Megapolitan

Sulit Tagih Aset Milik Sendiri, BPK RI Beri Catatan Terhadap Pemprov DKI

Redaktur:
Sulit Tagih Aset Milik Sendiri, BPK RI Beri Catatan Terhadap Pemprov DKI - Megapolitan

Ilustrasi Foto

indopos.co.id - Selama dua tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Anies Baswedan berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas laporan keuangan tahun 2018.

Opini ini disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5/2019). Sebelumnya, sejak 2013-2016 hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

”Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini ’Wajar Tanpa Pengecualian’ atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018,” kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.

Jajaran Pemprov DKI yang memadati ruang paripurna pun bertepuk tangan mendengar pidato Wakil Ketua BPK. Mereka langsung membentangkan spanduk ”Kita Bisa” dari balkon ruang paripurna.

Atas perolehan opini WTP ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasinya kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengupayakan WTP. ”Mereka semua bekerja siang-malam dalam arti yang sesungguhnya. Laporan- laporan audit itu bermunculan bisa jam 2-3 pagi. Minggu lalu mereka sahur di kantor. Mereka kerja all out untuk menyelesaikan ini semua,” ujar Anies.

Namun, WTP bukan sekadar prestasi yang bisa terus dibanggakan. Tapi juga cambuk untuk memperbaiki kinerja dan profesionalitas dari jajaran Pemprov DKI Jakarta. ”Jadi saya sampaikan juga tadi bahwa diperolehnya WTP bukan berarti kita selesai sampai puncak. Tidak. Ini artinya kita harus terus-menerus meningkatkan,” ucap Anies.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini berharap opini WTP bisa menjadi sebuah kebisaan atau sesuatu yang normal bagi Pemprov DKI ke depan dalam menyusun laporan keuangan.

”Jadi kita berharap nantinya pemprov DKI mendapatkan WTP sebagai sesuatu yang memang normal. Kalau sekarang baru dua tahun pertama ini memang masih ada semangat luar biasa karena bisa keluar dari situasi sebelumnya WDP (wajar dengan pengecualian) yang sekarang dengan WTP itu adalah semangat baru,” tandas Anies.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan, masih ada beberapa hal yang patut diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola LPKD. Pasalnya, ada beberapa temuan yang menjadi catatan BPK.

Temuan BPK tersebut antara lain soal belum selesainya pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap. ”Masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap,” kata Bahrullah.

Selain itu, terdapat aset fasilitas sosial dan umum (fasos fasum) berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI, tetapi masih dimanfaatkan pengembang.

Kemudian, ada juga bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan pengembang, tetapi belum diserahkan kepada Pemprov DKI. ”Serta adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan penerima bantuan,” ujarnya.

BPK juga mengungkapkan temuan antara lain penyusunan anggaran pembangunan pada dua RSUD kurang memadai yang mengakibatkan jumlah pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan melebihi kebutuhan.

Kemudian masih terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum atau kurang dikenakan denda keterlambatan pada beberapa SKPD.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

”BPK berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” kata Bahrullah.

Atas temuan ini, Inspektur DKI Jakarta Michael Rolandi mengakui pihaknya kesulitan menelusuri aset DKI sejak pertama pemerintahan provinsi terbentuk.

”Kadang dokumen SIPPT-nya enggak ada, pengembangnya udah enggak ada. Nanti ini kita tetapkan di majelis penetapan status aset. Kalau pengembang udah enggak ada bagaimana? Kan fasos fasum ini dibutuhkan masyarakat harus diperbaiki dipelihara. Nah nanti kita ambil alih saja lewat berita acara kalau memang pengembang tidak ada,” ujarnya.

Dia mengaku, penagihan fasos fasum menjadi pekerjaan rumah untuk pemprov. Meski sistem penagihan yang masih dikuasai pengembang sudah dilakukan oleh para wali kota.

Menurut dia, nantinya, wali kota akan menyerahkan fasilitas ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Penyerahan akan dicatat dalam berita acara. ”Nah, setelah ditagih baru diberikan ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait,” imbuh dia.

Adapun, untuk temuan dana KJP yang mengendap di rekening, kata Michael, disebabkan banyak penerima tak memanfaatkan uang yang diberikan. ”Pas mau diserahkan pesertanya enggak segera mengambil. Harusnya tahu sih kalau dia dapat KJP. Nanti saya tanya sama Disdik,” ujar Michael. (wok)

Berita Terkait


Baca Juga !.