Megapolitan

Biaya Pengobatan Korban Bentrok Massa dengan Aparat Keamanan pada Aksi 21-22 Mei Ditanggung Pemprov DKI

Redaktur:
Biaya Pengobatan Korban Bentrok Massa dengan Aparat Keamanan pada Aksi 21-22 Mei Ditanggung Pemprov DKI - Megapolitan

Ilustrasi Foto

indopos.co.id - Kepala Bagian Umum dan Pemasaran Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Reggy Sobari mengatakan seluruh biaya pengobatan korban bentrok antara massa dengan aparat keamanan di sekitar Tanah Abang, Jalan MH Thamrin dan Petamburan, kemarin ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Seluruh biaya ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui jaminan kesehatan daerah,” kata Reggy saat ditemui di RSUD Tarakan, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Reggy mengatakan hingga Rabu sore hanya ada tinggal 13 orang yang masih dirawat dari 140 korban yang dibawa ke RSUD Tarakan. Sebagian besar korban sudah pulang, dan dua korban meninggal dunia. Sebanyak 13 orang yang masih dirawat tersebut karena masih harus menjalani perawatan lanjutan seperti operasi bedah karena mengalami patah tulang atau luka robek.

”Semua korban yang dibawa ke sini bisa kami tangani sendiri, tidak ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit lain,” jelas Reggy.

Berdasarkan data yang dipasang pengelola RSUD Tarakan, terdapat 140 pasien korban bentrok yang dirawat di rumah sakit tersebut. Seluruhnya laki-laki dengan usia yang beragam. Yang termuda berusia 15 tahun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesdan mengatakan semua korban aksi kerusuhan di Petamburan, Jakarta pada Rabu dini hari akan mendapat pengobatan gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov terangnya, telah menyiapkan tim kesehatan. Tak hanya di lapangan, tetapi juga pada 10 (sepuluh) rumah sakit rujukan, katanya di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Anies Baswedan mengatakan hal itu saat meninjau langsung RSUD Tarakan untuk melihat kondisi korban dan penanganan yang dilakukan oleh tim medis. Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa korban tidak dikenai biaya perawatan hingga sembuh total. ”Jadi, kebijakannya adalah bila memiliki BPJS akan ditanggung BPJS. Namun, bila tidak, maka Pemprov DKI akan menanggung biaya perawatan di RS,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, menyampaikan pihaknya akan mengutamakan upaya kegawatdaruratan tanpa memilah korban merupakan aparatur ataupun masyarakat sipil.

”Pencatatan identitas akan dilakukan secara pararel. Kami tidak membagi-bagi, yang terpenting adalah upaya kegawatdaruratan. Sejauh ini yang kami lihat tadi, luka yang diderita korban akibat benda tajam dan tumpul, lalu luka lecet di beberapa bagian tubuh,” ucapnya. Untuk korban meninggal, petugas akan mendiagnosa lebih lanjut penyebab kematian,” tutup dia. (ibl/wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Koja Jakut Disidak

Megapolitan / MRT Jakarta Belum Optimal, Integrasi Moda Transportasi Minim

Megapolitan / Makam Pangeran Jayakarta Segera Direstorasi

Megapolitan / Polemik IMB Pulau Reklamasi, Anies Tak Jauh Beda dari Rezim Dulu

Megapolitan / Siapapun Gubernurnya, Pembangunan Pulau Reklamasi Jalan Terus

Megapolitan / Saat Mudik, 411 Pengemudi Dinyatakan Tidak Laik Berkendara


Baca Juga !.