MSC Tangkal TKI Ilegal

indopos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bakal membentuk Migran Service Center (MSC). Itu dilakukan untuk memantau proses perekrutan, pemberangkatan sampai pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI). Tujuan akhir MSC untuk mencegah keberangkatan tenaga kerja secara ilegal.

Kepala Dinsnaker Pemprov Jabar Muhamad Ade Afriandi mengatakan program itu bertujuan supaya tidak ada TKI mengalami kondisi serupa dengan Aminah. TKI asal Cianjur tersebut tidak ditemukan identitas dan juntrungannya.

MSC tersebut bilang Afriandi tercetus dari kejadian Aminah dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Pihaknya juga akan menempatkan petugas untuk memantau dokumen TKI. ”Kalau nanti ditemukan dokumen mencurigakan, akan dilaporkan ke BNP2TKI, pemerintah daerah, provinsi hingga pusat. Kami akan melakukan berbagai upaya dan melakukan pengawasan melekat,” tutur Afriandi.

Saat ini, moratorium yang masih berlaku untuk pemberangkatan ke Timur Tengah (Timteng), membuat sebagian oknum menjadikannya sebagai daya tarik untuk memberangkatkan TKI secara ilegal. Di samping itu, masih banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timteng, pihaknya akan berkoordinasi dengan badan pekerja migran daerah (BPMD) supaya disebarkan ke setiap desa. Itu penting untuk mengabarkan kalau pemberangkatan PMI ke Timteng itu masih terlarang.

Ketua DPC Astakira Pembaharuan Cianjur, Ali Hildan mengatakan keberadaan MSC, dinilai sangat mendesak dan krusial. Tidak sekadar untuk mengakomodir pekerja yang berangkat secara legal, juga untuk memulangkan TKI yang berangkat secara non-formal.

Selama ini, mayoritas TKI berangkat keluar negeri banyak tidak mengetahui prosedural keberangkatan resmi atau tidak. Sehingga harus diakomodir supaya mendapat jaminan saat pemulangan karena dikhawatirkan terlantar setelah bekerja di luar negeri, terutama di Timteng. ”Kami mendesak pemerintah daerah dan pusat memperbaiki sistem dan melakukan pengawasan dalam pemberangkatan hingga pemulangan TKI,” imbuh Afriandi.

Merupakan tanggungjawab pemerintah untuk meminimalisir pemberangkatan secara non-prosedural dengan cara memperketat sistem di imigrasi. ”Kami berharap ke depan tidak ada kasus Aminah lain menimpa buruh migran Cianjur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Regulasi ketat harus diterapkan terhadap PJTKI,” tegasnya. (ant)

Komentar telah ditutup.