Headline

Polda Metro Jaya Beri Ruang Klarifikasi untuk Dokter Ani Hasibuan

Redaktur: Juni Armanto
Polda Metro Jaya Beri Ruang Klarifikasi untuk Dokter Ani Hasibuan - Headline

indopos.co.id - Polda Metro Jaya (PMJ) memberi ruang klarifikasi kepada dokter spesialis syaraf, Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan terkait sebuah artikel 'Pembantaian KPPS di Pemilu' yang diunggah portal berita tamshnews.com. "Pasti lah diberi ruang klarifikasi, biar pun terlapor kan tetap punya hak dan kami hargai hak-hak itu," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/5/2019) malam.

Sebelumnya, Ani yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu membantah tulisan artikel yang diposting portal berita tamshnews.com. Menurut Iwan, hal tersebut bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan saat pemeriksaan kasusnya di Ditreskrimsus PMJ. "Ya nanti coba buktikan saja ya. Kan kami juga akan periksa saksi-saksi dan alat bukti, akan kita kumpulkan, kita analisis dan kita konsultasikan ke saksi ahli, ya nanti kita lihat saja," ujar Iwan.

Kasus atas terlapor Ani Hasibuan itu, lanjut Iwan, sudah ditemukan unsur pidananya, karena itu kasus ini statusnya sudah naik ke tahap penyelidikan. "Iya begitu jadi lidik, dan untuk hari ini dia diperiksa sebagai saksi, tapi kuasa hukumnya mengabarkan yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sakit. Untuk pemanggilan selanjutnya kita koordinasikan dulu," ujar Iwan.

Kuasa hukum dr Ani, Amin Fahrudin mengatakan, kliennya tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatan. "Hari ini (kemarin, Red) panggilan itu tidak bisa kami penuhi karena klien kami dalam kondisi sakit. Jadi pagi ini (kemarin, Red) kami minta ke penyidik PMJ untuk melakukan penundaan pemeriksaan klien kami," kata Amin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/5).

Amin menyebut kliennya dipanggil dalam pemeriksaan sebagai saksi dugaan tindak pidana menyampaikan informasi bohong yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA atas ucapannya mengenai gugurnya ratusan petugas KPPS. ”Saat ini klien kami sedang menjalani perawatan karena kelelahan. Ya sakitnya itu karena terlalu over secara fisik jadi mungkin beliau kelelahan. Dokter Ani menjalani perawatan di rumah, tidak dalam perawatan rumah sakit," ucapnya.

Amin  juga menegaskan, kliennya tidak pernah memberikan keterangan terkait 'Pembantaian KPPS di Pemilu'. Media tersebut diklaimnya telah memelintir statement kliennya. "Itu bukanlah pernyataan atau statement dari klien kami, dr Ani Hasibuan. Tapi media portal ini melakukan framing dan mengambil statement dari pernyataan beliau ketika wawancara di tvOne," ujarnya kepada wartawan, kemarin siang.

Di tempat terpisah, sejumlah orang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar UI (IKB UI) menggelar aksi solidaritas untuk dr Ani di kampus UI, Senen, Jakarta, Jumat (17/5/2019) siang. Massa yang mengenakan jaket berwarna kuning itu menyatakan #SaveAniHasibuan.

Koordinator IKB UI Hidayat Matnoer menilai dr Ani dikriminalisasi, dipersekusi, dan pihaknya tidak rela atas perlakukan tersebut. Karenanya, aksi ini untuk memberikan dukungan terhadap dr Ani. "Kami bersama-sama berani melawan apa yang dilakukan aparat kekuasaan terhadap dr Ani," tandasnya.

Sebelumnya, dr Ani diagendakan untuk diperiksa pada Jumat (17/5/2019) ini mulai pukul 10.00 WIB di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Ani dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Disebutkan dalam surat panggilan untuk Ani, konten yang terdapat di portal berita tamshnews.com pada 12 Mei 2019 menjadi latar belakang pemanggilan Ani Hasibuan. Ada pun berita itu berjudul 'Dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS'.

Surat panggilan untuk Ani bernomor: S.Pgl/1158/V/RES.2.5./2019/Dit Reskrimsus. Dia dipanggil terkait dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 35 jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau pasal 14 dan/atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 56 KUHP.

Perkaranya adalah dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan dia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana konten yang terdapat di portal berita dengan headline tamshnews.com pada 12 Mei 2019. (ant/ibl)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Polisi Dalami Dugaan Penggelapan Proyek Pelabuhan di Jakut

Megapolitan / 13 Hari Polda Metro Jaya Tilang 12 Ribu Pelanggar

Hukum / Penyidik Jadwal Ulang Periksa Ustaz Lancip

Megapolitan / Tim Antibandit PMJ Terapkan Pedekate, Hati Warga Jakarta Meleleh

Hukum / Polisi Persilakan Eggi Sudjana Ajukan Praperadilan


Baca Juga !.