Headline

Gugatan Sengketa Pemilihan Presiden Harus Matang

Redaktur: Juni Armanto
Gugatan Sengketa Pemilihan Presiden Harus Matang - Headline

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi

indopos.co.id - Gugatan kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) harus dilakukan serius. Ini mengingat adanya tudingan kecurangan yang dilakukan kubu paslon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sehingga memicu kekisruhan di masyarakat. Bahkan pengumpulan alat bukti kecurangan secara konkret harus disertakan dalam gugatan sengketa pilpres.

"Jangan main-main lagi, kubu 02 harus serius menempuh jalur gugatan hukum ini. Agar masyarakat mengetahui kebenaran atas tudingan yang sudah mencuat di publik. Ini langkah bagus yang ditempuh mereka (kubu 02, Red), makanya ini yang sangat ditunggu," kata Prof Topo Santoso PhD, pakar hukum Universitas Indonesia (UI) saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Dia menyatakan, bukti keseriusan terhadap pengajuan gugatan hasil Pilres 2019 oleh kubu Prabowo-Sandi agar dapat memenangkan sengketa ini adalah menyiapkan materi gugatan secara matang. Materi gugatan itu pun harus disertakan kelompok penggugat dengan menyertakan alat bukti yang valid dan kuat. Apalagi bentuk tudingan kecurangan yang dituduhkan ke kubu Jokowi-Amin dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mengubah hasil pilpres.

"Harus matang betul, karena ini kasus sengketa pilpres. Kalau hanya bukti berupa print out link berita online, ini sama saja tidak serius alias main-main. Pasti akan sangat sulit menyodorkan bukti konkret pilpres ini oleh mereka," paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Santoso, untuk pembuktian gugatan kecurangan dalam Pilpres cukup rumit. Sebab, pembuktian selisih hasil perhitungan suara ini harus dilakukan satu persatu di 809.497 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah pemilih mencapai 190,77 juta jiwa penduduk. Artinya kubu 02 harus menyodorkan ratusan juta dokumen valid kecurangan tersebut.

"Satu per satu itu harus dibuktikan. Nah apakah kubu 02 mampu menyediakan data valid ini. Kalau sejak awal tidak dipersiapkan dengan matang, maka gugatannya akan dibatalkan MK. Kalau bagi kami ini memang agak berat sekali," ungkapnya.

Menurut Santoso, jika kubu 02 tak serius membuktikan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK akan berakibat fatal. Elektabilitas pasangan dan partai pendukung akan turun di mata publik. Ini pula yang akan menimbulkan kekecewaan kepada peserta unjuk rasa pendukung kubu 02 yang melakukan aksi demo 22 Mei 2019. "Pasti pamor mereka kehilangan kepercayaan. Jika mereka mencalonkan diri pun agak sulit diterima publik. Nah ini juga akan jadi tamparan bagi partai pengusung kubu itu," ujarnya.

Dicontohkan Santoso, pada 2014 pasangan Prabowo-Hatta Rajasa kalah dalam pertarungan politik oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Kekalahan ini pun membuat pasangan tersebut mengajukan gugatan sengketa pilpres ke MK atas kecurangan hasil perhitungan suara. Namun gugatan tersebut dibatalkan MK akibat pembuktiannya kurang. "Karena pembuktiannya sangat rumit, makanya batal. Pada 2014 mereka harus membuktikan kurang lebih 57 ribu TPS bermasalah dan itu tidak terpenuhi. Akibatnya permohonan ditolak," imbuhnya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Jamhari Hamzah berpendapat, kubu 02 dapat menang terkait permohonam sengketa Pilres 2019 di tingkat MK jika dapat menggoyang ‘iman’ para hakim tinggi. Mengingat beberapa kasus suap yang pernah melibatkan hakim MK atas sengeketa pilkada pernah terjadi. Praktik permainan mafia hukum itu pun bisa saja dilakukan agar tujuan dapat memenangkan sengketa politik ini. "Kalau cara pembuktian valid tak mampu diserahkan, maka itu cara paling jitu. Trek rekor hakim MK juga pernah tercoreng. Dugaan mafia hukum di MK bisa saja terjadi," tuturnya.

Ditambahkan Jamhari, permainan mafia hukum di tingkat MK pernah terbukti terjadi dan dilakukan mantan Ketua MK Akil Mochtar dan mantan hakim MK Patrialis Akbar yang tersandung kasus suap sengketa pemilihan sejumlah kepala daerah (Pilkada). Artinya praktik-praktik kotor ini dapat terjadi dalam sengketa Pilres 2019 di tingkat peradilan tertinggi. Sehingga pengawasan dan pengawalan terhadap praktik kotor di tingkat MK harus dilakukan kubu 01.

Wakil Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Lamria Siagian mengatakan, proses sengketa pemilu di MK menjadi prioritas. Tentu saja prosesnya tidak akan lama.

Lamria mengaku miris terhadap kasus hakim MK yang pernah berurusan dengan hukum. Ini sangat mempengaruhi integritas hakim MK. Meski demikian, integritas MK sebagai lembaga hukum yang menangani kasus sengketa pemilu harus tetap dijunjung tinggi. ”Harapannya, seluruh masyarakat harus memantau dan mengawal proses itu, sehingga sembilan hakim MK tidak main-main,” tandasnya.

Upaya masyarakat dalam mengawal penanganan sengketa pemilu tersebut, lanjut Lamria, sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap hakim MK. Kendati kepercayaan tersebut tidak sepenuhnya diberikan. Karena, sebagai masyarakat yang peduli terhadap proses hukum, mereka harus ambil bagian di dalamnya. ”Bagaimana pun, masyarakat jangan apatis, harus tetap monitor, sehingga sembilan hakim MK bisa hati-hati memutus perkara pemilu, tidak dengan main-main,” terang Lamria.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan, permohonan perselisihan hasil pilpres yang akan diajukan BPN ke MK merupakan sesuatu yang positif. Namun BPN mestinya mampu meyakinkan para pendukungnya untuk menunggu proses di MK dan mempercayakan penyelesaian perselisihan hasil pilpres ini melalui tangan-tangan hakim MK.  "Kami berharap BPN tidak membangun narasi seolah-olah proses di MK akan berlangsung curang atau tidak dapat dipercaya. Biarkan MK bekerja secara merdeka dan menghasilkan keputusan tanpa ada tekanan dari massa," ujar  di Jakarta, kemarin.

Titi menambahkan, elite harus hindari pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan spekulasi ataupun provokasi di masyarakat. Selain itu, diharapkan semua pihak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan konstitusional yang tersedia. "Semua peserta pemilu diharapkan mampu menjaga situasi senantiasa aman dan damai, menurunkan tensi politik, melakukan rekonsiliasi bangsa. Serta mengimbau para pendukung menenangkan diri, dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum," jelasnya. 

Ketidaksetujuan terhadap proses pemilu disalurkan melalui pengajuan perselisihan ke MK. Hasil gugatan itu tentu dapat mengubah penetapan pemenang pilpres. "Bergantung penuh pada proses pembuktian di MK nanti. Sejauhmana pemohon bisa menyajikan bukti-bukti yang memperkuat permohonan mereka," ungkapnya. 

"Kalau dari selisih hasil cukup berat prosesnya, karena di MK perselisihan yang mempengaruhi hasil pilpres. Sementara hasil pilpres selisihnya sangat besar, yaitu hampir 17 juta suara. Bukan hal yang mudah untuk pembuktiannyan," tandas dia. 

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta menyatakan, permohonan gugatan ke MK adalah hak peserta atas putusan hasil pemilu. Itu merupakan langkah konstitusional. "Tinggal semua pihak melakukan langkah hukum secara proporsional, misalnya bagaimana KPU menanggapi gugatan ini, juga Bawaslu dan para pihak terkait," jelasnya. 

Dalam persidangan tentu hakim MK akan mempertimbangkan baik dari pemohon atau termohon. ”Kita tak bisa berspekulasi. Sepanjang KPU bisa mempertahankan argumen dalam persidangan, bisa saja hakim berpendapat apa yang dilakukan KPU sudah benar," cetusnya. 

"Sebaliknya jika penggugat mampu membuktikan dalilnya, maka KPU bisa diperintahkan mengubah keputusamnya atau melakukan perintah hukum MK lainnya," timpalnya.

Bagaimana pengawasan terhadap hakim MK? Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa tidak ada hakim di dunia ini yang diawasi. "Kenapa harus diawasi? Tidak ada hakim di dunia ini yang diawasi, hanya diawasi oleh Tuhan. Kalau hakim diawasi berarti ya tidak independen dong," tuturnya kepada INDOPOS, Kamis (23/5/2019).

"Ya itu lah independen. Kalau independen tidak ada pengawas, pasti dia takut diawasi. Diawasi pemerintah gitu? Enak dong incumbent (petahana, Red). Tidak ada hakim di dunia ini yang diawasi kecuali oleh Tuhan. Maka, keputusannya itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan hakim itu cuma Tuhan yang mengawasi," tegasnya.

Jimly mengatakan, Komisi Yudisial (KY) yang selama ini dianggap layak mengawasi MK, bukanlah lembaga pengawas pengadilan. KY merupakan lembaga dewan etik, bukan pengawas. "Jadi jangan gunakan istilah yang tidak tepat. Hubungan KY dengan MA itu hubungan penegakan kode etik, jangan pakai istilah pengawas untuk MK. Kalau hakim MK diawasi oleh pemerintah, dia bisa atur-atur dong keputusannya," imbuhnya.

Ketua MK Anwar Usman menjamin independensi seluruh hakim konstitusi yang akan mengadili dan memutus perkara-perkara sengketa hasil Pemilu 2019. "Yang jelas independensi itu dijamin 100 persen, dari sembilan hakim konstitusi independensinya bisa dijamin," ujarnya di Gedung MK Jakarta, kemarin.

Meskipun ada pihak yang akan mencoba mengganggu independensi para hakim, Anwar meyakini seluruh hakim konstitusi tidak akan terganggu. "Kami tidak terpengaruh oleh situasi di luar, yang jelas kami masing-masing bersembilan sudah berkomitmen untuk mempertahankan independensi," kata Anwar.

Menurut dia, independensi para hakim sudah terbukti dari perkara-perkara yang diputus oleh MK. "Bisa dilihat bagaimana pendapat dan putusan kami dalam perkara-perkara yang sudah diputus," ujar Anwar.

Berubah Jadi Hari Ini

Rencana BPN Prabowo-Sandi mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK pada Kamis (23/5/2019) batal dilakukan. Menurut Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, pendaftaran gugatan akan dilaksanakan pada hari ini (24/5/2019). "Tadinya akan didaftarkan Kamis sore (kemarin, Red), tadi akhirnya diputuskan Jumat (hari ini)," ujarnya saat dihubungi kemarin (23/5/2019).

Jubir BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengatakan, gugatan permohonan sengketa hasil Pemilu kubu 02 baru akan dilayangkan pada hari ini. "Jumat kita daftar sengketa pemilu ke MK," tandasnya.

Andre tak merinci alasan mengapa gugatan ke MK ditunda pada Kamis. Bahkan, ia urung memastikan kapan waktu pasti pihaknya akan mendaftarkan gugatan tersebut ke MK. "Belum tahu waktunya (daftat sengketa pemilu, Red)," singkatnya.

Sebelumnya Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak menerangkan, tim kuasa hukum yang akan mendampingi Prabowo-Sandi dalam gugatan ini di antaranya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto, dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu di MK. Tim hukum tersebut sebanyak 60 orang terdiri dari advokat senior dan ahli kepemiluan. Mereka akan dipimpin langsung Prof Yusril Ihza Mahendra, advokat dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). "TKN telah menyiapkan tim hukum. Tentu, sengketa pemohonnya paslon 02 dan sebagai termohon adalah KPU. Dalam rangka itu, TKN siapkan tim hukum terdiri dari para advokat senior, ahli hukum, dan ahli kepemiluan," ujar Arsul Sani, wakil ketua TKN kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Anggota tim hukum tersebut, sambung anggota Komisi III DPR RI itu, juga sebagian berasal dari partai politik koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf  dan para advokat profesional yang juga pendukung serta relawan TKN.

Arsul merincikan, tim hukum tersebut dipimpin Yusril Ihza Mahendra. ”Kemudian, wakil ketua Tri Medya Pandjaitan yang merupakan ketua bidang hukum DPP PDIP, lalu saya sendiri, kemudian Teguh Samudra dan Luhut Pangaribuan," bebernya.

Sekjen PPP itu mengaku sudah siap dalam menangkal tudingan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM oleh BPN. "Tentu selama ini mereka membawakan tema besar yang sering disebut TSM, yakni terstruktur, sistematis, dan masif. Kami tentu sudah siapkan penangkalnya," ujar Arsul.

Dia menambahkan, pihaknya memprediksi BPN kembali akan mengungkap dugaan kecurangan TSM. Namun, TKN sudah memiliki data yang bisa menangkal tudingan itu. TKN juga telah merekapitulasi dan memiliki tabulasi data sendiri. Pusat tabulasi datanya pun tak berbasiskan SMS, tetapi berdasarkan formulir C1 yang dikumpulkan para saksi. "Tabulasi TKN tidak berbasis SMS, tetapi berdasarkan formulir C1 yang dikirimkan para saksi TKN maupun dari partai-partai koalisi," tuturnya.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan mengatakan, untuk mengantisipasi gugatan BPN ke MK, pihaknya telah mempersiapkan 60 pengacara. "Lebih kurang sekitar 60 lawyer yang tergabung dalam tim kuasa hukum dalam pihak terkait yang akan menghadap di MK. Mereka ini sudah punya pengalaman juga di MK dalam menyelesaikan sengketa-sengketa," katanya saat dihubungi, kemarin.

Irfan mengatakan, tim kuasa hukum yang disiapkan adalah tim gabungan dari internal direktorat hukum dan advokasi TKN serta tim Yusril Ihza Mahendra. "Semuanya di bawah koordinasi TKN dan nantinya kami bertindak sebagai pihak terkait dalam sengketa pilpres yang tentunya kita tunggu dari hasil permohonan atau pengajuan yang disampaikan pihak BPN ke MK," ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra meyakini kubu Prabowo-Sandi sudah mengetahui tidak mudah membuktikan kecurangan selisih-selisih suara di MK. Tapi Yusril tetap menghargai hak konstitusi yang dimiliki kubu Prabowo-Sandi. "Iya, sebagai advokat profesional tidak mudah, tapi kami menghargai hak konstitusional," katanya di Jakarta, Kamis (22/5/2019).

Menurut Yusril, kubu 02 akan berat membuktikan kecurangan selisih hasil rekapitulasi KPU. Sebab, Yusril sangat berpengalaman menangani perkara sengketa pemilu di MK. "MK mengadili dan memeriksa hasil, Anda dapat berapa, dan saya dapat berapa? Kok saya diumumkan KPU dapat 1.000 suara, padahal saya ada 1.500 suara. Sebenarnya simpel tapi pembuktian berat sekali," jelas dia.

Selain itu, Yusril mengaku ingin mendengarkan kecurangan selisih hasil suara yang akan digugat Prabowo-Sandi. Kubu 02 harus bisa membuktikan kecurangan tersebut. "Kemudian beban pembuktian ada dalam pemohon, kalau ada 17 juta kecurangan silakan dibuktikan, kami mau dengar kecurangan seperti apa," tandasnya.

Di tempat terpisah, KPU mengaku siap menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu yang bakal diajukan BPN Prabowo –Sandi ke MK. Bahkan lembaga penyelenggara pemilu itu telah menyiapkan tim kuasa hukum.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, siapapun yang membawa sengketa hasil pemilu ke MK dengan tudingan KPU melakukan kecurangan, harus mampu membuktikan. "Prinsipnya, siapa yang mengajukan gugatan, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan," katanya di kantor KPU, Jakarta, Kamis (23/5).

Jika ada pihak yang menuding KPU melakukan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis atas hasil pemilu, sambung Viryan, KPU mempersilakan pihak tersebut mengajukan gugatan ke MK. Setelahnya, KPU bakal menyikapi gugatan tersebut berdasar pada data-data yang dimiliki terkait dengan proses pelaksanaan pemilu. "Bagaimana KPU nanti menyikapinya, KPU sangat tergantung dari apa yang disampaikan tim hukum BPN 02. Yang terstruktur, sistematis, dan masifnya seperti apa," ujar Viryan.

"Poinnya KPU akan menjawab semua gugatan tersebut berdasarkan data-data yang sebenarnya juga sudah diketahui oleh banyak pihak karena setiap proses pemilu bersifat terbuka transparan dan akuntabel," sambungnya.

Viryan mengklaim telah menyiapkan tim kuasa hukum dan sudah bersiap sejak 21 Mei. Namun, dia belum mau mengungkap daftar nama tim kuasa hukum KPU untuk di MK. Diamini Ketua KPU Arief Budiman. Dia menuturkan, kesiapannya  akan menghadapi gugatan BPN.

Arief menjelaskan, terdapat dua tahap lagi yang harus dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan pemilu 2019. Dua tahap tersebut yakni menetapkan paslon dan bagian kursi yang terpilih.

Arief menekankan, pihak manapun yang nantinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka harus menjalankan tugas-tugasnya. "Dia nantinya dilantik, menjalankan tugas-tugasnya dan amanah yang diberikan oleh negara ini. Maka kita harus bersama untuk mengawal mereka agar memenuhi janji-janjinya," ucapnya.

Sebelumnya, MK mempersilakan paslon Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. "Ya, silakan kalau benar mau mengajukan. MK siap melayani dan memproses permohonan sesuai ketentuan hukum acara," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono.

Dia mengatakan, gugatan melalui MK sejatinya memang menjadi satu-satunya jalur konstitusional untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Prabowo-Sandi memiliki waktu hingga 24 Mei mendatang untuk mendaftarkan gugatan tersebut. "(Hasil penghitungan, Red) diumumkan Selasa, maka tenggat waktu pengajuan permohonan Rabu, Kamis, Jumat, pukul 24.00 WIB," katanya.

Prabowo-Sandi sebelumnya disebut telah memutuskan akan mengajukan gugatan ke MK. Untuk saat ini kubu Prabowo akan menyiapkan segala dokumen pendukung gugatan tersebut.

Dalam kesempatan berbeda, Fajar mengatakan, pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu 2019 ini berbeda dengan pilkada serentak. Tak ada syarat jumlah atau presentase selisih perolehan suara antarcalon untuk melayangkan gugatan sengketa Pemilu 2019 ke MK.

Kata Fajar, syarat jumlah selisih perolehan suara hanya diberlakukan untuk sengketa pilkada serentak, bukan pemilu serentak. "Selisih hasil perolehan suara hanya ada dan dikenal dalam pilkada. Jadi tidak ada pembatasan selisih hasil suara dalam pemilu serentak," katanya, Senin (15/4/2019) lalu.

Penyelesaian PHPU diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh MK. Pasal 475 UU Pemilu menjelaskan tentang tata cara pengajuan PHPU pilpres dalam lima ayat. Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Ayat (2), keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Ayat (3), MK memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK.

Ayat (4), KPU wajib menindaklanjuti putusan MK. Ayat (5), MK menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, KPU, pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon. (cok/nas/dan/yah/aen/wok)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / Polisi Tak Bawa Peluru Tajam Selama Pengamanan di MK

Daerah / Polda Kalsel Cegah Massa ke Jakarta

Hukum / MK Hanya Fasilitasi 15 Kursi untuk Tim Hukum Capres

Politik / TKN Apresiasi Prabowo Cegah Massa Pendukung ke MK

Headline / Sengketa Pilpres, Masyarakat Betawi Tolak Kerusuhan

Politik / BPN Siapkan Saksi-Saksi dari Daerah


Baca Juga !.