Nasional

Jadi Polemik, Dirjen GTK Sebut Penetapan LPD Terbuka dan Sesuai Prosedur

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Jadi Polemik, Dirjen GTK Sebut Penetapan LPD Terbuka dan Sesuai Prosedur - Nasional

PENDORONG-Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Supriano.FOTO:IST

indopos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus mendorong peningkatan kualitas kepala sekolah. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Supriano mengatakan, penetapan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) berkaitan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah (PPKS).  

 

“Tidak ada kepentingan apapun saat menetapkan LPD untuk PPKS, sebab seluruh proses penetapan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Supriano di Jakarta, Senin (20/5/2019).


Menurut Supriano, pengumuman LPD dilakukan terbuka melalui website (Kemendikbud). Beberapa kampus pun mendaftar. Hanya saja pendaftar harus lolos verifikasi. “Kami sudah tabayun, melakukan pertemuan dengan perguruan tinggu NU dan perguruan tinggi lainnya,” ungkapnya.


Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018  tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, menyebutkan setiap kepala sekolah wajib memiliki sertifikat calon kepala sekolah. “Sertifikasi kepala sekolah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).


“Kepala sekolah wajib mengikuti diklat calon kepala sekolah.  Bagi peserta yang lulus, akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah. Jumlahnya saat ini 13.896 kepala sekolah,”  bebernya.


Sementara bagi kepala sekolah yang sudah menjabat sebelum ditetapkannya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 dan belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah, maka wajib mengikuti diklat penguatan kepala sekolah.


"Sasaran kami untuk diklat penguatan kepala sekolah sebanyak 146.293 kepala sekolah,” ucapnya.


Perlu diketahui, dalam proses sertifikasi LPPKS bekerja sama dengan lembaga penyelenggara diklat lain yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) oleh Dirjen GTK. 


LPD dimaksud terdiri atas UPT di lingkungan Kemendikbud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi dan LPTK.(mdo/nas)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.