Hukum

Korupsi Pengadaan Kapal di KKP dan Bea Cukai, KPK Tetapkan Empat Tersangka

Redaktur: Sumber Rajasa Ginting
Korupsi Pengadaan Kapal di KKP dan Bea Cukai, KPK Tetapkan Empat Tersangka - Hukum

TETAPKAN-Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) bersama Irjen Kemenkeu Sumiyati bersiap memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Foto: Dok/ANTARA

indopos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap lima orang terkait kasus korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Lima orang itu terdiri dari dua orang tersangka dari Ditjen Bea Cukai, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR) dan Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU) serta satu orang tersangka dari KKP, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Rustandi (ARS). Selanjutnya, tersangka Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan (AMG) dan seorang saksi Steven Angga Prana, karyawan PT DRU.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap lima orang pada pihak Ditjen lmigrasi. Mereka diarang ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 7 Mei 2019,,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5).

Saut menjelaskan ada dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 16 unit kapal patroli cepat di Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun anggaran 2013 -2015. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu PPK Istadi Prahastanto (IPR), Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU), dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan (AMG). ”Dugaan kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp117.736.941.127, ”ujar Saut.

Atas perbuatannya, tiga tersangka itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kedua, pada dugaan korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk SKlPI pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016 ditetapkan dua tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Rustandi (ARS) dan Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan (AMG). Dugaan kerugian keuangan negara Rp 61.540.127.782. ”Panitia pengadaan pembangunan SKIPI Tahap I merencanakan proses lelang dimulai 5 Desember 2011 dan pemenangnya diumumkan pada 15 Juni 2012,”katanya.

Kemudian, kata dia, pada Oktober 2012, Menteri KKP menetapkan PT DRU sebagai pemenang pekerjaan pembangunan kapal SKIPl dengan nilai penawaran Rp558.531.475.423 atau saat itu setara 58.307.789 dolar AS. ”Pada Januari 2013, ARS yang menjabat sebagai PPK dan pihak PT DRU menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPl Tahap I dengan nilai kontrak 58.307.789 dolar AS,” ujar Saut.

Pada Februari 2015, Aris dan tim teknis melakukan kegiatan "Factory Acceptance Test" (FAT) ke Jerman. Dalam kegiatan tersebut, PPK dan tim teknis diduga menerima fasilitas dari PT DRU sebesar Rp300 juta. ”Selanjutnya pada April 2016, ARS melakukan serah terima 4 kapal SKIPI bernama ORCA 01 sampai dengan ORCA 04 dengan berita acara yang ditandatangani AMG yang menyatakan pembangunan kapal SKIPI telah selesai 100 persen,” kata Saut lagi.

Kemudian Aris telah membayar seluruh termin pembayaran kepada PT DRU senilai 58.307.788 dolar AS atau setara Rp744.089.959.059. Padahal, diduga biaya pembangunan empat unit kapal SKIPI hanya Rp446.267.570.055. ”Diduga terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan, baik belum adanya 'engineering estimate', persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar, dan sejumlah PMH (perbuatan melawan hukum) lainnya,” ungkapnya.

Ia menyatakan kapal SKIPI tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan dibutuhkan, di antaranya kecepatannya yang tidak mencapai syarat ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 sentimeter, "mark up" volume pelat baja dan aluminium, dan kekurangan perlengkapan kapal lain. ”Diduga kerugian keuangan negara dalam pengadaan 4 unit kapal SKIPI sekurang kurangnya sebesar Rp61.540.127.782," ujar Saut lagi.

Atas perbuatannya, Aris dan Amir disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (gin/ant)

 

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.