Megapolitan

KPK Kawal Penghentian Swastanisasi Air, Segera Atur Jadwal dengan Semua Pihak

Redaktur:
KPK Kawal Penghentian Swastanisasi Air, Segera Atur Jadwal dengan Semua Pihak - Megapolitan

Ilustrasi Foto

indopos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertemu kembali dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas opsi penghentian privatisasi air di DKI Jakarta.

”Setelah KPK mendengar penjelasan dari tim evaluasi tata kelola air minum di Pemprov DKI pada Jumat (10/5/2019), KPK dan Pemprov DKI akan mengagendakan pertemuan lanjutan untuk mengetahui kebijakan kebijakan yang diambil terkait penghentian privatisasi pengelolaan air bersih di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Rencana pertemuan akan dilakukan setelah Mei 2019 ini. Saat ini, tim KPK dari Direktorat Pengaduan Masyarakat dan Litbang sedang mencermati informasi dan dokumen yang didapatkan sebelumnya.

”Pertemuan lanjutan dengan Pemprov DKI ini dalam rangka melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat terkait dengan berakhirnya kontrak pengelolaan air bersih antara PT PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) pada 2023,” kata Febri.

Sebelumnya, tim KPK mendengarkan paparan tim tata kelola air mengenai opsi kebijakan atas penghentian privatisasi air di DKI Jakarta. Dari paparan tersebut, lanjut Febri, diketahui bahwa privatisasi pengelolaan air bersih sejak 1998 sampai Desember 2016, PT PAM Jaya membukukan kerugian Rp 1,2 triliun sedangkan laba yang dibukukan oleh pihak swasta Rp 4,3 triliun.

”Laba yang diperoleh pihak swasta ini dinilai berbanding terbalik dengan kinerja,target ’coverage area’ penyediaan air bersih dan produksi air untuk DKI Jakarta tidak sesuai dengan yang diharapkan,” tuturnya.

Salah satu penyebab rendahnya pendapatan PT PAM Jaya dari kerja sama ini disebabkan karena terdapat beberapa klausul dalam perjanjian kerja sama yang memberatkan pemerintah di antaranya adalah kesepakatan Internal Rate of Return (IRR) 22 persen dan kewajiban pemerintah membayar defisit atau ’shortfall’.

”Tim tata kelola telah merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta beberapa skenario opsi kebijakan penghentian privatisasi dan saat ini diketahui bahwa Gubernur DKI sudah mengambil kebijakan menandatangain 'Head of Agreement' (HoA) dengan PT Aetra Air Jakarta pada 12 April 2019,” tuturnya.

KPK pun menyoroti beberapa hal di antaranya bisnis proses penyediaan layanan air bersih dan mekanisme kontrol PT PAM Jaya terhadap kegiatan operator PALYJA dan Aetra, faktor-faktor yang menyebabkan terdapat klausul kontrak yang tidak mencerminkan kepentingan pemerintah.

Selanjutnya, skenario penghentian privatisasi dan klausul perjanjian dalam HoA yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, khususnya pemberian ekseklusivitas kepada Aetra untuk mengelola air baku menjadi air bersih di DKI Jakarta. ”Klausul ini menunjukkan bahwa penghentian privatisasi penyediaan air bersih belum dilakukan sepenuhnya oleh Pemprov DKI,” ujar Febri.

Pada kesempatan itu, KPK juga menyampaikan agar setiap klausul-klausul perjanjian yang dibuat dengan pihak swasta tidak melanggar peraturan dan harus memberi keuntungan maksimun dari aspek keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat DKI Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menjelaskan, akan segera menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas langkah strategis terkait HoA.

PAM Jaya, menurut Bambang diberikan kewenangan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan langkah-langkah teknis pengambilalihan melalui langkah perdata. Kemudian PAM Jaya melakukan pembicaraan dengan mitra swasta.

Bambang menyebutkan, saat ini pihaknya dan Aetra sudah tanda tangan kesepakatan awal yang dituangkan dalam HoA. Di dalamnya terdapat kesepakatan di antaranya dalam enam bulan ke depan akan dilakukan ’due diligence’, transisi pengelolaan dan peningkatan pelayanan, dalam rangka untuk pengembalian konsesi pengelolaan air minum di DKI Jakarta ke PAM Jaya. ”Sementara dengan PT Palyja masih belum terjadi kesepakatan awal,” katanya kepada INDOPOS, Selasa (14/5/2019).

Dikatakan Bambang, pihaknya kini tengah menyusun alternatif-alternatif pendekatan ke Palyja. Pendekatan tersebut masih akan dibicarakan dengan Gubernur Anies Baswedan dan Tim Tata Kelola Air. ”Kami dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan tim dan akan kita laporkan ke Gubernur,” ungkapnya.

Dia tidak menyebutkan pilhan alternatif untuk menangani PT Palyja yang belum mau menandatangani HoA. Langkahnya bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan KPK. ”Ditunggu saja, kita akan ketemu dengan tim. Baru membuat langkah-langkah strategis seperti masukan dari KPK,” terangnya.

Dia menyebutkan, langkah-langkah yang dimaksud KPK di antaranya membuat tata kelola pengambilalihan swastanisasi air dari pihak swsata menjadi akuntabel.

Bambang menerangkan, sesungguhnya membuat pengelolaan air dikembalikan lagi oleh pemerintah, demi mengejar target agar program air bersih bisa mencapai 82 persen pada 2023 mendatang.

Mengenai temuan kerugian mencapai Rp 1,2 triliun terkait perjanjian kerja sama pengelolaan air bersih antara DKI Jakarta dan sejumlah perusahaan swasta, merupakan akumulasi yang muncul karena aset PAM Jaya digunakan oleh Aetra dan Palyja. Aset itu diserahkan pada 1998, yang kontraknya akan berakhir pada 2023. ”Kalau terkait kerugian negara itu kan sebenarnya, awalnya, ketika itu ada kerja sama. Kami pada waktu itu punya aset kan ya,” jelas Bambang.

Aset-aset untuk pengelolaan air merupakan milik negara yang dikelola melalui PAM Jaya. Namun, sejak privatisasi air dilakukan, aset-aset tersebut digunakan oleh pihak swasta. ”Kemudian kalau pembukuan itu kan aset ada depresiasi gitu ya. Nah, depresiasinya itu kemudian menjadi beban PAM Jaya ya, sementara kemudian revenue-nya kebanyakan di mitra,” beber dia. (nas/ant)

Berita Terkait

Hukum / KPK Perpanjang Penahanan Bowo Sidik Pangarso

Hukum / KPK dan Kemenkumham Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Megapolitan / Fasilitas yang Rusak Segera Diperbaiki

Nasional / KPK Panggil Sofyan Basir sebagai Tersangka

Hukum / Menag Lukman Kembali Diperiksa KPK


Baca Juga !.