Nasional

Sekjen Mendagri: Tak Ada Lagi Polemik soal THR PNS

Redaktur: Riznal Faisal
Sekjen Mendagri: Tak Ada Lagi Polemik soal THR PNS - Nasional

TEPAT WAKTU - Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo memberi keterangan kepada wartawan soal THR PNS. Foto: Syamsiah Tandjung/INDOPOS

indopos.co.id - Masalah tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) tuntas sudah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan THR akan dibayar tepat waktu dan tidak akan mengalami keterlambatan meski adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyebutkan, Kementerian PAN-RB telah mengajukan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus untuk bunyi frasa pada pasal 10 ayat (2) di kedua PP sebagaimana dimaksud.

"Ini sudah jelas ada ketentuan yang telah diterbitkan baik itu PP 35 dan PP 36, dan semuanya akan terbayar tepat pada waktunya. Sehingga apa yang diinstruksikan Bapak Presiden 24 Mei, yaitu 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri semua akan dapat direalisasikan," kata Hadi saat jumpa persnya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Hadi mengatakan, nantinya Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri akan menerbitkan petunjuk teknis terkait pencairan THR bagi PNS daerah. 

"Sehingga ada pemberitaan kemarin yang menyatakan THR akan molor ini sudah jelas. Dan petunjuk teknis nanti juga akan diterbitkan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Karena memang daerah ini lah yang terbebankan pada APBD," jelasnya.

Dengan begitu, kata Hadi, pencairan THR maupun gaji ke-13 PNS akan tepat waktu. Di mana waktu pencairan THR ialah 24 Mei 2019 dan untuk gaji ke-13 pada Juni 2019.

"Sehingga dengan demikian hari ini akan diterbitkan surat edaran untuk dapat direalisasikan dengan didasarkan atas Peraturan Kepala Daerah. Itu yang lebih khusus sehingga tidak ada lagi permasalahan baik itu menyangkut pembayaran THR maupun pemberian gaji ke 13 yang akan direalisasikan Juni 2019," ujarnya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengatakan, dengan adanya beberapa kebijakan yang sudah diterbitkan memberi kepastian bahwa THR dan gaji ke 13 dapat dibayarkan tepat waktu.

Dia mengungkapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 Nomor 38 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diimbau agar setiap daerah mengalokasikan anggaran pembayaran THR dan gaji ke 13.

"Jadi di dalam peraturan itu sudah ditegaskan di sana bahwa diminta kepada Pemda untuk menyediakan anggaran gaji ke 13 dan THR. Artinya, dengan pengaturan itu kita harapkan daerah seyogyanya semua sudah menganggarkan di dalam APBD-nya," ujarnya.

Syarifuddin juga menyatakan, untuk mengantisipasi adanya daerah yang belum menganggarkan, atau sudah menganggarkan tetapi dananya tidak ada maka penyediaan dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa harus menunggu perubahan APBD 2019. Hal itu dikarenakan pembayaran THR dan gaji ke 13 merupakan kebutuhan mendesak.

"Itu harapan kita. Pemerintah dengan keluarnya PP 35 dan PP 36 2019 ini itu tidak ada lagi daerah yang merasa kesulitan di dalam penyediaan anggarannya," imbuh Syarifuddin.

Karo Hukum Kemendagri juga Raden Gani Muhamad menambahkan, terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini akan memberikan kepastian hukum bagi daerah untuk mencairkan anggaran THR dan gaji ke-13 karena sudah dananya diakomodasi dalam APBD.

"Jadi, diharapkan sudah tidak ada lagi polemik seperti tahun-tahun kemarin,” tuturnya. (yah)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Mendagri Akui Alokasi Dana Masih ada Kendala dan Masalah

Megapolitan / Kursi Wagub DKI Masih Kosong, Ini Kata Tjahjo

Nasional / Mendagri: ASN Bolos Kena Skorsing, Dipotong Tunjangan

Nasional / Mendagri Pimpin Langsung Upacara Pemakaman Hari Sabarno

Megapolitan / ASN Bogor Masih Menunggu THR

Nasional / Mendagri: Smart City Jadi Solusi Masalah PerkotaanSYAMSIAH


Baca Juga !.