Daerah

Pemprov Jabar Sodorkan Tiga Raperda

Redaktur: Jakfar Shodik
Pemprov Jabar Sodorkan Tiga Raperda - Daerah

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengajukan tiga Rancangana Peraturan Daerah (Raperda). Raperda yang diajukan ke DPRD Jabar itu meliputi pendidikan keagamaan, Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2019-2039, dan penyelenggaraan kesehatan.   

Saat ini, Pemprov dan DPRD Jabar tengah membahas Raperda pendidikan keagamaan. Nanti, itu akan menjadi pedoman Pemprov Jabar dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan sesuai ketentuan undang-undang. ”Nota pengantar tiga raperda sudah kami sampaikan,” tutur Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Bandung, Jumat (24/5/2019).

Emil sapaan akrab Ridwan Kamil menambahkan raperda pendidikan keagamaan itu juga akan memperkuat aspek kelembagaan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan salah satu cara untuk membentuk generasi bangsa yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan berwawasan luas.

Oleh karena itu, Pemrov Jabar berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan dengan sebaik-baiknya dan sesuai amanah undang-undang. Raperda pendidikan keagamaan meliputi pendidikan formal, non-formal, informal, lima agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Kong Hu Cu.

Emil mengatakan, Pemprov Jabar memiliki mimpi mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan fundamental, sesuai amanat pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyebut setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. ”Pendidikan agama dan keagamaan sudah menjadi kenyataan sosiologis komplit dan menyatu dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Jabar terkenal religius,” tegasnya.

Keberlangsungan pendidikan keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Di mana, pendidikan agama menjadi pendidikan memberikan pengetahuan, sikap kepribadian dan keterampilan dalam mengamalkan nilai-nilai kebaikan. ”Sedang pendidikan keagamaan mempersiapkan peserta didik yang menuntut penguasaan pengetahuan ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama,” ulas Emil.

Perda pendidiakan keagamaan itu bertujuan memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, memperkuat aspek kelembagaan pendidikan keagamaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui lembaga pendidikan keagamaan, meningkatkan kualitas peserta didik dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, meningkatkan profesionalitas, dan akuntabilitas pengelola satuan pendidikan keagamaan. ”Sesuai komitmen akan dibahas dewan supaya jelas dan adil dalam melindungi para kiai, santri, dan pesantren. Juga pendidikan agama lain non-muslim harus dibantu dan dilindungi,” tegasnya. 

Selanjutnya Raperda pelayanan kesehatan. Pada UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, mendapatkan lingkungan hidup sehat, dan mendapat layanan kesehatan. ”Hak asasi ini berlaku universal bagi rakyat Indonesia termasuk Jabar,” ucap Emil.

Indeks kesehatan tinggi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemprov Jabar harus meningkatkan indeks kesehatan masyarakat. Kendati penyelenggaraan kesehatan di Jabar telah diatur dalam Perda No.10 Tahun 2019, peraturan itu perlu ditinjau kembali. ”Perlu penyesuaian peraturan perudang-undangan baru sebagai bagian sistem kesehatan nasional,” tegas suami Atalia itu.

Pemprov Jabar bilang Emil bertujuan menjamin setiap orang memiliki derajat kesehatan tinggi, sehingga dapat hidup secara produktif dan berkualitas, mengembangkan potensi kecerdasan dengan memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, terintegrasi, serta komprehensif.

Pemprov Jabar wajib menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan, dan meningkatkan mutu layanan kesehatan. Tidak kalah penting memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh sesuai haknya.

Sedang Raperda RP3KP tahun 2019-2039 diajukan karena Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jabar memiliki tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. ”Penyusunan Raperda dan materi teknis P3KP sesuai keputusan menteri PUPR No 12 2014 tetang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” ucap Emil.

RP3KP Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota bersifat saling melengkapi. Artinya, tugas Pemprov Jabar menyusun RP3KP lintas Kabupaten/Kota. Sedang, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas menyusun RP3KP di wilayah masing-masing. Saat ini, Jabar menghadapi beberapa masalah, pembangunan pusat dan Provinsi perlu ditangani perangkat hukum terpadu.

Kemudian, di bidang perumahan, secara kuantitas di Provinsi Jabar terdapat 1,2 juta unit. Sementara, kualitas perumahan tidak layak huni 191.746 unit dan masih banyak kawasan kumuh perlu penanganan melalui penataan dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar.

Raperda tersebut bertujuan mewujudkan wilayah berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung kehidupan dan penghidupan terencana. Kemudian, perpaduan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah, antarsektor, dan antarlokasi. Berikutnya, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (ant)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.