Headline

Bawaslu Menangkan Gugatan BPN

Redaktur: Juni Armanto
Bawaslu Menangkan Gugatan BPN - Headline

indopos.co.id - Kabar gembira bagi kubu 02. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memenangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam aduan dugaan kecurangan sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU.

Dalam sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Ketua Majelis Hakim, Abhan memutuskan bahwa KPU melanggar tata cara dan prosedur penginputan data Situng.

Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu RI, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat itu sendiri dipimpin langsung Ketua Bawaslu

’’Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” kata Abhan, Kamis (16/5/2019).

“Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng,” sambung Abhan.

Bawaslu juga memutuskan KPU melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait lembaga penyelenggara hitung cepat (quick count). Lantaran, terbukti tidak transparan dalam mengumumkan pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count. 

"Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut. Satu, bahwa KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019," ujar Rahmat Bagja, komisioner Bawaslu di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Kemudian, sambung Bagja, KPU dinyatakan terbukti tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga survei untuk dimasukkan ke laporan sumber dana dan metodologi. 

Menurut Bagja, seharusnya laporan tersebut dilakukan 15 hari setelah pengumuman hasil survei. Hal itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang hingga peraturan KPU tentang sosialisasi pemilih atau partisipasi masyarakat. 

"Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat," jelas Bagja. 

Dia membeberkan, baru lima dari 27 lembaga yang terdaftar sebagai penyelenggara quick count yang melaporkan sumber dananya kepada KPU.

Diamini Ketua Bawaslu, Abhan. Ditegaskannya, Bawaslu meminta KPU segera mengumumkan lembaga survei yang tidak memasukkan laporan ke KPU. "Menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat. Lalu memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU," imbuhnya.

Diketahui, laporan itu diajukan oleh Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi pada Kamis (3/5/2019). Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. BPN menilai KPU lambat menangani laporan terkait lembaga survei itu.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin mengapresiasi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait sistem informasi penghitungan suara (Situng) yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi.

"(TKN) mengapresiasi putusan Bawaslu yang sangat positif untuk menegakkan hukum dan keadilan," kata Wakil Direktur Bidang Hukum TKN Juri Ardiantoro dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, putusan Bawaslu merupakan mekanisme yang dibenarkan oleh perundang-undangan pemilu.

"Putusan yang menyatakan bahwa ada kesalahan tata cara 'input' data Situng adalah juga kepentingan semua pihak, yakni KPU dituntut untuk bekerja profesional dan terbuka untuk menjamin pemilu yang jurdil," tuturnya.

TKN, menurut dia, juga mengapresiasi putusan Bawaslu yang menolak tuntutan penutupan Situng.

"Karena itu jika dikabulkan akan membawa pemilu pada ketidakpastian, di mana transparansi dan kebutuhan informasi cepat yang menjadi syarat demokrasi modern tidak terpenuhi," ucapnya

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di sistem informasi penghitungan suara (Situng).

Ketua Majelis, Abhan di Ruang Sidang Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng.

"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam Situng," kata Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Pada kesimpulan putusan itu disebutkan, KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan dalam Situng adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Bawaslu juga menilai Situng merupakan prinsip keterbukaan informasi. (aen/ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / BPN Siapkan Saksi-Saksi dari Daerah

Politik / Andre Rosiade: Kami Masih Solid

Megapolitan / BPN Yakin Gugatan Diterima Majelis Hakim MK

Politik / Pemilu 2019, Bawaslu Catat Ada 15.052 Dugaan Pelanggaran


Baca Juga !.