Kesra

DPR Minta Sistem Zonasi Haji Ditinjau Ulang oleh Pemerintah

Redaktur: Riznal Faisal
DPR Minta Sistem Zonasi Haji Ditinjau Ulang oleh Pemerintah - Kesra

ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong. Foto: DPR.GO.ID

indopos.co.id - DPR meminta pemerintah meninjau kembali sistem zonasi jamaah haji Indonesia ditinjau ulang. Khususnya, keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 131 tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian Kelompok Terbang Berbasis Zonasi/Wilayah bagi Jemaah Haji Reguler.

"Sistem zonasi ini akan mengalami kendala-kendala teknis. Terutama memecahkan jemaah dari kelompok pembimbing jemaah haji," ungkap Ali Taher Parasong, ketua Komisi VIII DPR, di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, telah memperoleh beberapa informasi terkait kendala yang mungkin dihadapi jika penyusunan kloter didasarkan pada zonasi atau wilayah."Pertama adalah jamaahnya menjadi terpecah, kedua kesulitan komunikasi, ketiga kerumitan melakukan koordinasi yang itu menimbulkan kesulitan buat jamaah," katanya.

Ali mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan pemerintah agar peraturan tersebut dapat ditinjau kembali penerapannya. "Peraturan ini tujuannya memudahkan koordinasi, tapi buat KBIH hal itu menyulitkan karena jamaahnya kemana-mana. Belum lagi koordinasi di tanah suci dengan jutaan jamaah, mengumpulkan di satu titik, bukan perkara mudah," ujarnya.

Menurut Ali, itu dapat menimbulkan tingginya biaya untuk melakukan koordinasi. "Oleh karena itu kita akan evaluasi. Kita akan lakukan revisi atas peraturan itu, agar tidak diberlakukan tahun ini. DPR akan lakukan pertemuan lagi dengan Kementerian Agama," tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali menyebutkan, Kemenag tahun ini menerapkan kebijakan penyusunan kloter murni berbasis wilayah untuk lebih memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan bimbingan manasik.

"Dengan basis wilayah, maka lokasi pembinaan manasik jemaah lebih dekat dengan KUA tempat tinggalnya, atau tidak lintas kabupaten/kota," tegasnya.

Nizar juga memastikan saat di tanah suci, KBIH tetap dapat melayani seluruh jamaahnya. "Bahkan KBIH akan lebih mudah melayani jamaahnya. Sebab, penempatan jamaahnya dipastikan berada dalam satu zona di Makkah. Sementara di Madinah berada di wilayah Markaziyah yang radiusnya dekat dengan Masjid Nabawi,” ujar Nizar.

Menurut dia, penyusunan kloter berbasis wilayah juga akan memberikan kemudahan KBIH dalam berkoordinasi. “Juga mengatasi kendala bahasa, dan menu kedaerahan," ujarnya. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / DPR Tolak Empat Calon Hakim Agung

Nasional / DPR Uji Kelayakan Empat Hakim Agung

Nasional / Rencana Pemindahan Ibu Kota, DPR Bentuk Pansus

Politik / Panas soal Pansus Pemilu

Headline / UI Harap Pemerintah Tak Perlu Impor

Nasional / DPR Warning Penyelenggara Pemilu


Baca Juga !.