Hukum

Redam Kisruh KPK, Komisi III DPR harus Segera Revisi Regulasi

Redaktur: Riznal Faisal
Redam Kisruh KPK, Komisi III DPR harus Segera Revisi Regulasi - Hukum

DUKUNGAN - Massa yang mengatasnamakan diri Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak Indonesia) berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Mereka meminta KPK menjaga netralitas dan independensi dari partai politik serta kelompok kepentingan lainnya. Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO

indopos.co.id - Komisi III DPR RI harus segera melakukan evaluasi dan revisi regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya untuk meredam kekisruhan yang muncul di internal lembaga antirasuah yang terjadi akhir-akhir ini. 

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menyatakan, pembenahan terhadap institusi yang dipimpin Agus Rahardjo saat ini harus melalui pendekatan regulasi.

"Soal regulasi sebenarnya belum ada pembicaraan setelah waktu berhenti wacana pembahasannya dan kita sudah berkomunikasi dengan eksekutif dalam hal ini pemerintah, yakni Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla bahwa soal regulasi terkait pemberantasan korupsi, bukan hanya soal KPK saja. Melainkan, KUHP dan aturan UU yang lainnya," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/5/2019).

Jadi, kata Nasir, kalau memang ingin memberantas korupsi secara komprehensif di Indonesia ini, maka satu UU harus terintegrasi dengan UU lainnya. 

"Maka, regulasi yang harus diperbaiki bukan soal KPK saja, katakanlah UU tentang Pembendaharaan negara, UU keuangan negara. Jadi tidak benar kalau mau memberantas korupsi hanya memperbaiki UU KPK nya saja. Sehingga kemudian nanatinya terintegrasi semuanya, tidak menjadi tambal sulam yang selama ini terjadi," paparnya.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengaku tidak heran dengan kekisruhan yang muncul dari internal KPK akhir-akhir ini.

Dia menilai, kisruh yang terlihat kepermukaan publik menunjukkan bahwa dalam institusi tersebut tidak terlepas dari manuver politik yang sedang terjadi. Bahkan, sejak KPK mendefinisikan sendiri eksistensinya, kedudukannya yang diatur dalam UU, justru dapat melebihi kewenangan dari lembaga yang diatur oleh konstitusi negara ini.

"Ini organisasi tidak diawasi, Komisi III DPR saja kelimpungan mengahadapi mereka, padahal menggunakan alat setingkat angket. Lembaga ini dibuat berdasarkan UU, justru posisinya lebih tinggi dari lembaga yang diatur dalam konstitusi," kata Margarito dalam diskusi yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Kompak) bertajuk 'Menyoal Kisruh Internal KPK', di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Ia berpandangan, situasi seperti ini dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan terus berulang. Apabila tidak ada keberanian untuk melakukan revisi terhadap ketentuan UU KPK-nya. "Dan sepertinya kita akan berada dalam situasi ini, dimana korupsi akan tetap menggila dan penegakan hukum akan tertatih-tatih seperti ini," ujarnya.

"Karena itu, kalau kita tidak dan rasanya memang berat (mau buat beres KPK) mulai dari perubahan UU, meski saya pesimis. Tanpa mengubah UU anda tidak akan bisa keluar dari situasi seperti saat ini," tambahnya.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Kompak), Ahmad Hariri pun mendesak KPK untuk berkerja berlandaskan pada acuan aturan perundang-undangan yang berlaku. "KPK harus lepas dari kepentingan politik dan bertindak dengan tetap merujuk pada ketentuan aturan perundang-undangan berlaku," tegasnya 

Kompak, Hariri mengaku, khawatir jika kisruh ini dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu agenda pemberantasan korupsi di institusi antirasuah tersebut.

"Karenanya, meminta supaya DPR RI, khususnya Komisi III untuk segera memanggil pimpinan KPK dalam rangka melakukan konfirmasi dan evaluasi kinerja serta penguatan sistem internal kedepannya," tandas dia.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, kisruh ini harus segera diselesaiakan. Ia meminta supaya komisi III DPR RI sebagai mitra kerja segera memanggil semua jajaran internal institusi anti rasuah tersebut.

"Jangan 'ajang cakar-cakaran ini meluas. Karenanya, mulai dari komisioner, penyidik yang terbelah itu dipanggil untuk duduk bareng dan membahas apa persoalan sebenarnya," saran Neta usai menghadiri acara diskusi.

Neta juga mengingatkan agar tidak ada tebang pilih, bila ada yang diduga melakukan pelanggaran etik, maka harus diperiksa.

Dia berpandangan bahwa KPK kedepannya sangat memerlukan komisioner yang tegas. "Kita tidak bisa berharap banyak dari komisioner sekarang ini, tapi paling tidak komisi III harus memanggil, minimal untuk meredakan konflik di sana," pungkasnya. (aen)

 

TAGS

kpk

Berita Terkait

Nasional / KPK Sita 12 Kendaraan Abdul Latif

Hukum / KPK Panggil Sekda Kabupaten Tulungagung

Hukum / KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Headline / KPK Panggil Dua Pejabat PLN


Baca Juga !.