Megapolitan

Normalisasi Kali Bekasi Terancam Gagal, Tak Bisa Penuhi Syarat Bebaskan Lahan Sempadan

Redaktur: Syaripudin
Normalisasi Kali Bekasi Terancam Gagal, Tak Bisa Penuhi Syarat Bebaskan Lahan Sempadan - Megapolitan

DANGKAL - Petugas melakukan pengukuran Kali Bekasi yang dipenuhi sendimen lumpur. Foto: Deny Iskandar/INDOPOS

indopos.co.id - Rencana normalisasi Kali Bekasi yang selalu membuat banjir sejumlah wilayah Kota Bekasi terancam gagal. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tak akan bisa memenuhi syarat yang diminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) agar membebaskan lahan sempadan sepanjang Kali Bekasi.

Ketidakmampuan Pemkot Bekasi membebaskan lahan sepanjang Kali Bekasi karena melintasi lima kecamatan. ”Jumlah lahan yang dibebaskan sangat banyak. Kemampuan keuangan kita tidak memungkinkan membebaskan lahan sepanjang Kali Bekasi,” terang Kabid Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi Yudianto, Kamis (16/5/2019).

Pejabat yang akrab disapa Yudi ini juga menjelaskan, banyak lahan penduduk yang harus dibebaskan di sepanjang bantaran Kali Bekasi yang ada di lima kecamatan tersebut. Untuk diketahui, Kali Bekasi melintasi lima kecamatan mulai dari Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Jatiasih hingga Kecamatan Pondokgede.

Yudi juga memaparkan, syarat BBWSCC itu setelah Pemkot Bekasi mengajukan surat usulan normalisasi Kali Bekasi beberapa waktu lalu. ”Memang perlu ada keterlibatan pemerintah pusat untuk normalisasi Kali Bekasi. Agar biaya pembebasan lahan di sepanjang bantaran Kali Bekasi bisa dibantu. Kalau anggaran dari Pemkot Bekasi tidak mungkin,” ucapnya juga.

Yudi menambahkan, Kali Bekasi melintasi daerah pemukiman penduduk di Kota Bekasi. Bila tidak dinormalisai, Kali Bekasi yang kondisinya sudah dangkal bisa jadi penyebab banjir. ”Jadi sudah sepantasnya dinormalisasi agar bisa menampung volume air lebih banyak,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan berencana membalas surat Pemkot Bekasi terkait permintaan normalisasi Kali Bekasi. Dalam surat itu, ada permintaan agar Pemkot Bekasi membebaskan lahan untuk mendukung normalisasi Kali Bekasi.

”Surat permintaan pembebasan lahan sebelum normalisasi sepanjang bantaran Kali Bekasi akan kami ajukan kepada Wali Kota Bekasi,” katanya saat dihubungi Kamis (16/5/2019). Bambang menjelaskan, dalam surat tersebut pihaknya meminta agar Pemkot Bekasi membantu pembebasan lahan di sempadan Kali Bekasi.

Sebab, pembebasan sempadan lahan sepanjang Kali Bekasi adalah syarat utama proses normalisasi sebuah sungai. Menurut Bambang juga, normalisasi Kali Bekasi sama dengan normalisasi Kali Ciliwung yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Meskipun belum tuntas namun proses normalisasi Sungai Ciliwung dibarengi dengan pembebasan lahan sepanjang bantaran kali tersebut. ”Hingga kini, normalisasi Sungai Ciliwung belum selesai, karena terkendala lahan,” paparnya.

Usulan normalisasi sungai, kata Bambang, harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya studi kelayakan, desain, amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) dan terakhir kesiapan lahan. Meski demikian, pihaknya juga memberikan alternatif lain apabila anggaran daerah tidak memadai untuk pembebasan lahan.

”Kalau keuangan Pemkot Bekasi tidak mencukupi untuk pembebasan lahan sempadan Kali Bekasi, Wali Kota Bekasi bisa merundingkannya dengan pemerintah pusat. Bisa dengan dirjen atau menteri (Kementerian PUPR),” tandasnya. (dny)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Lahan TPA Sumurbatu Kritis, Volume Sampah Terus Bertambah

Megapolitan / Ini Aturan Baru PPDB SMP 2019


Baca Juga !.