Gagas Pencairan Keuangan Non-tunai

indopos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan memperkenalkan sistem pencairan non-tunai dana bantuan keuangan. Sistem itu akan diberlakukan untuk dana bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat. Sistem tersebut diterapkan guna mencegah penyalahgunaan anggaran masuk ke rekening desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar Dedi Supandi mengatakan selama ini pencairan dana bantuan desa dilakukan secara manual. Kondisi itu dinilai rawan disalahgunakan oknum desa. Karena itu, saat ini Pemprov Jabar sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro sesuai progres pekerjaan. ”Jadi, misalnya giro itu untuk pembangunan jalan, dengan kebutuhan segitu, ya silakan diambil segitu,” tegasnya.

Praktik kerap terjadi juga saat pergantian kepala desa (Kades) yang sudah mapan. Kalau calon petahana kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa ikut raib. ”Itu membuat desa menjadi nol lagi. Kalau pola giro tidak hilang, cuma ganti spesimen tanda tangan,” ucapnya.

Supaya mekanisme itu berjalan dengan baik, Pemprov akan memberikan pembelajaran kepada aparatur desa. Itu penting agar tidak kesulitan mencairkan giro. Meski hingga tahun ini belum masuk pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis diharuskan. ”Nanti Desember kita evaluasi. Kalau efektif lebih cepat lebih baik untuk diterapkan,” tegasnya. Dedi menyebutkan, sudah ada beberapa desa yang menerapkan pencairan melalui giro. Misalnya, Cirebon.

Sementara hari ini, Pemprov Jabar bakal mengumpulkan sebanyak 2.567 CEO Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes se-Jabar. Pengumpulan itu CEO BUMDes tersebut dalam sebuah acara di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung. ”Ada CEO BUMDes di Jabar, jumlahnya mencapai 2.567 orang CEO BUMDes. Mereka akan kami hadirkan dalam acara pada 15 Mei 2019 di Sabuga. Jadi, CEO BUMDes itu akan dikumpulkan oleh Gubernur Jabar,” bilang Sopandi.

Dedi menuturkan alasan pihaknya menunjuk 2.567 orang menjadi CEO BUMDes karena Pemprov Jabar ingin lebih mempopulerkan lagi BUMDes kepada masyarakat. CEO BUMDes itu bertujuan untuk lebih mempopulerkan lagi BUMDes dan CEO BUMDes. ”Ini juga dibutuhkan untuk menjadi sebuah konsep perubahan yang lebih baik lagi untuk BUMDes,” ucapnya.

Menurut Dedi, para CEO BUMDes itu nantinya akan mempelajari cara untuk memajukan BUMDes dan kolaborasi dengan pihak lain hingga membuat BUMDes Champion. Hingga saat ini, sekitar 14,1 persen atau 746 desa di Jabar belum memiliki BUMDes. ”Sampai saat ini masih ada sekitar 14,1 persen atau 746 desa belum punya BUMDes. Dan, sekitar 68 persen sudah ada BUMDes dan sisanya sedang digagas,” tegasnya. (ant)

Komentar telah ditutup.