Suap di PUPR, Satu Keluarga Divonis 3 Tahun Penjara

indopos.co.id – Direktur Utama PT Wijaya Kusuma (WKE) Emindo Budi Suharto bersama-sama dengan istri, anak, dan pegawainya divonis 3 tahun penjara karena terbukti menyuap empat pejabat pembuat komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Budi Suharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Suharto berupa pidana penjara selama 3 tahun ditambah denda sebesar Rp 100 juta yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” kata ketua majelis hakim Franky Tumbuwun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Istri Budi yaitu Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, anak Budi Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma dan pegawai Budi, Direktur PT WKE sekaligus Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo juga divonis 3 tahun penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Lily Sundarsih, terdakwa 2 Irene Irma dan terdakwa 3 Yuliana Enganita Dibyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 3 tahun ditambah denda sebesar Rp100 juta yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ungkap hakim Rosmina.

Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang terdiri atas Franky Tumbuwun, Rosmania, Emilia Djaja Subagja, Anwar dan Titik Sansiwi tersebut tersebut masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar keempatnya divonis 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan itu berdasarkan dakwaan alternatif kedua pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Majelis hakim juga tidak mengabulkan permintaan Budi untuk ditetapkan sebagai ‘justice collaborator’ (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum) atau JC, seperti juga JPU KPK yang menolak permohonan JC tersebut.

“Terhadap permohonan ‘justice collaborator’ yang diajukan oleh terdakwa Budi Suharto, berpedoman dengan SEMA No 4 menurut majelis hakim tidak dapat dikabulkan,” ungkap hakim Titik Sansiwi.

Mengenai permintaan pembukaan blokir rekening pribadi dan perusahaan, hakim menyerahkannya kepada KPK.

“Permintaan pembukaan blokir rekening terdakwa, rekening PT WKE dan rekening PT TSP karena terdakwa punya beban untuk membayarkan gaji karyawan karena perusahaan sudah tidak beroperasi, semestinya dicantumkan nomor rekening dan di bank mana berada. Bila rekening tidak terkait dengan perkara a quo semestinya KPK membuka karena tidak terkait dengan perkara,” tambah hakim Titik.

Keempatnya dinilai terbukti menyuap PPK Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anggiat P. Nahot Simaremare sejumlah Rp1,35 miliar dan 5.000 dolar Singapura, Meina Woro Kustinah sejumlah Rp1,42 miliar dan 23.000 dolar Singapura, Donny Sofyan Arifin sejumlah Rp150 juta dan Teuku Mochamad Nazar sejumlah Rp1,211 miliar dan 33.000 dolar Singapura sehingga totalnya adalah senilai Rp4,959 miliar. (ant)

Komentar telah ditutup.