Megapolitan

Rekomendasi Kemenhub Terbit, Pembangunan LRT Berlanjut

Redaktur:
Rekomendasi Kemenhub Terbit, Pembangunan LRT Berlanjut - Megapolitan

SAAT UJI COBA - Sejumlah influencer menjajal rangkaian kereta LRT usai melakukan media forum dengan PT LRT Jakarta di Stasiun Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (25/2/2019). Foto: Dok/INDOPOS

indopos.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan, saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sudah menerbitkan rekomendasi teknis untuk prasarana jalan dan bangunan stasiun serta safety assessment proyek pengoperasian Lintas Rel Terpadu (LRT).

Namun, kata untuk depo LRT masih belum ada sertifikasi dan rekomendasi teknis hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Dinas Perhubungan. Karena masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Satu sertifikasi prasarana yang memiliki jalur kemudian bangunan stasiun, fasilitas operasi depo dan izin operasi depo yang masih belum tuntas. ”Baru rekomendasi teknis untuk prasarana jalan dan bangunan stasiun jadi masih baru terbatas, yang lainnya masih belum,” kata Anies di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan mengeluarkan rekomendasi teknis sebagai syarat nanti dari Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk bisa mengeluarkan izin bagi LRT.

Kemudian surat penugasan dari PT Jakarta Propertindo kepada LRT Jakarta yang khusus terkait sarana saja serta surat yang ditandatangani PT Jakpro dan LRT Jakarta.

Sebelumnya kritik terhadap LRT Jakarta disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Dia menantang Pemprov DKI melaporkan mega proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Rawamangun Velodrome-Kelapa Gading, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena dugaan kerugian dalam proyek tersebut mencapai Rp 6 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari dugaan kerugian dalam swastanisasi air Jakarta yang sebelumnya sudah dilaporkan Pemprov DKI ke KPK sebesar Rp 1,2 triliun.

”Pemprov DKI kan sedang gencar-gencarnya melakukan laporan ke KPK nih. Kami minta pemprov tidak berhenti hanya pada pelaporan swastanisasi air saja, tapi proyek LRT yang dugaan kerugiannya jauh lebih besar juga harus dilaporkan dong. Hal ini untuk menghindari kesan tebang pilih dalam pelaporan kasus dugaan korupsi,” ujar Taufik kepada wartawan, Minggu (12/5/2019).

Taufik mengatakan, LRT adalah proyek gagal. Karena sampai saat ini tidak kunjung dioperasikan. Padahal, pembangunannya menggunakan uang rakyat melalui APBD DKI. ”Proyek LRT Jakarta adalah proyek mubazir, dan sarat pengahambur-hamburan anggaran daerah, sehingga patut diselidiki oleh KPK unsur dugaan korupsinya,” kata Taufik.

Sebelumnya, Taufik juga pernah menyinggung anggaran LRT Rawamangun Velodrome-Kelapa Gading yang dinilai terlalu mahal, dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2019).

Dia menyampaikan ini sebagai perbandingan dengan anggaran LRT fase II yang sudah diajukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tahun ini. ”LRT fase I habis hampir Rp 6 triliun sepanjang 5,8 kilometer. Berarti Rp 1,1 triliun per kilometer, ini jalan termahal sedunia akhirat, Pak,” ujar Taufik saat rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Pada anggaran perubahan 2018, PT Jakpro mengajukan Rp 1,8 triliun untuk pembangunan LRT fase II. Taufik pun mempertanyakan anggaran ini akan digunakan untuk apa saja. ”Saya sih kurang sepaham fase II ini kalau enggak ada diskusi yang matang. Fase pertama saja wanprestasi, dulu janjinya (untuk) Asian Games kan,” pungkas dia. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / 11 Juli Jabatan Sekda DKI Selesai, Pengamat: Segera Bentuk Pansel

Megapolitan / IMB Reklamasi, Melihat Aktivitas Pulau D di Teluk Jakarta

Megapolitan / Ditinggal Mudik, Penataan Kawasan Kemang Molor

Megapolitan / Uji Coba Perdana LRT, Warga Sorak-sorai


Baca Juga !.