Nasional

Kejagung Selamatkan 300 Ribu Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja

Redaktur: Darul Fatah
Kejagung Selamatkan 300 Ribu Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja - Nasional

KOMPAK- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A (kiri) dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kanan) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.FOTO:IST

indopos.co.id - BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara(Jamdatun) menandatangani kesepakatan bersama, Senin (20/5/2019) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperjuangkan hak jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja di Indonesia yang dibelenggu oleh pemberi kerjanya.

Kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A. Agus Susanto mengungkapkan  kerja sama tersebut untuk penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu.

Nantinya BPJS Ketenagakerjaan akan menerima bantuan hukum bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Peradilan Tata Usaha Negara. JPN juga akan memberikan pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah.

Antara lain bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain yang terdapat kepentingan Pemerintah terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalamnya.

”Kami selaku lembaga yang menjalankan amanah undang-undang dalam pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam kaitannya menjaga dan mengamankan operasional BPJS Ketenagakerjaan berupa iuran yang merupakan titipan para pekerja, tentunya operasional BPJS Ketenagakerjaan telah dimitigasi dari risiko-risiko dari berbagai kategori,” ungkap Agus Susanto.

Menurutnya, fakta yang ditemukan dilapangan masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada program perindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Juga ditemukan banyaknya perusahaan yang mandaftarkan sebagian tenaga kerja saja. ”Bahkan peruashaan mendaftarkan pekerjanya dengan data upah yang tidak sebenarnya,” ujar Agus.

Agus menambahkan, pihaknya menyerahkan Surat Kuasa Khusus(SKK) Badan Usaha/Pemberi Kerja (BU/PK) yang bermasalah pada tunggakan iuran, perusahaan daftar sebagian program, tenaga kerja, hingga yang belum mendaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan sejak 2017 hingga April 2019. ”Hasilnya terealisasi 14 ribu BU/PK dengan nilai Rp 478 miliar yang diasumsikan sekitar 300 ribu tenaga kerja pada masing-masing perusahaan yang terpulihkan haknya,” cetus Agus.

Sementara itu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A. mengatakan kesepakatan bersama tersebut merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan. Selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Governance).

Pendampingan hukum yang diberikan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan, khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Inpres tersebut menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/pertimbangan hukum, yang mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, dan sebaliknya meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi.

”Melalui kesepakatn ini juga kami menggandengan semua komponen untuk turut mendukung capaian cita-cita negara dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia,” paparnya.

Kesepakatan bersama ini juga ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pelaksana di Provinsi dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 11 Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan untuk operasional seluruh Indonesia.(dni)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.