Hukum

Mencegah Lari dan Hilangkan Barbuk, Penahanan Eggi Diperpanjang 20 Hari

Redaktur: Sumber Rajasa Ginting
Mencegah Lari dan Hilangkan Barbuk, Penahanan Eggi Diperpanjang 20 Hari - Hukum

DIPERIKSA - Politikus PAN Eggi Sudjana (tengah) menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019). Foto: Dok/INDOPOS

indopos.co.id - Tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana, resmi ditahan untuk 20 hari ke depan setelah hampir dua hari menjalani pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Eggi yang keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 23.15 WIB, tidak dikenakan baju khas tahanan berwarna oranye. Eggi terlihat mengenakan kaos berwarna merah hitam dengan peci serta dikawal polisi untuk ke ruang tahanan.

”Bismillah, assalamualaikum, saya insya allah warga negara Indonesia yang berusaha taat hukum, PMJ kerja sama dengan pihak kepolisian telah menetapkan saya sebagai tahanan untuk 20 hari ke depan," kata Eggi saat ditemui wartawan di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa(14/5/2019) malam.

Kendati menerima dirinya ditahan Eggi menegaskan dirinya tidak menandatangani surat penahanannya karena empat alasan. Alasan pertama, kata Eggi, karena dirinya sebagai advokat yang menurut UU nonor 18 tahun 2003 pasal 16 advokat tidak dapat dipidana atau digugat, baik di dalam maupun di luar sidang.

”Itu keputusan juga dari Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2014. Alasan kedua, adalah kode etik advokat. Saya ketua dewan kehormatan advokat, Kongres Advokat Indonesia sudah kirim surat, harusnya kode etik advokat dulu yang harus diproses," ujarnya.

Alasan ketiga, berkait dengan praperadilan, yang diajukannya pekan lalu. Eggi memilai hal tersebut seharusnya diproses terlebih dulu. Adapun alasan keempat berkaitan dengan gelar perkara, yang menurutnya mesti dilakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018.

”Kurang lebih itulah, tapi sisi lain pihak kepolisian juga punya kewenangan, kita ikuti kewenangannya, saya juga punya kewenangan sebagai advokat dan kita sesuai dengan profesional modern dan terpercaya di sini kita ikuti prosesnya semoga keadilan akan didapat kita semua. Saya kira itu, dan semoga Allah Ridho kepada kita,” ucap Eggi yang kemudian masuk ke rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution mengatakan, bahwa kliennya tak pernah berusaha kabur atau menghilangkan barang bukti. Maka itu, pihaknya mengajukan penangguhan penahanan. ”Itu saya sudah langsung menuju ruangan Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah saya masukan surat penangguhan penahanan meminta petunjuk bagaimana arahan selanjutnya," ujar Pitra Romadoni Nasution kepada INDOPOS melalui telepon di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Bahkan ia menganggap, bahwa penangkapan terhadap kliennya itu aneh. Lantaran penangkapan dilakukan di ruangan penyidik. Hal itu tidak mengedepankan nilai Hak Asasi Manusia. Dinilainya ini bentuk penerapan hukum yang tidak adil.

”Dalam pengertian beliau (Eggi) sangat kooperatif. kalau bisa jangan ditangkap dan ditahan. Kecuali beliau ini tak kooperatif tidak menghadiri persindangan tidak mau diperiksa. dia kan memberikan keterangan selalu kooperatif. jadi tidak perlu saya rasa ada penangkapan negara," terangnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan penahanan tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana, Selasa (14/5/2019) malam, adalah karena alasan subjektivitas penyidik demi mencegah yang bersangkutan lari hingga menghilangkan barang bukti (Barbuk).

”Pertimbangan itu subjektivitas penyidik, jangan sampai yang bersangkutan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya atau melarikan diri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Eggi, kata Argo, ditahan selama 20 hari setelah melewati rangkaian proses penyelidikan mulai dari penerimaan laporan, sampai penetapan tersangka dan ada surat perintah penangkapan hingga diserahkan surat perintah penahanan.

Pada saat dilakukan penyerahan surat perintah penahanan, penyidik sudah baca isi surat perintah tersebut dengan harapan tersangka bisa mengetahui apa yang dimaksud surat perintah penahanan. Setelah diberitahkukan tersangka gak mau tandatangani surat penahanan,” ucap Argo.

Dikarenakan tersangka tidak mau menandatagani surat perintah penahanan, akhirnya polisi lalu membuat berita acara penolakaan penandatanganan di surat perintah penahanan. ”Setelah dibuat penolakaan tersebut kemudian tersangka menyetujui isi dari pada berita acara tersebut dan menandatangani. Jadi untuk surat perintah penahaannya yang bersangkutan gak mau tandatangan dan untuk surat berita penolakan itu tersangka menandatangani berita acara tersebut," ucapnya.

Argo menyebut ada beberapa hal yang menjadi alasan tersangka tidak mau menandatangani surat perintah penahanan. Yang pertama dikarenakan yang bersangkutan sedang mengajukan prapradilan. Alasan kedua karena saksi yang diajukannya ke penyidik belum pernah diperiksa hingga Eggi jadi tersangka dan ditangkap dan diputuskan ditahan.

Kendati demikian, tambah Argo, hal tersebut bukanlah masalah karena ada aturan yang mengaturnya. 'Karenanya silakan saja, termasuk soal pengajuan penanguhan penahanan itu adalah merupakan suatu hak untuk mengajukan ya. tidak masalah itu diajukan, nanti yang nilai penyidik apakah dikabulkan arau tidak," ucapnya.

Kasus yang menyeret Eggi Sudjana bermula dari adanya laporan di Bareskrim Polri yang dibuat Supriyanto, Relawan Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac), Jumat (19/4/2019) yang teregister dengan nomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan menyusul adanya video Eggi Sudjana yang mengajak gerakan "people power". (dan/gin)

Berita Terkait


Baca Juga !.