BPN Ancam Walk Out Rekapitulasi Suara KPU

indopos.co.id – Ancaman Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menarik saksi saat proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditanggapi dingin. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, langkah tersebut justru akan merugikan Paslon yang diusung.

Sebab, keberadaan saksi dalam rekapitulasi dimaksudkan untuk memastikan dan melaporkan apabila ada tindak kecurangan. Apabila penarikan saksi dilakukan oleh tim sukses Capres/Cawapres justru akan kehilangan kesempatannya sendiri untuk menyaksikan proses rekapitulasi.

“Sistem perhitungannya kan manual, Situng tidak digunakan loh, justru kalau saksinya ditarik kehilangan kesempatan untuk menyaksikan,” kata Viryan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/5/2019).

Viryan menilai, langkah tersebut tentu akan merugikan pihak Paslon yang diusungnya sendiri karena, keberadaan saksi dalam rekapitulasi dimaksudkan untuk memastikan dan melaporkan apabila ada tindak kecurangan.

“Iya, komitmen kita sistem perhitungan seperti ini secara berjenjang, dan dihadiri saksi untuk memastikan kalau ada hasil yang tidak sesuai yaitu bisa diajukan gugatan dengan dukungan dokumen yang otentik yang bisa membuktikan itu,” paparnya.

Seharusnya, kata dia, dengan keberadaan saksi bisa langsung melaporkan apabila ditemukan dugaan kecurangan secara langsung.

“Artinya kalau misalnya komitmen dengan Pemilu yang berintegritas sampaikan dalam forum rapat pleno terbuka, dugaan-dugaan kecurangan. Misalnya, terkait hasil Pemilu kalau ada kecurangan berarti kan berbeda hasilnya, silakan disampaikan. Apabila ada perbedaan dengan data yang dimiliki 02 kami terbuka dan siap melayani secara berjenjang ya, sekarang kan masih ada berjalan di provinsi dan pusat,” tukasnya.

Senada, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, penarikan seluruh saksi dari BPN Prabowo-Sandi tidak akan mempengaruhi keabsahan hasil perhitungan suara yang sampai saat ini masih berlangsung. “Sahlah. Iya. Tetap sah,” ujarnya di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menurutnya, hal itu merupakan hak bagi kontestan untuk tidak menandatangani hasil perhitungan suara. “Itu hak kok. Hak teman-teman untuk tidak datang dan tidak tanda tangan, itu hak mereka,” kata Bagja.

Sementara itu, anggota TKN Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, menanti realisasi pernyataan itu. “Apabila ternyata BPN dan partai-partai pengusung dan pendukung Prabowo-Sandi masih mengirim saksi dalam penghitungan suara berjenjang dari PPK hingga KPU, maka rakyat Indonesia akan menilai bahwa Prabowo Subianto adalah ayam sayur yang bisanya hanya omong kosong belaka,” katanya  kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Dia heran dengan penolakan Prabowo dan BPN terhadap hasil penghitungan suara Pemilu 2019. “Penolakan Prabowo Subianto terhadap hasil Pemilu tersebut tentunya diputuskan oleh BPN Prabowo-Sandi yang terdiri juga dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya,” ujarnya.

“Tapi, jika penolakan tersebut bukan keputusan BPN, maka rakyat Indonesia akan menilai Prabowo Subianto adalah seorang otoriter. Karena itu, jika keputusan penolakan hasil pemilu dilakukan oleh BPN, maka suka atau tidak suka harus diikuti oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya,” imbuh Inas.

Diketahui, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengatakan, akan menarik semua saksi yang ada di KPU. Hal ini menyusul adanya statement Capres Prabowo yang akan menolak hasil rekapitulasi suara KPU. Penarikan saksi itu sendiri rencananya dilakukan sejak hari ini.

Kata Priyo, pihaknya sudah menyampaikan semua argumen dari bentuk kecurangan yang berulang-ulang disampaikan, namun tak dihiraukan. Namun, sekarang berpulang pada KPU dan pemegang kekuasaan.

“Semua argumen dan semua bentuk-bentuk kecurangan sudah disampaikan sekarang berpulang pada KPU RI, dan berpulang pada yang sekarang pegang kekuasaan yang masih pegang kekuasaan untuk bisa menilai dan melakukan langkah-langkahnya,” tegas dia. (aen)

Komentar telah ditutup.