Headline

Politik Memanas, BPN Tolak Hasil Penghitungan Suara

Redaktur: Juni Armanto
Politik Memanas, BPN Tolak Hasil Penghitungan Suara - Headline

indopos.co.id - Situasi perpolitikan nasional semakin panas. Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, BPN mengklaim terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres 2019.

’’Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara KPU RI yang sedang berjalan,’’ kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara ’’Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya. Di antaranya permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

Menurut Djoko Santoso, permasalahan itu sudah dilaporkan BPN sejak awal. Sayangnya, laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti.

’’Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak dihentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur sistem,’’ kata dia.

Sementara itu, capres Prabowo Subianto yang hadir di acara itu menggugah nurani penyelenggara pemilu.

’’Kami masih menaruh secercah harapan. Kami mengimbau insan-insan di KPU. Kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU. Sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu. Kau yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa dan rakyat Indonesia atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia,’’ kata Prabowo.

Namun sikap Prabowo jelas: menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan dinilai curang. Dia tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran.

’’Saya dan saudara Sandi bukan atas ambisi pribadi ingin jadi apa-apa. Demi Allah tidak ada niat. Sesungguhnya jika kau tanya hati saya, saya inginnya istirahat,’’ ungkap Prabowo.

Prabowo ingin berjuang untuk rakyat. Dia merasa dirinya dibutuhkan masyarakat.

’’Tapi setelah saya keliling dan melihat mata rakyat kita, setelah saya pegang tangan mereka, setelah saya dengar getaran-getaran mereka dan harapan mereka, penderitaan rakyat, harapan rakyat akan suatu negara yang adil itu telah menjadi bagian dari diri saya. Karena itu tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia,’’ kata Prabowo.

Ketum Gerindra ini kemudian mengisyaratkan soal kekuatan rakyat. Dia mengaku kaget atas pernyataan Sandiaga Uno yang cukup keras.

’’Kalau proses perampasan dan pemerkosaan ini berjalan terus, maka rakyat yang akan menentukan. Hanya rakyat yang akan menentukan. Selama rakyat bersama, jangan khawatir, saya akan bersama rakyat. Selalu bersama rakyat hingga titik darah saya terakhir. Saya sudah lama dididik dan saya kaget Sandiaga Uno bicara seperti itu tadi,’’ ujarnya.

TKN Sebut BPN Giring Opini

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani menyatakan, kubu Prabowo-Sandi hanya menggiring opini dengan berbagai cara. Dia menyarankan kubu 02 untuk menunggu keputusan akhir KPU jika tidak puas bisa menempuh jalur hukum.

’’Capek melayani dari penggiringan opini satu ke penggiringan opini lain. Rencana A nggak berhasil, pakai rencana B dan seterusnya. Tunggu saja hasil real count KPU. Jika tidak puas ada jalur hukum yang bisa ditempuh,’’ ucapnya kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Dikatakan Irma, TKN ragu untuk memenuhi undangan tersebut. Percuma jika hanya berisi penggiringan opini. "Tergantung, kalau cuma untuk penggiringan opini, ngapain? Biar masuk jebakan gitu? Nggak bodoh juga kita," tukasnya.

Politikus Partai NasDem itu justru mempertanyakan balik ada atau tidaknya data yang akan disampaikan. ’’Silakan saja buka dengan data, fakta dan bukti. Masalahnya ada data tidak? Kalau cuma untuk membentuk opini untuk apa?" ujar Irma.

Hal senada dilayangkan juru bicara TKN Arya Sinulingga.

’’Kalau memang mereka punya data curang dan sebagainya yang disebutkan, dilaporkan saja ke Bawaslu. Ini mereka mau mencari keadilan, kebenaran atau membangun opini? Kami lihat ini lebih pada membangun opini saja, bukan mencari kebenaran," paparnya di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Sedangkan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, menilai TKN mempercayai kinerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU. ’’Yakinlah atas kinerja KPU,’’ kata Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Keberadaan KPU yang menyelenggarakan pemilu, sambung Moeldoko, tidak terlepas juga dari peran seluruh partai politik yang duduk di DPR. Sebab, mereka yang memilih dengan melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Moeldoko khawatir, jika semua tak mempercayai kinerja KPU, kehidupan berbangsa bisa lebih repot. ’’KPU itu kan dibentuk berdasarkan kondisi di mana komisionernya itu terdiri orang-orang disepakati anggota dewan, sehingga keberadaannya itu kondisional. Untuk itu maka perlu ada sebuah kepercayaan bersama,’’ kata mantan Panglima TNI itu.

Poilitikus Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo juga ikut mengkritik acara BPN tersebut.

Menurut dia, acara yang akan digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu terlalu prematur. ’’Menurut saya terlalu dini atau prematur kalau BPN menyampaikan berbagai kecurangan,’’ ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/5/2019).

Sebab, kata dia, pengumuman mengenai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 belum dilakukan. "Jadi bagaimana mengetahui kecurangan itu, ya jangan-jangan hasilnya benar," tukasnya.

Namun, diakuinya, upaya untuk menyampaikan ke masyarakat mengenai kejanggalan, patut dihargai. Akan tetapi, negara sudah memiliki sarana untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

’’Artinya dari sisi yang lain saya melihat ada kemajuan. Tidak harus diselesaikan di jalanan. Artinya BPN telah mengambil langkah tepat. Nanti sampaikan setelah pengumuman di MK dan tidak people power," tutup. 

BPN Lapor Bawaslu

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan dugaan kecurangan pemilu hanya bisa ditetapkan Bawaslu.

’’Yang bisa memutuskan itu Bawaslu,’’" ujar Titi saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Menurut Titi, kalau ada pihak yang menemukan bukti kecurangan terstruktur, sistematis dan masif bisa melaporkan sesuai mekanisme hukum.

Aturan mengenai pelanggaran pemilu, sambung Titi, tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilu. Sanksi bagi pelanggaran yang sistematis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Hal serupa dilayangkan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta. Dia menegaskan, idealnya memang BPN harus lapor Bawaslu, jangan ekspos sendiri. 

Menurut Kaka, pemilu 2019 kali ini memang banyak ditemukan dugaan kecurangan pemilu. Meskipun dugaan tersebut belum bisa dipastikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif.

’’Yang menentukan terstruktur, sistematis, dan massif tentu MK (Mahkamah Konstitusi, Red). Saya harapkan BPN melaporkan semua temuannya ke Bawaslu agar jelas perkaranya,’’ ucapnya saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Namun, Kaka menilai, meski proses pemungutan suara cukup berantakan, pemilu tahun ini secara umum cukup baik. ’’Hanya soal pemahaman teknis dan daftar pemilih yang kurang baik. Lebih soal pemahaman teknis penyelenggara di TPS dan kualitas DPT kurang baik,’’ terangnya.

Hal itu, menurut Kaka, dibuktikan dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan adanya dugaan kecurangan lainnya seperti politik uang dan netralitas ASN yang jadi pertanyaan masyarakat.

’’Hanya masih terjadi secara sporadis, misalnya soal politik uang dan netralitas ASN TNI dan Polri yang menjadi catatan dalam pemilu ini,’’ ujar Kaka.

Kaka berharap, pemilu selanjutnya agar ada evaluasi kinerja yang dilakukan pihak Bawaslu dan KPU. 

Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, dalam negara demokrasi pasangan calon kepala negara diperbolehkan membuka kecurangan pemilu ke publik sampai masyarakat internasional. Akan tetapi hal tersebut harus disertai bukti konkret berupa dokumen resmi dan dokumentasi visual yang rill. 

’’Hanya saja di negara kita ini hal itu tidak pernah dilakukan. Politinya lebih mengedepankan membentuk opini jika terjadi kecurangan pemilu di seluruh wilayah di Indonesia. Padahal yang diinginkan berbeda sekali, yakni mencari posisi tawar dalam pemerintahan ke depan,’’ ujar Emrus.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refly Harun menuturkan, langkah yang tepat untuk menyelesaikan kemelut kecurangan pemilu adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan gugatan tersebut maka pembuktian atas kecurangan pemilu yang dilakukan salah satu kubu akan terlihat jelas. Artinya kepastian hukum yang diinginkan akan tercapai.

Selain ke MK, pihak yang merasa dirugikan dalam Pemilu 2019 sebaiknya menggunakan cara-cara konstitusional dalam membuktikan kecurangan. Caranya, dengan menyiapkan segala macam bukti yang mendukung pernyataannya bahwa pemilu kali ini terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

’’Siapkan bukti-bukti untuk mendukung tuduhan kecurangan pemilu secara TSM. Tunjukkan bukti salinan asli formulir C1 dan hasil rekapannya di setiap tingkatan. Kalau sudah begini pihak yang curang akan malu,’’ pungkasnya.

Aksi Walk Out

Beda pendapat hingga berujung banyak saksi partai politik melakukan aksi walk out atau meninggalkan rapat pleno rekapitulasi suara dinilai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Ashari tidak berpengaruh terhadap rekapitulasi. Rekapitulasi suara katanya dapat terus dilakukan tanpa tanda tangan saksi. 

Kondisi tersebut diungkapkannya merujuk pada kasus walk out yang dilakukan sejumlah saksi partai politik dalam rekapitulasi suara tingkat provinsi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. 

Dirinya menegaskan, tidak lengkapnya tanda tangan saksi dalam berita acara tidak mempengaruhi proses rekapitulasi tingkat nasional. KPU tetap akan melanjutkan proses rekapitulasi nasional apabila hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi telah rampung. 

"Rekapitulasi jalan terus," ungkap Hasyim kepada wartawan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (14/5/2019) siang kemarin.

Kendati demikian, dirinya mengungkapkan KPU wajib mengundang peserta pemilu untuk menjadi saksi dalam rekapitulasi suara. Hanya saja, ketidakhadiran ataupun walk out tidak memengaruhi jalannya proses rekapitulasi suara. 

"KPU wajib mengundang. Datang atau tidak terserah yang diundang. Karena itu ada tanda tangan atau tidak tanda tangan ke dalam berita acara rekapitulasi juga tidak mempengaruhi proses,’’ katanya.

Ditangani Gakkumdu

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, penanganan laporan dugaan kecurangan Pemilu bukan menjadi ranah Polri. Akan tetapi itu menjadi ranah Bawaslu. Saat ini, menurut dia, Polri masih menunggu hasil penanganan dari Bawaslu.

’’Kalau sudah ada assessment dari Bawaslu apakah ada tindak pidana, maka Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang akan tangani. Jadi bukan ranah Polri,’’ ujar Dedi Prasetyo kepada INDOPOS, Selasa (14/5/2019).

Dedi menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laporan dugaan kecurangan Pemilu oleh Gakkumdu. Dia menyebutkan, berdasarkan data Gakkumdu hari ini (kemarin) ada 621 data temuan. Dari 621 temuan tersebut 443 bukan tindak pidana pemilu (TPP) dan 178 diteruskan ke Polri. (Baca Grafis)

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, semua saksi hadir dalam rekapitulasi nasional. Jadi jika ada pihak yang menduga ada pelanggaran bisa buka-bukaan melalui forum ini. 

’’Jadi tidak hanya di-cross check dengan datanya KPU, tapi juga di-cross check dengan data yang dipegang masing-masih partai pemilu, baik dari parpol maupun pasangan capres-cawapres,’’ ujar komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Menurut Hasyim, bagi pihak yang menyampaikan atas dugaan pelanggan atau ketidakpuasan hasil suara harus bisa dibuktikan. ’’Jadi kalau ada yang ngomong, 'Suara kami segini, kenapa suara kami segini?' Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur," tutur Hasyim. 

Seperti halnya buka-bukaan data di Kalimantan Barat dan Maluku Utara. Jadi data yang dimiliki tiap saksi dan KPU nantinya akan disamakan. ’’Datanya saja kita cocokkan. Kemarin seperti di Kalbar, Malut, kita juga cocok-cocokkan. Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini. Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan,’’ kata Hasyim.

Akan tetapi, hingga kini BPN belum membawa data pembeda di rekapitulasi KPU sehingga belum ada masalah rekapitulasi nasional KPU. ’’Ya dibawa ke sini lah. Nyatanya sampai sekarang sudah 15 provinsi baik-baik saja. Forum resminya kan di sini. Jadi peserta pemilu ada di sini semua," bebernya. 
Sementara itu, KPU belum mendapat undangan pengungkapan dugaan kecurangan oleh Tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga. Namun, pihaknya kini sedang fokus rekapitulasi. 
"Saya belum tahu ya apakah ada undangan atau tidak. Pada intinya, KPU hari ini, mulai Sabtu lalu, tanggal 11 Mei, itu fokusnya adalah rekap nasional pemilu sampai 22 Mei. Jadi KPU fokus ke situ," jelasnya. (dan/nas/wok/aen/cok/ibl)

 

TAGS

Berita Terkait

Headline / Menguji Integritas Hakim MK

Headline / Sore Ini, BPN Ajukan Gugatan ke MK

Headline / Akses Jalan ke Kantor Bawaslu Ikutan Ditutup


Baca Juga !.