Megapolitan

Penambang Ilegal, Masalah Utama Gunung Pongkor

Redaktur: Syaripudin
Penambang Ilegal, Masalah Utama Gunung Pongkor - Megapolitan

Ilustrasi Foto

indopos.co.id - Bencana longsor yang menimbun belasan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), alias gurandil di Gunung Pongkor, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Minggu (12/5/2019), menjadi perhatian serius Pemkab Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, aktivitas penambangan ilegal masih menjadi permasalahan utama di wilayah Barat Kabupaten Bogor itu. ”Sekarang masih dievakuasi, dari informasi yang ditemukan baru dua meninggal dunia. Pencarian masih dilakukan,” kata Ade Yasin saat mengunjungi operasi pasar di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Selasa (14/5/2019).

Ade juga memaparkan, permasalahan PETI ini jadi masalah hit and run. Dimana, Pemkab Bogor sudah beberapa kali melakukan penertiban. Baik skala kecil maupun skala besar pada 2015 lalu.

”Kita sudah imbau bahwa tidak boleh menggali secara ilegal. Akan tetapi namanya di gunung, tidak terpantau semua dengan keterbatasan kita. Satpol PP kecamatan juga terbatas,” beber Ade.

Ade juga menegaskan, jika sudah kejadian seperti ini, siapa yang harus disalahkan akhirnya. ”Mudah-mudahan ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak lagi menggali ilegal,” cetus Ade juga.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal mengaku akan knjungan kerja (kuker) ke PT Antam Tbk untuk melihat eksisting longsor tersebut. ”Ini salah satu evaluasi yang harus benar-benar dicari solusinya. Apalagi ini sudah terjadi berkali-kali dan tidak ada solusi untuk menghentikannya,” ujarnya.

Wawan juga berharap pemerintah daerah bisa memberikan program kepada warga di area Gunung Pongkor agar beralih kepada usaha lain. Sehingga, tidak ada lagi korban jiwa yang diakibatkan penambangan liar.

Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf mengatakan dalam catatan akhir tahun mengatakan, aktivitas penambangan emas liar sudah merambah hampir seluruh di kawasan. Mulai dari daerah aliran sungai (DAS), permukiman, perkebunan, hingga masuk kawasan hutan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera ambil sikap dengan kondisi seperti ini. Sebab jika dibiarkan bakal banyak korban yang berjatuhan. “Masyarakat tidak bisa dibiarkan karena bakal terjadi lagi. Begitu juga dengan alam yang terus kian rusak jika terus dibiarkan,” ungkapnya. (dka/yos/ogi/c/mam/run)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Rawan Longsor, 11 Bangunan di Puncak Dibongkar Paksa

Megapolitan / Evakuasi Korban Longsor Dihentikan

Megapolitan / Longsor Mengancam, Zona III Pembuangan Sampah Ditutup

Nusantara / Alat Berat Buka Akses Longsor Bakan Mongondow

Megapolitan / Rawan Bencana, Satu Kampung Dipindah

Nasional / Longsor di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara Telan Korban Jiwa


Baca Juga !.