Megapolitan

Pemprov Ditantang Mengumumkan Pengembang Jahil

Redaktur:
Pemprov Ditantang Mengumumkan Pengembang Jahil - Megapolitan

Ilustrasi Foto

indopos.co.id - ADA banyak fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang telah dibangun dan dimanfaatkan pengembang tapi belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal tersebut menjadi catatan BPK RI. Pasalnya, aset-aset tersebut tidak terdata dengan baik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik pun menilai temuan BPK RI tersebut adalah pengingat kepada pemprov. Dia menyarankan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus tegas untuk mengambil kebijakan terkait persoalan ini.

”Pemprov harus memberikan sanksi sosial dan efek jera kepada para pengembang-pengembang tersebut. Umumkan saja nama-nama mereka secara luas kepada publik, baik melalui media massa, maupun melalui spanduk-spanduk,” ujar Taufik, Kamis (16/5/2019).

Taufik mengatakan, langkah serupa pernah sukses diterapkan kepada para pemilik mobil mewah di Jakarta yang menunggak pajak kendaraan. Ketika itu, para pemilik mobil mewah berbondong-bondong membayar pajak kendaraan, saat pemprov berencana mengumumkan nama-nama penunggak pajak secara terbuka kepada publik. ”Kami kira cara tersebut juga akan efektif jika diterapkan dalam kasus pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasos dan fasum ini,” kata dia.

Menurut catatannya ada sejumlah pengembang raksasa yang belum menyerahkan kewajiban itu. Salah satunya adalah pengembang di kawasan Pantai Indah Kapuk.

”Harus diumumkan itu. Kalau perlu di lokasi kawasan tersebut dipasangi baliho atau spanduk dengan tulisan pengembang ini belum menyerahkan kewajiban fasos fasum. Kalau tidak ada tindakan tegas seperti itu, tentu para pengembang ini akan terus menerus mengabaikan kewajiban mereka,” tegasnya.

”Tidak hanya itu, pada kantor pengembangnya juga harus dipasang spanduk dengan tulisan belum menyerakan kewajiban fasos fasum. Hal ini sebagai efek jera,” sambung dia.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan, masih ada beberapa hal yang patut diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola LPKD. Pasalnya, ada beberapa temuan yang menjadi catatan BPK.

Temuan BPK tersebut antara lain soal belum selesainya pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap. ”Masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap,” kata Bahrullah.

Selain itu, terdapat aset fasilitas sosial dan umum (fasos fasum) berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI, tetapi masih dimanfaatkan pengembang. Bahkan ada juga yang belum diserahkan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

”BPK berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” kata Bahrullah.
Atas temuan ini, Inspektur DKI Jakarta Michael Rolandi mengakui pihaknya kesulitan menelusuri aset DKI sejak pertama pemerintahan provinsi terbentuk.

”Kadang dokumen SIPPT-nya enggak ada, pengembangnya udah enggak ada. Nanti ini kita tetapkan di majelis penetapan status aset. Kalau pengembang udah enggak ada bagaimana? Kan fasos fasum ini dibutuhkan masyarakat harus diperbaiki dipelihara. Nah nanti kita ambil alih saja lewat berita acara kalau memang pengembang tidak ada,” ujarnya.

Dia mengaku, penagihan fasos fasum menjadi pekerjaan rumah untuk pemprov. Meski sistem penagihan yang masih dikuasai pengembang sudah dilakukan oleh para wali kota.

Menurut dia, nantinya, wali kota akan menyerahkan fasilitas ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Penyerahan akan dicatat dalam berita acara. ”Nah, setelah ditagih baru diberikan ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait,” tandas dia. (nas/wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Raperda Pengelolaan Sampah Diserahkan ke DPRD

Megapolitan / SKPD Segera Dirampingkan

Megapolitan / Drama Baru Pemilihan Wagub DKI, Pansus Bantah Terjadi Money Politic

Megapolitan / Mendagri Soroti Kekosongan Kursi Wagub DKI Jakarta


Baca Juga !.