Megapolitan

Geram karena Tak Sesuai Target, Distribusi Air Bersih ke Masyarakat hanya 60 Persen

Redaktur:
Geram  karena Tak Sesuai Target, Distribusi Air Bersih ke Masyarakat hanya 60 Persen - Megapolitan

Foto: Dok/INDOPOS

indopos.co.id - Kekecewaan terhadap pengelolaan air ibu kota yang kini ditangani swasta yakni, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta, bukan hanya dikarenakan adanya dugaan kerugian terhadap negara. Tapi juga karena pemenuhan pelayanan masih belum sesuai target.

Sebab, saat ini baru 60 persen saja pelayanan air bersih yang baru menyasar warga Jakarta. Sisanya praktis belum mendapatkan hak air bersih dari pipa. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta geram.

Pada pertemuan dengan awak media akhir pekan lalu, Gubernur Anies Baswedan pun secara tegas menyatakan kepada Palyja bisa kooperatif. Sikap itu dimaksudkan agar perusahaan penyalur air bersih sejak 1997 di Jakarta segera menandatangani Head of Agreement (HoA).

Tapi, Palyja tidak bergeming. Sejak ribut-ribu bahwa Pemprov DKI Jakarta ingin meminta arahan hukum kepada Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/5/2019), Palyja belum ada memberikan pernyataan resmi kepada awak media.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menjelaskan, akan segera menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas langkah strategis terkait HoA.

PAM Jaya, menurut Bambang diberikan kewenangan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan langkah-langkah teknis pengambilalihan melalui langkah perdata. Kemudian PAM Jaya melakukan pembicaraan dengan mitra swasta.

Bambang menyebutkan, saat ini pihaknya dan Aetra sudah tanda tangan kesepakatan awal yang dituangkan dalam HoA. Di dalamnya terdapat kesepakatan di antaranya dalam enam bulan ke depan akan dilakukan ’due diligence’, transisi pengelolaan dan peningkatan pelayanan, dalam rangka untuk pengembalian konsesi pengelolaan air minum di DKI Jakarta ke PAM Jaya. ”Sementara dengan PT Palyja masih belum terjadi kesepakatan awal,” katanya kepada INDOPOS, Selasa (14/5/2019).

Dikatakan Bambang, pihaknya kini tengah menyusun alternatif-alternatif pendekatan ke Palyja. Pendekatan tersebut masih akan dibicarakan dengan Gubernur Anies Baswedan dan Tim Tata Kelola Air. ”Kami dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan tim dan akan kita laporkan ke Gubernur,” ungkapnya.

Dia tidak menyebutkan pilhan alternatif untuk menangani PT Palyja yang belum mau menandatangani HoA. Langkahnya bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan KPK. ”Ditunggu saja, kita akan ketemu dengan tim. Baru membuat langkah-langkah strategis seperti masukan dari KPK,” terangnya.

Dia menyebutkan, langkah-langkah yang dimaksud KPK di antaranya membuat tata kelola pengambilalihan swastanisasi air dari pihak swsata menjadi akuntabel.

Bambang menerangkan, sesungguhnya membuat pengelolaan air dikembalikan lagi oleh pemerintah, demi mengejar target agar program air bersih bisa mencapai 82 persen pada 2023 mendatang.

Mengenai temuan kerugian mencapai Rp 1,2 triliun terkait perjanjian kerja sama pengelolaan air bersih antara DKI Jakarta dan sejumlah perusahaan swasta, merupakan akumulasi yang muncul karena aset PAM Jaya digunakan oleh Aetra dan Palyja. Aset itu diserahkan pada 1998, yang kontraknya akan berakhir pada 2023. ”Kalau terkait kerugian negara itu kan sebenarnya, awalnya, ketika itu ada kerja sama. Kami pada waktu itu punya aset kan ya,” jelas Bambang.

Aset-aset untuk pengelolaan air merupakan milik negara yang dikelola melalui PAM Jaya. Namun, sejak privatisasi air dilakukan, aset-aset tersebut digunakan oleh pihak swasta. ”Kemudian kalau pembukuan itu kan aset ada depresiasi gitu ya. Nah, depresiasinya itu kemudian menjadi beban PAM Jaya ya, sementara kemudian revenue-nya kebanyakan di mitra,” beber dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, PT Palyja tidak kooperatif. Mereka tidak melaksanakan proses HoA terkait swastanisasi air. ”PAM Jaya dan Aetra mereka sudah sepakat menandatangani HoA. Ini menunjukkan itikad baik dan bersahabat,” ungkapnya.

Anies mengaku kesulitan melakukan komunikasi dengan Palyja. Padahal Aetra sangat responsif dengan proses yang ada. Undangan untuk melakukan pertemuan saja, menurut Anies susah. ”Kita ingin Palyja bertanggung jawab atas penyediaan air bersih untuk warga di Jakarta. Kalau mereka seperti ini, sama saja menghambat,” terangnya.

Anies menuturkan, pengambilalihan pengelolaan air bersih akan dilakukan secara cepat. Bahkan, langkah tersebut harus dilakukan sebelum masa kontrak habis di 2023 mendatang. Pasalnya, hal itu hanya akan menghambat penyediaan air bersih untuk warga DKI. ”Kita tunggu saja penjajakan dari PAM Jaya dan tim tata kelola,” ujarnya.

Hingga kemarin, Anies mengatakan, belum ada fakta terbaru tentang proses pengambilalihan pengelolaan air dari swasta ke Pemprov DKI. ”Belum ada update. Saya sudah minta, tetapi belum ada,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta meminta pemprov serius dalam mempersiapkan diri, untuk mengambil alih pengelolaan air ibu kota. Salah satunya dengan bertindak tegas pada operator air swasta Palyja. ”Kami meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa lebih tegas dalam proses pemutusan swastanisasi melalui Head of Agreement, khususnya ke Palyja,” ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya, harus dijelaskan, pemprov harus menjelaskan proses negosiasi antara Palyja dan PAM Jaya. Sehingga tidak menimbulkan persepsi di masyarakat. ”Kalau belum juga ada perkembangan, ya pemerintah potong aja secara sepihak,” saran dia.

Prasetyo mengatakan, dirinya mendukung keputusan Anies untuk mengembalikan pengelolaan air ke pemerintah, melalui PAM Jaya. Pasalnya, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. ”Karena itu Anies ingin mengembalikan air ke PAM Jaya itu betul. Saya akan support beliau (Anies, Red),” ungkapnya

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, seharusnya pemprov memiliki laporan perkembangan proses pengambilalihan hak pengelolaan air di Jakarta. Karena penghentian swastanisasi air tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat besar bagi warga di DKI.

”Kami mendesak Pemprov DKI untuk membuat laporan perkembangan dari PAM Jaya dalam mengambil alih hak pengelolaan air dari dua perusahaan swasta,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Direktur Palyja Robert Rerimassie pada sebuah sesi wawancara dengan awak media di Yogyakarta pada Jumat (26/4/2019) menerangkan, pihaknya masih berunding terhadap HoA tersebut. Dia menjelaskan, bahwa pihaknya juga masih mencari jalan terbaik dari kedua belah pihak. ”Kami juga perlu kepastian. Kalau kami ulur-ulur, kami juga korban juga. Karena ini kan pelayanan kepada masyarakat pasti menurun,” terangnya.

Pria 58 tahun itu menjelaskan, perundingan untuk mencapai kesepakatan bukan hal gampang. Namun, Robert optimistis kesepakatan terhadap HoA dapat dilakukan segera. Pihaknya mengaku siap mengikuti keinginan Pemprov DKI Jakarta menghentikan swastanisasi air. Pihaknya hanya menagih kepastian. ”Kita enggak menawarkan apapun. Kita ikutin apa yang dimau PAM Jaya,” kata dia.

Robert mengakui memang selama ini pengelolaan air di bawah pihak swasta, yakni Palyja di bagian barat dan utara ibu kota dan PT Aetra Air Jakarta di bagian timur, belum optimal. Persoalannya, adalah ada sebagian keuntungan sebesar 22 persen, berdasarkan kesepakatan pada 1997 lalu, yang tidak dipenuhi.

Data LBH Jakarta menunjukkan kerugian akibat kerja sama dengan dua perusahaan swasta dalam pengelolaan air bersih sejak 1998 hingga 2015 mencapai Rp 1,2 triliun. Nilai kerugian tersebut merupakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015.

Kerugian yang lebih besar disampaikan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang menyebutkan Pemprov DKI Jakarta harus membayar dividen Rp 8,5 triliun kepada kedua perusahaan sejak awal kerja sama hingga saat ini.

Padahal menurut Robert, keuntungan itu bisa digunakan untuk menambah jaringan dan memperbaiki pelayanan. ”Pelayanan pasti turun kalau enggak ada investasi lagi. Motivasi saya hanya mempertahankan tingkat pelayanan saat ini,” ujar Robert.

Sebab, dia mengaku, untuk meningkatkan pelayanan, dibutuhka nilai investasi cukup besar. Asumsinya mencapai Rp 14 triliun. Tapi, investasi tersebut tidak dapat dilakukan apabila kontrak kerja sama diputus pada 2023 mendatang.

Dinilai Belum Siap
Pengamat Kota, Nirwono Joga menuturkan, Pemprov DKI belum siap mengambil alih langsung pengelolaan air. Menurutnya, sebaiknya dilakukan secara bertahap, didampingi alih teknologi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak pengelolan air yang ada selama ini.

Nirwono Joga menambahkan, selain itu, pekerjaan rumah pemprov adalah pada akhirnya nanti seluruh warga ibu dapat mengakses air bersih dan air minum langsung. ”Untuk itu harus ada rencana induk pengelolaan SDA, optimalisasi potensi sumber-sumber air baku (13 sungai, 109 situ/danau/embung/waduk, desalinasi air laut di pantai utara Jakarta) dengan syarat airnya bebas sampah dan limbah dan polutan lainnya,” paparnya. (wok/nas/ibl)

Berita Terkait

Hukum / KPK Perpanjang Penahanan Bowo Sidik Pangarso

Hukum / KPK dan Kemenkumham Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Nasional / KPK Panggil Sofyan Basir sebagai Tersangka

Hukum / Menag Lukman Kembali Diperiksa KPK


Baca Juga !.