagai pendorong laju pertumbuhan daerah selalu membuat BJB melakukan penigkatan. Pada triwulan I 2019 BJB mencatat laba bersih Rp 421 miliar dengan total aset sebesar Rp 117,7 trilliun. Itu didorong dari pertumbuhan tabungan sebesar 8,8 persen.

Sehingga, casa naik dari 46,3 persen menjadi 48,8 persen. Total kredit yang berhasil disalurkan BJB tercatat Rp 75,8 triliun dan berhasil tumbuh sebesar 6,2 persen. Kredit bermasalah (NPL) pada di level 1,68 persen lebih baik dibandingkan rasio NPL rata-rata industri perbankan yang sebesara 2,59 persen.(srv)


loading...

Komentar telah ditutup.