Headline

Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres, Jokowi Terbanyak, BPN Tolak dan Gugat

Redaktur: Juni Armanto
Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres, Jokowi Terbanyak, BPN Tolak dan Gugat - Headline

SUASANA-Pasukan Brimob berjaga saat melakukan pengamanan aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5). (Foto bawah) Tampak dari atas aksi damai di Kantor Bawaslu, kemarin. (Foto bawah kiri) Jokowi dan Ma’ruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Selasa (21/5/2019). (Foto lain) Prabowo dan Sandi melambaikan tangan usai memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (21/5/2019). Foto: Galih Pradipta/ANTARA

indopos.co.id - Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Mak'ruf Amin akan mengajukan permohonan pihak terkait ke MK dalam sengketa hasil Pilpres.

Sufmi Dasco Ahmad, direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi mengatakan, pihaknya memutuskan untuk mengajukan gugatan ke MK. Keputusan itu diambil dalam rapat internal yang digelar Selasa (21/5/2019) pagi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. "Menyikapi pengumuman dari KPU tentang hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi (Selasa, Red), rapat hari ini (kemarin, Red) memutuskan paslon (pasangan calon) 02 akan mengajukan gugatan ke MK," ujarnya, Selasa (22/5/2019).

Dasco mengatakan, dalam tempo beberapa hari pihak BPN akan menyiapkan materi untuk mengajukan gugatan. "Karena itu, dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," katanya.

Dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, Prabowo yang didampingi Sandi dengan tegas menolak pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang telah diumumkan KPU, Selasa (21/5/2019) dini hari. "Kami pihak pasangan capres-cawapres 02 menolak semua hasil rekapitulasi suara Pilpres yang diumumkan KPU pada Selasa dini hari tadi," tandasnya.

Prabowo menambahkan, seperti yang telah disampaikan pada pemaparan kecurangan pemilu 2019 di Hotel Sahid Jaya pada 14 Mei lalu, Paslon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan. Pihak paslon 02 juga telah menyampaikan untuk memberi kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki seluruh proses sehingga benar-benar mencerminkan hasil Pemilu yang jujur dan adil. Namun hingga pada saat terakhir tidak ada upaya yang dilakukan KPU untuk memperbaiki proses tersebut.

Di samping itu pihak paslon 02 juga merasa pengumuman rekapitulasi hasil tersebut dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan ”Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada pemilu 2019 ini,” ujarnya.

Prabowo juga menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat, relawan, pendukung dan simpatisan paslon 02 untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilaksanakan dengan damai, berakhlak dan konstitusional. ”Saya kira itu bisa menjadi pegangan untuk mengetahui sikap kita ke depan. Bahwa ada upaya hukum dan upaya konsitusional lainnya itu akan kami laksanakan untuk membuktikan kepada rakyat bahwa kita sungguh-sungguh menjunjung tinggi kehidupan hukum dan kehidupan demokrasi,” katanya.

Menanggapi gugatan BPN, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Mak'ruf Amin akan mengajukan permohonan pihak terkait ke MK dalam sengketa hasil pilpres 2019. "Pihak kami siap mengajukan sebagai pihak terkait. Pengajuan sebagai pihak terkait dilakukan jika kubu Prabowo-Sandi mengajukan gugatan hasil pemilu presiden ke MK," kata Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum TKN Jokowi-Ma'ruf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurut dia, pengajuan sebagai pihak terkait dalam hal ini KPU sebagai termohon sengketa pemilu presiden, sedangkan paslon 01 berhak mengajukan pihak terkait, mengajukan saksi ahli, dan menyanggah pemohon dari pihak kubu 02. 

Yusril menyatakan, sebagai kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan bekerja sama dengan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan untuk menghadapi sidang perkara sengketa pemilu presiden 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga.

Rencananya, Yusril beserta Tim Hukum dan Advokasi TKN menyiapkan puluhan pengacara yang biasa berpraktik di MK untuk sidang perkara sengketa itu di MK. "Beberapa hari lalu sudah menyiapkan para pengacara yang tergabung tim advokasi pembelaan TKN. Insyaallah, jika pasangan calon 02 dalam waktu tiga hari mendaftarkan permohonan, maka kami mengajukan surat permohonan ke MK, sebagai pihak terkait nantinya. Kami berharap perkara berjalan fair dan adil," jelas dia.

Yusril mengaku keputusan Prabowo-Sandiaga menempuh jalur hukum untuk menolak hasil rekapitulasi KPU. "Setiap orang boleh mengajukan permohonan yang merupakan hak konstitusional ke MK. Kita hormati dan sambut dengan baik keputusan paslon 02, yang menyikapi hasil keputusan rekapitulasi KPU dengan mengajukan permohonan keberatan ke MK," katanya.

"Insya Allah sudah ditandatangani Jokowi-Ma'ruf, sehingga apabila 02 dalam tiga hari mendaftarkan perkara ke MK, maka kami juga akan bersurat ke Ketua MK agar diterima sebagai pihak terkait dalam perkara nantinya," ujarnya.

Dia berharap permohonan ke MK terkait hasil pemilu dapat menyelesaikan sengketa pesta demokrasi lima tahunan kali ini. Dia percaya proses dan mekanisme hukum di MK akan berjalan adil sehingga bisa menyelesaikan konflik secara dengan damai dan bermartabat.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengaku telah mengantisipasi permohonan yang akan diajukan BPN ke MK. TKN telah berdiskusi secara teknis dan dalam untuk mendapatkan gambaran dan bukti terhadap permohonan-permohonan yang nanti akan disampaikan yang disampaiakan di MK. "Misalnya daerah-daerah mana saja yang mungkin mereka ajukan sebuah keberatan terhadap permohonan di MK," kata Irfan.

Capres Nomor Urut 01 Jokowi sangat menghargai langkah rival politiknya Prabowo untuk menggugat hasil pemilu presiden 2019 ke MK. ”Saya kira saya sangat menghargai apabila Pak Prabowo, Pak Sandi ke MK,” katanya setelah pidato kemenangan di Kampung Deret yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Jokowi, menggugat ke MK merupakan hak dan sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Ia justru mendukung langkah-langkah yang sesuai dengan konstitusi ketimbang sebaliknya. ”Itu memang sebuah proses sesuai konstitusi sesuai dengan hukum dan undang-undang yang kita miliki sangat menghargai,” katanya.

Terpisah, Komisioner KPU Viryan Azis menegaskan, hasil perolehan suara pemilu 2019 tetap sah meskipun ada peserta pemilu yang menolaknya. KPU menghormati sikap peserta pemilu termasuk sikap paslon capres-cawapres Prabowo -Sandi yang menolak hasil pemilu 2019.
"Kita hormati sikap dari peserta pemilu yang tidak menerima penetapan hasil pemilu, namun demikian hasil pemilu tetap sah," ujarnya saat dijumpai di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

KPU, lanjut Viryan, tetap mengikuti prosedur dan tahapan pemilu serentak 2019 yang diatur oleh UU Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU). Saat ini, KPU sedang menunggu apakah ada peserta pemilu yang mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK. "KPU sekarang masuk tahap berikutnya, yaitu menunggu apakah ada dari peserta pemilu yang mengajukan sengketa ke MK. Ada waktu selama 3x24 jam peserta pemilu yang merasa dirugikan dengan bahasa menolak, itu akan mengajukan gugatan ke MK," ungkap dia.

KPU, kata Viryan, sangat menghormati dan mengapresiasi jika peserta pemilu yang keberatan dengan penetapan hasil pemilu KPU termasuk Prabowo-Sandi mengajukan sengketa ke MK. Menurut dia, langkah tersebut merupakan langkah konstitusional yang dijamin oleh undang-undang.

"Kami sangat menghormati dan mengapresiasi sikap ini, karena penyelesaian terhadap berbagai dugaan kecurangan dan segala macam melalui mekanisme hukum berlaku. Sekali lagi KPU menghormari dan mengapresiasi sikap yang ditempuh oleh peserta pemilu secara bersamaan KPU mempersiapkan diri," tuturnya.

Sebelumnya KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pilpres 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari. Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri. Dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU, Jokowi -Ma'ruf menang atas Prabowo–Sandi. Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan 16.957.123 atau 11 persen suara.

Hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019.

Banjiri KPU-Bawaslu

Massa pendukung Prabowo–Sandi membanjiri KPU dan Bawaslu, Selasa (21/5/2019). Mereka menolak hasil penetapan lembaga penyelenggara pemilu soal hasil pilpres 2019. Pantauan INDOPOS, puluhan massa aksi berdatangan ke depan Jalan Imam Bonjol dan Jalan M.H. Thamrin dimana kantor KPU dan Bawaslu berada.

Massa aksi itu tidak datang berbarengan, tetapi dalam kelompok-kelompok kecil berjumlah dua hingga lima orang. Meski sudah mulai berdatangan sejak pukul 13.30, jumlah massa yang berkumpul semakin lama semakin membanjiri KPU dan Bawaslu. Kebanyakan dari mereka mengenakan baju putih, peci, serban, kerudung panjang dan gamis. Ada juga beberapa di antara mereka yang mengenakan pakaian hitam ala jawara Betawi. 

Personel kepolisian sudah bersiaga sejak tadi pagi. Di depan gedung KPU terdapat kurang lebih 100 personel Sabhara. Belum lagi personel lainnya yang mengamankan Bawaslu.
Para komisioner Bawaslu tidak menemui massa yang melakukan unjuk rasa. Karena, mereka tengah menggelar sidang putusan pendahuluan terhadap enam laporan dugaan pelanggaran administratif pada Pemilu 2019. Sebanyak empat laporan dinyatakan dilanjutkan ke persidangan, sedangkan dua laporan ditolak.

Sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif pemilu 2019 dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan. Turut hadir anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja. "Sidang pembacaan putusan pendahuluan nomor register 01,02,07,09,08,011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Abhan saat membuka sidang putusan pendahuluan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

"Dengan demikian sebanyak empat laporan dinyatakan diterima dan dua laporan tidak diterima. Kemudian keputusan yang kami nyatakan terima ada empat perkara 01,02,07 dan 09 maka dilanjutkan dengan pemeriksaan," ujar Abhan.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, Bawaslu telah menerima laporan dari pihak pelapor. Majelis pemeriksa telah memeriksa laporan tersebut. "Bahwa Bawaslu telah menerima telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan syarat laporan," ujarnya membacakan putusan.

Fritz juga menjelaskan, persyaratan pelanggaran administratif pemilu. Setidaknya ada empat persyaratan yang harus dipenuhi agar perkara bisa diteruskan ke persidangan. "Meliputi, syarat formil dan syarat materiil. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, kedudukan atas status pelapor dan terlapor. Tenggat waktu laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu," lanjutnya.

Dikatakan Fritz, syarat tersebut bersifat komulatif. Sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka laporan dinyatakan ditolak. "Persyaratan laporan bersifat komulatif harus terpenuhi secara simultan. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan berakibat atau tidak dapat diterima laporan," kata dia.

Sementara, dua laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak diterima karena melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan Bawaslu yaitu maksimal tujuh hari setelah peristiwa terjadi. "Tenggat waktu laporan harus disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran, hari yang dimaksud adalah hari kerja," lanjut Fritz.

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, pengumuman yang disampaikan KPU pada Selasa (21/5/2019) dini hari merupakan penetapan hasil pemilu secara nasional berupa perolehan suara.  Hasyim menyebutkan, pengumuman tersebut bukan pengumuman mengenai pemenang pemilu. "Belum penetapan hasil pemilu berupa calon terpilih. Jadi, sekarang ini hasil pemilu masih berupa perolehan suara, belum sampai penetapan calon terpilih paslon pilpres," ujar Hasyim di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurut Hasyim, sejak pengumuman hasil perolehan suara, kandidat yang tidak puas dapat mengajukan gugatan ke MK. Jika ada gugatan, maka KPU tidak akan segera mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih. Adapun, masa pengajuan gugatan adalah tiga hari sejak KPU mengumumkan hasil perolehan suara. 

Ditambahkan Komisioner KPU lainnya, Ilham Saputra mengenai waktu pengumuman hasil rekapitulasi itu tidak yang janggal. Pasalnya, itu sudah dengan ketentuan undang-undang.

"Tidak ada yang janggal. Ketentuan UU paling lambat 35 Hari. Jatuhnya pada 22 Mei, tapi karena rekap provinsi dan luar negeri sudah selesai, maka kami tuntaskan malam tadi," kata Ilham saat dihubungi wartawan, Selasa (21/5/2019).

Ia juga memastikan rekapitulasi itu dihadiri para saksi dari peserta pemilu 2019. Bahkan, saksi dari Gerindra dan BPN Prabowo –Sandia turut hadir di rekapitulasi. "Dihadiri oleh para saksi dari pasangan capres maupun partai. Gitu ya. Bahkan, saksi Gerindra Dan BPN 02 mengikuti sampai akhir rekap," katanya.

Sementara itu, polisi terpaksa membubarkan massa aksi protes damai yang telah melakukan orasi sejak pukul 14.00 hingga menjelang pukul 23.00 WIB. Sebelumnya massa aksi telah berbuka puasa, salat tarawih, dan doa bersama di Jalan M.H Thamrin, tepatnya di depan Sarinah. Perjanjian aksi yang diberlakukan hanya sampai waktu berbuka puasa, namun hingga pada pukul 20.17 WIB, massa masih berkumpul dan belum tampak meninggalkan kerumunan.

Lebih lanjut, aparat keamanan yang tadinya hanya ratusan, kini berjumlah ribuan pun bersiap melakukan antisipasi. Mereka tampak mengeluarkan perlengkapan huru-hara. Mobil pengurai massa (Raisa), satu unit mobil baracuda, satu unit water canon pun turut dikeluarkan mendekati massa untuk menghalau massa yang tetap memaksa melanjutkan aksi.

Ingin Silaturahmi

Capres Jokowi menyatakan keinginannya untuk terus bersahabat dan bersilaturahmi dengan rival politiknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ”Yang jelas kita ingin terus bersahabat, bersilaturahmi dengan Pak Prabowo Pak Sandiaga Uno dan seluruh pendukung yang ada,” katanya setelah pidato kemenangan bersama KH Ma’ruf Amin di Kampung Deret, Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, kemarin.

Jokowi menyatakan belum melakukan komunikasi secara langsung dengan Prabowo Subianto. Namun ia mengatakan rencana untuk bertemu sejatinya sudah sejak awal atau sejak 17 April 2019. ”Ya rencana kan sudah sejak awal sejak tanggal 17 April sudah ada rencana tapi memang belum ketemu mungkin belum ketemu waktunya,” katanya.

Jokowi didampingi cawapresnya KH Ma’ruf Amin menyampaikan pidato kemenangan dengan disaksikan secara langsung oleh warga Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Masyarakat menyambut antusias kedatangan Jokowi yang hadir lebih awal dari Ma’ruf Amin. Dengan mengenakan kemeja putih, Jokowi menyapa masyarakat dan meminta wartawan untuk bersabar menunggu kedatangan Ma’ruf Amin. Suara lalu lalang dan klakson kereta commuter line menghiasi kampung yang dibangun dan dirintis oleh Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi sempat meninjau beberapa rumah di kampung itu dan berinteraksi dengan warga yang mengerumuninya.

Rupiah Melemah

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (21/5/2019) sore melemah seiring pengumuman hasil rekapitulasi nasional oleh KPU. Rupiah melemah 25 poin atau 0,17 persen menjadi Rp14.480 per dolar AS dari sebelumnya Rp 14.455 per dolar AS.

Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, kemarin mengatakan, meski KPU sudah menetapkan hasil Pilpres tetapi drama politik belum sepenuhnya usai. BPN Prabowo-Sandi menolak hasil rekapitulasi suara tersebut. Kubu 02 menilai pilpres penuh dengan kecurangan sehingga legalitasnya dipertanyakan. "Karena itu, aksi massa pada 22 Mei masih terjadwal. Risiko keamanan masih cukup tinggi, sehingga mungkin menjadi perhatian investor," ujarnya.

Selain itu, terkait beban defisit neraca perdagangan April 2019 yang mencapai USD 2,5 miliar, pelaku pasar masih belum move on. Sementara pada kuartal I-2019, defisit transaksi berjalan ada di 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), memburuk ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 2,01 persen dari PDB.

Dengan neraca perdagangan yang tekor habis-habisan pada April dan mungkin berlanjut pada Mei akibat tingginya impor mengantisipasi kebutuhan pada saat bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, maka prospek transaksi berjalan pada kuartal II-2019 boleh dibilang suram. "Artinya pasokan devisa yang bertahan lama dari ekspor-impor barang dan jasa masih seret, sehingga rupiah bergantung kepada arus modal di pasar keuangan atau hot money yang bisa keluar-masuk dalam satu kedipan mata. Rentan sekali," kata Ibrahim.

Rupiah pada pagi hari dibuka melemah Rp 14.463 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.463 per dolar AS hingga Rp 14.480 per dolar AS. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Selasa menunjukkan rupiah menguat menjadi Rp 14.462 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.478 per dolar AS. (wok/aen/ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / Kapolri Tegaskan Larang Aksi Unjuk Rasa di MK

Politik / Mendagri Sebut Tak Ada Penggelembungan Data Kependudukan

Headline / Sidang MK Ditutup saat Adzan Subuh Berkumandang

Headline / Sidang Ketiga, Akses Jalan Depan Gedung MK Tetap Dibuka


Baca Juga !.