Nasional

Polri Bentuk Tim Investigasi

Redaktur:
Polri Bentuk Tim Investigasi - Nasional

DITANGKAP-Para perusuh unjuk rasa ditahan aparat kepolisian beserta alat yang digunakan saat melakukan aksinya, Rabu (22/5/2019).Foto: Charlie Lopulua/INDOPOS

indopos.co.id - Mabes Polri segera membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian korban perusuh pada aksi massa 21 Mei hingga 22 Mei 2019 pada sejumlah titik di Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjuk Irwasum Polri Komjen Moechgiyarto untuk memimpin tim investigasi tersebut. Tim itu akan mengusut penyebab kematian para perusuh, dan mengusut segala aspek, sehingga ada korban jiwa dari massa perusuh.

"Korban meninggal dunia ada tujuh orang. Ini laporan yang baru masuk ke kami, dan sebanyak 9 orang petugas kepolisian mengalami luka-luka," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal, saat jumpa pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Iqbal menegaskan, bahwa pasukan pengamanan aksi tidak dilengkapi dengan senjata api atau peluru tajam. Mereka hanya menggunakan tameng, pentungan, helm dan tongkat yang ditunjang oleh water cannon dan gas air mata dalam menghadapi perusuh. "Makanya tim ini dibentuk untuk mengusut kematian para perusuh itu," ujar Iqbal.

Ia menjelaskan, standar operasional prosedur penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Polri, yakni mengedepankan persuasif, humanis dan simbol kepolisian. "Kita lihat eskalasinya seperti apa. Prinsipnya Polri dalam mengatasi massa secara proporsional antara ancaman dan kekuatan yang dimiliki aparat," ujarnya lagi.

Sementara itu, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung langkah kepolisian mengungkap dalang kericuhan aksi 21-22 Mei depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Kita mendukung sepenuhnya proses pengusutan dari kepolisian, sekarang mereka sudah bentuk tim melibatkan dari pihak intelijen juga," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui usai menemui korban di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Ia menyebut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian sempat menyebut ada pihak ketiga yang mendalangi adanya kericuhan.

"Kita menginginkan ada pengungkapan fakta sehingga apa yang diduga menjadi terang," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, Komnas HAM sementara ini meyakini anggota kepolisian menjalankan tugas sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Menurut Taufan, ada sejumlah tahapan yang harus diketahui anggota kepolisian saat menindak massa.

Tahapan yang cukup awal adalah penindakan dengan memakai tameng dan tongkat, kemudian dilanjutkan dengan penembakan gas air mata serta air dari "water canon".

"SOP dari kepolisian memungkinkan anggotanya memakai peluru karet untuk menindak massa, apalagi jika ada yang mulai membakar. Namun, ada bagian tubuh tertentu yang boleh ditembaki misalnya betis sehingga kebrutalannya berkurang," jelas Taufan.

Walaupun demikian, Komnas HAM tetap akan mendalami temuan dan kesaksian di lapangan guna memastikan kepolisian bekerja sesuai sop yang berlaku.

"Kami mendalami apakah sop dari kepolisian itu berjalan baik (saat aksi massa, red), karena ada yang meninggal dunia," kata Ahmad yang ditemui bersama wakilnya Hairansyah.

Usai kericuhan 21-22 Mei, Komnas HAM telah berkeliling menemui korban ke sejumlah rumah sakit seperti RS Budi Kemuliaan, RS Tarakan, RSCM, dan RS Bhayangkara Polri Kramat Jati. Sejauh ini, Komnas HAM belum dapat menemukan dan menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM akibat insiden tersebut. (ant)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Banten Raya / Nyaru Pakai Hijab, Pria Ini Mencuri Pakaian

Megapolitan / Dua Pekerja Proyek Kereta Cepat Ditahan

Megapolitan / Polisi Sebut Pelaku Aksi Koboi Sudah Ditangkap

Nusantara / Ciduk Dua Penebar Ujaran Kebencian

Megapolitan / Kedapatan SOTR, KJP Dicabut

Megapolitan / SOTR Kembali Makan Korban


Baca Juga !.