Hukum

Kata Yusril, Link Berita Bisa Jadi Bukti, Syaratnya...

Redaktur: Darul Fatah
Kata Yusril, Link Berita Bisa Jadi Bukti, Syaratnya... - Hukum

indopos.co.id - Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tautan berita bisa menjadi alat bukti sengketa Pilpres 2019 selama diperkuat dengan alat bukti lain. "Kalau link berita bisa jadi bukti. Tapi harus dikuatkan dengan bukti lain, jangan cuma link-link," ujar dia di Jakarta, Rabu (29/5/2019). 

Yusril mencontohkan, penggunaan tautan berita yang bisa digunakan sebagai bukti. Misalnya, ada seorang calon petahana yang tak boleh memutasi pejabat enam bulan jelang pencalonannya. Namun, suatu hari muncul pemberitaan yang menyebut ada mutasi yang dilakukan oleh calon tersebut. "Nah boleh diajukan jadi bukti (pemberitaan itu), tapi harus dikuatkan dengan bukti lain, misal ada SK mutasi," kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih bisa menambahkan alat bukti dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan ke MK.

Saat ini gugatan tersebut masih dalam proses verifikasi sebelum diregistrasi pada 11 Juni 2019. "Nanti setelah registrasi bisa diketahui ada perbaikan atau tidak. Kalau memang ada perbaikan atau penambahan barang bukti silakan saja," ujar Fajar di gedung MK, Jakarta, Rabu (29/5/2019). 

Fajar mengatakan, alat bukti itu dapat diajukan dalam berbagai bentuk seperti dokumen, saksi, maupun rekaman video. Sementara terkait bukti tautan berita yang telah diajukan Prabowo-Sandi, Fajar enggan berkomentar lebih jauh. Namun menurutnya tiap alat bukti yang diajukan harus saling melengkapi satu sama lain. "Ya kalau itu kan masuknya bukti surat yang harus dilengkapi dengan saksi gitu," kata dia. 

Nantinya, kata Fajar, sidang pemeriksaan pendahuluan akan dimulai pada 14 Juni 2019. Kemudian digelar sidang pembuktian pada 17 sampai 21 Juni 2019. Hingga akhirnya pembacaan putusan pada 28 Juni 2019. (rul)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPU Sebut MK Tak Berwenang Adili Sengketa Suara Luar Negeri

Headline / Sengketa Pileg, KPU Siapkan 100 Kontainer Dokumen

Nasional / Tidak Ada Aksi Demo Malam Ini, Petugas Keamanan MK Lega

Nasional / MK: Pemohon Tak Mampu Buktikan Manipulasi DPK

Nasional / Pendukung 02 Kumpul di Kertanegara

Megapolitan / Anak Belasan Tahun Terindikasi Diarahkan Ikut Aksi


Baca Juga !.