Hukum

Densus 88 Antiteror Polri Kejar Jaringan Teroris Jamaah Ansharut Daulah

Redaktur: Sumber Rajasa Ginting
Densus 88 Antiteror Polri Kejar Jaringan Teroris Jamaah Ansharut Daulah - Hukum

DIGELEDAH - Tim Densus 88 Mabes Polri berjaga saat penggeledahan barang bukti milik terduga pelaku teroris, di sebuah kios aksesoris ponsel, Jalan KH Mochtar Tabrani, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/5/2019). Foto: Risky Andrianto/ANTARA

indopos.co.id - Setelah menangkap sembilan terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara serentak, Selasa (14/5/2019). Tim Densus 88 Antiteror Polri terus melakukan pengembangan untuk menangkap terduga teroris lain. Penyidik berupaya melakukan penyelidikan untuk mengantisipasi potensi serangan susulan yang bakal terjadi.

"Satu menit pun tidak akan tertinggal karena kelompok ini betul-betul harus dilakukan penjejakan secara detail," ujar Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

M Iqbal menuturkan, melakukan langkah preventif sesuai UU No. 5/2018. Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam rangka memitigasi dan meminimalkan segala bentuk potensi ancaman terorisme. Ada beberapa keistimewaan dari undang-undang ini.

"Secara konsisten dan betul-betul melekat. Bila ada bukti permulaan yang cukup. Kita bisa melakukan upaya paksa, penangkapan, tanpa ada bukti-bukti dahulu," terangnya.

Mengingat tujuh dari sembilan terduga teroris yang ditangkap itu pernah berangkat ke Suriah. Terduga teroris itu di antaranya AH alias Memet (26), A alias David (24), IH alias Iskandar (27), AU alias Al (25), AS alias Tatang, dan TT alias Darma (45). Untuk AH alias Memet, dia sempat bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah.

"Pendekatan kita juga memaksimalkan upaya-upaya deradikalisasi. Ada satuan kerja lintas lembaga yaitu BNPT. Ada mungkin kementerian lain untuk melakukan upaya deradikalisasi itu, sehingga kekuatan itu kembali ke prinsip yang benar, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.

Dalam beraksi tentu mereka berencana kantor polisi. Selain itu, sembilan terduga teroris juga berencana melakukan aksi amaliah saat momentum Pemilu. Salah satu sasarannya, karena memiliki prinsip bahwa siapapun yang tidak sealiran, adalah musuh mereka.

“Polisi, jelas sasarannya, kantor-kantor polisi. Diduga juga mereka memanfaatkan momentum pesta demokrasi, diduga ada beberapa indikasi lainnya," tutur Iqbal.

Hal serupa disampaikan, Pengamat terorisme Stanislaus Riyanta. Menurutnya, undang-undang terorisme yang lama tidak mengakomodir pencegahan sehingga aparat sulit melakukan penangkapan jika belum ada bukti kuat. Namun kini, dalam UU tersebut, terdapat pasal yang menyebutkan, pencegahan lebih kuat.

"Undang-undang terorisme yang baru memang memberikan ruang pencegahan sehingga akan lebih punya kewenangan dan kesempatan. Implikasinya pasti penangkapan saat ini akan lebih banyak dan intens," jelasnya.

Dia berharap, agar Polri juga melakukan upaya pencegahan terorisme tanpa kekerasan. Tentunya dengan melakukan dialog, pencegahan konflik. Selain itu, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan seluruh stakeholder lainnya. Sementara itu, penangkapan merupakan fenomena yang terjadi karena memang adanya teori balon. Di tekan di satu tempat maka akan berkembang di tempat lain. Kekalahan ISIS di suriah, tentunya para kombatan atau simpatisan akan kembali ke Negara masing-masing atau ke daerah lain yang bisa menjadi daerah aksi.

"Pasti mereka akan membawa ideologi dari Suriah ke daerah sasaran mereka. Mereka sangat bahaya apalagi yang ideolog dan kombatan, ideologi bisa melakukan perekrutan dan kombatan bisa melakukan aksi teror," jelasnya.

Teori itu hanya menunjukkan, bahwa jika di suatu tempat ada penekanan maka akan pindah dan berkembang ke tempat lain. Terlebih lagi, ISIS dan afiliasinya menggunakan segala cara untuk beraksi, termasuk menempatkan perempuan di garis depan sebagai pelaku bom bunuh diri. (dan)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Kapolri Ingin Unsur Polisi di Komisioner KPK

Hukum / Dikabulkan Polisi, Eggi Sudjana Boleh Pulang

Nasional / Polri Tangguhkan Penahanan Soenarko

Nasional / Jelang Lebaran, Situasi Politik Tenang

Headline / Polisi Kurang Barang Bukti Ungkap Aktor Ricuh 22 Mei

Headline / Polisi Buru Habib Diduga Pembakar Mapolsek


Baca Juga !.