Politik

KPU Fokus Rekapitulasi Perhitungan Suara

Redaktur: Riznal Faisal
KPU Fokus Rekapitulasi Perhitungan Suara - Politik

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari. Foto: IST

indopos.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus jalan meski ada penolakan dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, akan tetap menetapkan hasil Pemilu 2019 meski Capres 02 Prabowo Subianto menolaknya. 

KPU juga tidak mempermasalahkan jika Prabowo dan Sandiaga tidak akan membawa sengketa hasil Pemilu ke MK.

"Ya, tidak apa-apa, sebab itu kan hak mereka ya. KPU pada intinya fokus bekerja untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Komplain-komplain dan keberatan bisa dilakukan dilakukan di forum rekapitulasi dengan membawa alat bukti," ujarnya kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Sejauh ini, kata dia, dalam forum rekapitulasi hasil Pemilu nasional di Kantor KPU pun BPN tidak pernah menyampaikan penolakan. Saksi dari BPN juga belum pernah mengajukan permintaan untuk mencocokkan data hasil Pilpres sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Parpol untuk hasil Pileg mereka.

"Sehingga kami akan tetap jalan terus menetapkan (hasil Pemilu, Red). Jika tidak ingin dibawa ke sengketa hasil di MK pun tidak masalah. Kalau tidak ada saksi dari BPN yang hadir atau tidak mau tandatangan pun tidak mempengaruhi hasil,  hasil tetap ditetapkan oleh KPU, " ujarnya.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menyatakan, tak mempersoalkan sikap kubu Prabowo. Gugatan sengketa hasil Pemilu merupakan hak masing-masing peserta Pemilu. Tapi, yang pasti, MK tak bisa memenangkan pihak yang seharusnya kalah dan juga sebaliknya.

"Membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil Pemilu, termasuk di dalamnya ada dalil dugaan kecurangan Pemilu ke MK, itu merupakan hak peserta Pemilu," tuturnya melalui pesan singkat, Kamis (16/5).

Sebab itu, dia mengatakan, digunakan atau tidak digunakan hak itu sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing peserta Pemilu. Jika nantinya ada permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan, MK akan menanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia menyebutkan, mekanisme sengketa hasil Pemilu sudah disediakan berdasarkan UUD 1945. MK merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pemilu. "Sekali lagi, termasuk jika di dalam permohonan itu ada dalil kecurangan yang arahnya mencederai nilai-nilai demokrasi dalam Pemilu," terangnya.

Fajar juga menjelaskan, peradilan di MK terbuka untuk umum dan prosesnya transparan, sehingga publik bisa memantau proses tersebut. MK, kata dia, memutus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim.

Sebab itu, yang diperlukan dalam proses tersebut adalah argumentasi, saksi, dan alat bukti yang mampu meyakinkan, bukan sekadar klaim atau asumsi. Dia mempersilakan publik untuk melihat kembali penanganan perkara sengketa pemilihan presiden yang lampau.

"Melalui proses persidangan yang terbuka, jelas, MK tak mungkin bisa 'memenangkan' pihak yang memang seharusnya kalah atau sebaliknya, 'mengalahkan' pihak yang seharusnya menang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, tidak menutup kemungkinan akan membawa hasil Pilpres ke MK. Saat ini, mereka menempuh jalur sesuai konstitusional di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Belum. Ini kan Pilpres sedang diajukan di sini (Bawaslu, Red) dan ada beberapa mekanisme, bisa Bawaslu dan MK," ujarnya di Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, sebelum proses penghitungan suara di KPU selesai, BPN mengambil langkah sesuai konstitusi di Bawaslu. Itu dilakukan dengan harapan sebelum penghitungan selesai, ada gugatan yang diputus oleh Bawaslu. "Tapi, kalau tidak, kami akan rapatkan dan bicarakan lagi setelah rekapitulasi," terangnya.

Dia menuturkan, sejauh ini BPN telah mengambil langkah sesuai dengan konstitusi. Mengambil langkah hukum yang dirasa perlu untuk dilakukan. "Pak Prabowo selalu bilang ke kami agar selalu ambil celah hukum sedikit apa pun agar kemudian menyikapi ketidakadilan kecurangan yang ada," kata dia.

Menurut Dasco, BPN menolak penghitungan suara di KPU, mencakup Pilpres maupun Pileg. Terkait Pileg, terjadi dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif di beberapa daerah. Untuk Pileg, akan diselesaikan di MK.

"Dalam Pilpres saat ini kami sedang melalukan upaya seperti di Bawaslu. Masih ada tiga laporan kami lagi dengan tuntutan Bawaslu mendiskualifikasi," jelasnya.

Pernyatan Sufmi ini berbeda dengan Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil kemarin menegaskan, pihaknya tidak akan menempuh jalur gugatan sengketa Pemilu ke MK. "Karena ada distrust, kami memutuskan tidak akan melakukan gugatan ke MK," kata Dahnil.

Kehilangan rasa kepercayaan terhadap lembaga hukum, kata Dahnil, terjadi setelah menjalani segala proses tahapan Pemilu. Mulai dari proses kampanye, pencoblosan, hingga pasca pencoblosan yang diduga dipenuhi dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Terus terang, kami melihat proses hukum yang sudah kami lalui, mulai dari proses kampanye, kami banyak dihalang-halangi, kriminalisasi tokoh-tokoh BPN, kemudian pada saat pencoblosan, pascapencoblosan, kami kehilangan distrust proses hukum," kata mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu. (aen)

 

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Proyek Fiktif, Bendahara KPU Bogor Ditahan

Nusantara / Anggaran Pilkada Surabaya 2020 Rp 85 Miliar

Politik / Menanti Sikap MK, KPU Bela Ma’ruf Amin

Politik / BPN Siapkan Saksi-Saksi dari Daerah

Politik / Andre Rosiade: Kami Masih Solid


Baca Juga !.